Beranda blog Halaman 3

Kecamatan Medan Belawan Dikepung Zona Merah Covid-19

Foto: covid19.pemkomedan.go.id

MEDAN, Waspada.co.id – Penyebaran Covid-19 di Kota Medan semakin meluas. Total sudah 20 kecamatan masuk zona merah Covid-19.

Pemetaan zona merah itu berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, Kamis (28/5).

Adapun kecamatan yang menyusul masuk zona merah yakni Medan Maimun. Sebelumnya, pada Rabu (27/5) kemarin, Medan Maimun masih masuk zona kuning bersama Medan Belawan.

Semakin meluasnya penyebaran Covid-19 membuat Medan Maimun tak bisa bertahan dan masuk zona merah. Kini, hanya Medan Belawan yang berada di zona kuning dengan catatan PDP di bawah 10 orang, belum ada meninggal dan tidak ada positif Covid-19.

Selain Medan Maimun, kecamatan lain yang lebih dahulu masuk zona merah yakni Medan Polonia, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Deli, Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Baru, dan Medan Area.

Kemudian, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai dan Medan Tembung.

Di tengah kebijakan new normal, gambaran data ini menunjukan bahwa penularan Covid-19 di Medan masih terus terjadi bahkan mengalami kenaikan.

Sementara itu, untuk pasien positif Covid-19 di Kota Medan hingga hari ini tercatat total berjumlah 224 orang, 21 meninggal dunia, dan PDP yang dirawat berjumlah 82 orang.(wol/lvz/data)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Jubir Covid-19: PSBB Ibarat Gas, New Normal Itu Remnya

Jubir Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 (Foto : BNPB Indonesia/Youtube)

JAKARTA, Waspada.co.id – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto mengatakan tidak ada indikator khusus pemerintah menetapkan empat provinsi dan 25 kabupaten/kota dipilih menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona.

Menurut Yuri, empat provinsi dan 25 kabupaten/kota itu dipilih hanya karena mereka telah mengimplementasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Itu daerah-daerah yang mengimplementasikan PSBB,” kata Yuri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

Yuri menjelaskan, PSBB maupun new normal sama-sama kebijakan yang diambil untuk mengendalikan penyakit. Ia mengibaratkan bahwa dua kebijakan itu berkesinambungan seperti sebuah kendaraan, perlu digas dan direm.

“PSBB kemarin itu gasnya, sekarang new normalnya itu rem-nya. Kalau digas terus enggak direm bagaimana,” jelas Yuri.

“Ini sistem ya, kemarin dibatas-batasi ya, sekarang new normal mulai dikurangi-kurangi. Kan begitu,” lanjutnya.

Yuri mengakui bahwa empat provinsi yang dipilih untuk penerapan new normal masih mencatatkan kasus positif yang cukup tinggi. Oleh karena itu, menurut dia, penerapan new normal di keempat provinsi itu juga tidak akan bersamaan.

Menurutnya, dalam satu provinsi pun penerapan new normal tidak akan dilakukan serentak. Ia mencontohkan, seperti di Jawa Barat, kabupaten atau kota yang sudah aman dari penyebaran virus corona bisa mulai menerapkan new normal.

“Jabar saja sudah mengatakan enggak langsung satu provinsi, kabupaten yang aman jalan duluan, yang belum belakangan, kan begitu,” ujarnya.

Yuri menegaskan, penerapan new normal ini nantinya juga tetap akan mengikuti kajian epidemiologi. Selain itu, penerapan new normal juga harus diperhatikan secara cermat dan hati-hati.

Yuri juga memastikan, apabila nanti jumlah kasus positif kembali naik usai penerapan new normal, maka daerah tersebut bisa kembali menerapkan PSBB.

“Kalau kemudian dikendurkan naik lagi (kasus positif corona), ya dikencengin lagi (PSBB),” tandas Yuri.

Presiden Jokowi sebelumnya memilih empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk menerapkan new normal. Pemerintah mengerahkan ratusan ribu personel tentara dan polisi untuk memantau dan mendisiplinkan warga selama penerapan new normal.

Adapun empat provinsi yang ditunjuk Jokowi untuk mempersiapkan new normal yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo.

Sementara, 25 kabupaten/kota lainnya yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis (Riau).

Selain itu, Kota Palembang, Kota Prabumulih (Sumsel); Kota Tangerang (Banten); Kota Tegal (Jateng); Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang (Jatim).

Kemudian Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Kota Tarakan (Kalimantan Utara); Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan; dan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah). (cnnindonesia/ags/data3)

Advertisement

Kontroversi Rencana New Normal Jokowi

Foto: Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono(Ist)

JAKARTA, Waspada.co.id – Pemerintah tengah mempersiapkan penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal meskipun kasus virus Corona atau COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat tetap produktif tapi tetap aman dari COVID-19.

Ternyata, istilah new normal yang digaungkan Presiden Jokowi menimbulkan kontroversi. Sejumlah kalangan banyak yang tidak setuju saat ini diberlakukan new normal, alasannya angka penularan kasus positif COVID-19 masih tinggi.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan ada enam kriteria yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin masuk ke dalam fase new normal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kriteria yang pertama dari perspektif keilmuan dan menurut WHO, kondisi COVID-19-nya harus terkendali. Artinya, COVID-19-nya atau kasus barunya harus nol,” kata Tri dikutip dari tvOne pada Kamis, 28 Mei 2020.

Menurut dia, WHO ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi di antaranya jumlah kasus minimal yang ditentukan saat dipantau jumlahnya menetap atau stabil dalam waktu satu atau dua minggu. Dan pastinya, jumlah minimal itu dapat diisolasi kasusnya dan kontaknya.

Kemudian, fungsi isolasi di rumah dan maupun isolasi di rumah sakit dapat berjalan baik. Namun menurut Tri, kasus COVID-19 di Indonesia, untuk isolasi di rumah masih dalam pertanyaan. “Isolasi kontak ODP dan PDP juga belum diisolasi dengan baik,” paparnya.

Untuk di Indonesia, kata dia, satu kriteria saja belum terpenuhi. Contoh, kasus COVID-19 tidak semua provinsi memenuhi kriteria. Belum ada daerah yang melaporkan kasus COVID-19 nol dalam beberapa pekan, maka seluruh Indonesia belum bisa seluruhnya dibuka.

“Kabupatennya dilihat kalau kasusnya sudah minimal dalam seminggu atau dua minggu, bila kasusnya nol, baru bisa dilakukan (new normal). Jangan sampai sudah dibuka dengan new normal, kalau kriterianya tdiak terpenuhi lalu membludak lagi kasusnya minta ampun. Bisa menimbulkan kepanikan atau kerusuhan,” ujar Tri.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Hermanto Siregar mengatakan manakala kurva masih meningkat secara tajam. Seharusnya, fokus pada upaya itu adalah mengatasi pandemi. Namun, manakala sudah mampu kapan terjadi titik maksimum turun. Maka, disana baru bisa berbicara suatu new normal.

“Dalam kondisi new normal itu virus COVID masih ada sebelum ada vaksin yang efektif, tapi virus ada. Pada saat COVID masih sulit dikendalikan, kita harus fokus mengatasi COVID,” kata Hermanto saat disiarkan tvOne.

Pemerintah memang sekarang lagi mempersiapkan untuk menerapkan new normal, tentu Hermanto mempersilakan saja terutama wilayah aman atau zona hijau. Tetapi, wilayah kuning dan merah sebaiknya tidak usah terburu-buru. “Bukan berarti kita tidak setuju dengan new normal. Kita setuju, cuma timing harus pas dan zonasinya harus pas,” ucapnya.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan topic new normal bukan berarti keadaan telah pulih. Namun, new normal berarti masyarakat harus ekstra waspada saat kembali beraktivitas.

“Jumlah penderita kasus positif masih naik. Kita masih berjuang untuk terus menekan sebarannya. Resiko tertular COVID-19 masih tinggi. Kita harus disiplin, menerapkan aturan tetap jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan sebagai ‘new normal’ kita,” kata AHY lewat Twitter.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari wabah COVID-19. Karena menurut dia, masyarakat harus berkompromi dan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

Karena informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), meskipun kurva sudah agak melandai atau jadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, masyarakat harus berdampingan hidup dengan covid. “Yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Berdampingan itu justru tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan COVID-19 dengan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Jokowi.

Menurut dia, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur kembali berjalan normal sambil melihat fakta-fakta di lapangan. Sebab, keselamatan masyarakat harus tetap prioritas. “Kehidupan kita pasti berubah untuk mengatasi wabah ini. Itu keniscayaan, itu adalah yang oleh banyak orang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru,” ujarnya. (viva/ags/data3)

Advertisement

Liga Premier Mulai 17 Juni: Man City vs Arsenal Jadi Laga Pembuka

Foto: mirror

LONDON, Waspada.co.id – Pecinta sepakbola Liga Premier sudah bisa bersiap-siap duduk di depan televisi menyaksikan tim kesayangannya bertanding lagi. Liga Inggris disebut akan resmi dimulai pada 17 Juni mendatang.

Beredar laporan dari BBC, Kamis (28/5), kompetisi diawali dengan big match mempertemukan juara bertahan Manchester City versus Arsenal di Etihad Stadium. Pertandingan lain yang digelar adalah Aston Villa kontra Sheffield United.

Sementara itu, klub-klub lainnya bakal bertanding di akhir pekan secara penuh pada 19-21 Juni mendatang. Keputusan ini masih menjadi pro kontra, mengingat masih ada sejumlah klub ingin kompetisi dihentikan.

Kendati demikian, mayoritas klub Inggris sepakat kembali melanjutkan sekaligus mengakhiri kompetisi hingga laga terakhir. Tercatat, masih ada 80 pertandingan lagi di sisa musim 2019-2020 ini.

Sejauh ini, sudah ada 2.752 tes Covid-19 digelar untuk seluruh klub dengan 12 orang positif terinfeksi. Tes dilakukan dua kali sepekan dengan kapasitas tes naik menjadi 60 tes per klub untuk tahap keempat.

Sesuai protokol kesehatan yang berlaku di Inggris, setiap orang yang mendapatkan hasil positif wajib mengisolasi diri selama tujuh hari. Dengan dilanjutkannya kompetisi, berarti Liverpool berpeluang memastikan gelar juara musim ini.

The Reds sudah di ambang juara dengan keunggulan 25 poin atas City di posisi runner-up. Tim asuhan Jurgen Klopp cuma butuh dua kemenangan dari sembilan pekan tersisa untuk memastikan gelar kampiun.(wol/aa/bbc/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Jadwal La Liga Bocor, 32 Hari Main Nonstop

Foto: androidcentral

MADRID, Waspada.co.id – Terhenti sejak Maret lalu, La Liga Spanyol dikabarkan bakal bergulir setiap hari akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Disebutkan, La Liga akan diawali duel antara Sevilla melawan Real Betis pada 11 Juni mendatang.

Bocoran jadwal pertandingan LaLiga pun sudah dipublikasikan oleh Marca. Dari jadwal tersebut terlihat bahwa La Liga bergulir setiap hari mulai 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Dengan demikian, bakal ada pertandingan dalam 32 hari berturut-turut.

La Liga sendiri ditangguhkan dengan kondisi Barcelona unggul satu poin di puncak klasemen atas rival abadi mereka, Real Madrid. Lionel Messi cs akan memulai kompetisi dengan menghadapi Mallorca, sedangkan Los Blancos menjamu Eibar.

Bagi Madrid, pertandingan tersebut akan terasa spesial bagi pelatih Zinedine Zidane. Pasalnya, legenda sepakbola asal Prancis tersebut akan melakoni laga ke-200 bersama Sergio Ramos cs sebagai pelatih.

Pertarungan gelar juara musim ini berlanjut bagi Barcelona dan Madrid tiga hari kemudian dari laga perdananya. Bila Madrid bertemu Valencia pada 17 Juni, maka El Blaugrana menjamu Leganes sehari kemudian. Selanjutnya, kedua tim akan bertanding lagi selang tiga hari masing-masing.

Jadwal lanjutan La Liga:

Kamis, 11 Juni: Sevilla vs Real Betis

Jumat, 12 Juni: Ath Bilbao vs Atletico Madrid, Granada vs Getafe

Sabtu, 13 Juni: Real Sociedad vs Osasuna, Espanyol vs Alaves, Valencia vs Levante

Minggu, 14 Juni: Celta Vigo vs Villarreal, Leganes vs Valladolid, Real Madrid vs Eibar

Senin, 15 Juni: Mallorca vs Barcelona

(wol/aa/marca/data3)

editor: AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Sumut Bersiap Kemungkinan Pelaksanaan ‘The New Normal’

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyiapkan kemungkinan penerapan ‘The New Normal’. Hal tersebut dilakukan terkait skenario normal baru untuk kembali menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang dipimpin Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (28/5).

“Pola hidup baru atau The New Normal harus disiapkan di setiap aspek, mulai dunia usaha hingga tempat ibadah. Covid-19 ini akan menjadi pandemi yang terus melekat di dunia. Kita harus membuat pola kehidupan baru, seperti apa kita berinteraksi dan semua pola kegiatan berubah sebelum ditemukan vaksinnya,” kata Wagubsu.

Selain itu, sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat masih perlu digalakkan, sehingga Sumut sudah siap saat nanti The New Normal harus dijalankan. Untuk itu, Wagubsu mengajak pemegang kebijakan bersama-sama mengawal dan memberi pemahaman kepada masyarakat.

“Pastinya kita mohon bersama-sama ikut mengawal, memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa virus ini belum selesai. Bagaimana pelaksanaannya nanti disosialisasikan, penerapan ini harus ada ketegasan dari kita,” kata Wagub atau biasa disapa Ijeck.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, mengatakan The New Normal harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Meski begitu, Sumut dinilai belum bisa melaksanakan pola hidup baru tersebut. Pasalnya, angka reproduksi dasar wabah (R0) di Sumut belum memenuhi syarat untuk penerapan The New Normal.

Untuk pemberlakukan The New Normal, syaratnya R0 harus di bawah 1. Sementara itu, Sumut masih berada di angka 1,4. Kendati belum dijalankan, Mardiaz menegaskan persiapan tetap harus dilakukan secara matang.

Berdasarkan hasil pengamatannya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumut Ruruh Setyawibawa menyebutkan Sumut belum dapat menjalankan The New Normal. Lantaran tren penyebaran Covid-19 yang belum menurun. Ruruh mengingatkan hal terpenting saat ini adalah protokol kesehatan.

Kasdam I Bukit Barisan, Didied Pramudito, menyampaikan saat ini empat provinsi di Indonesia siap melaksanakan The New Normal, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo ditambah beberapa kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, menganjurkan Gugus Tugas menambah metode Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk test swab di Sumut. Harun juga mengharapkan sosialisasi protokol kesehatan lebih ditingkatkan karena masih banyak masyarakat belum mematuhinya.

“The New Normal yang disampaikan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi negara yang sedang menurun lantaran pandemi Covid-19. Masih butuh waktu untuk mendapatkan vaksin, sedangkan kehidupan masyarakat khususnya menyangkut ekonomi harus tetap berlangsung,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumut, Mangasi Situmeang. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Wali Kota Lapor Kesiapan Tanjungbalai

WOL Photo

TANJUNGBALAI, Waspada.co.id – Melihat berbagai upaya penanganan Covid-19 yang telah dilakukan, Pemkot Tanjungbalai mengajukan “New Normal” kepada pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial SH MH yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Tanjungbalai saat menerima kunjungan kerja Liaison Officer (LO) BNPB untuk wilayah Sumut, Mayjen (Purn) Darlan Harahap, Kamis (28/5).

Kunjungan itu dalam rangka menyikapi dan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungbalai dan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam persiapan menuju “New Normal”. Acara dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai dengan menyampaikan pihaknya sudah melaksanakan protokol sesuai SOP Covid-19.

Syahrial juga menyampaikan kondisi geografis dan luas wilayah serta jumlah penduduk Kota Tanjungbalai. Terkait penanganan Covid-19 di Kota Tanjungbalai, wali kota mengatakan Pemkot Tanjungbalai telah menyiapkan segala mekanisme melalui protokol kesehatan yang disesuaikan dengan pemerintah pusat nantinya.

Sebelumnya, berbagai lapisan masyarakat juga telah menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Tanjungbalai untuk bersama-sama Pemkot setempat menuju “New Normal”. Pemkot Tanjungbalai dan Tim GTPP Covid-19 Kota Tanjungbalai akan rapat persiapan bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai pada Selasa (2/6) mendatang.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kota Tanjungbalai, Ridwan Parinduri, melaporkan pihaknya telah melaksanakan penyemprotan, imbauan dan informasi terkait protokol kesehatan, mendirikan posko pemeriksaan kesehatan di perbatasan Kota Tanjungbalai, mendirikan posko karantina sementara, menyalurkan bansos, dan memulangkan TKI/pekerja migran dari Malaysia.

Darlan Harahap menyampaikan pada akhir April lalu, sudah ada 162 pihak menyalurkan bantuan lewat posko. Disebutkan, bantuan yang diberikan beragam bentuknya, mulai dari sembako, perlengkapan sanitasi hingga Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh tenaga medis.

Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sudah disalurkan melalui Kantor Pos pada Mei ini. Bantuan sembako dari Pemprovsu juga sudah disalurkan ke masyarakat dan penyalurannya dipantau langsung oleh tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa juga telah disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Dalam mekanisme komunikasi, Tim Gugus Tugas pun sudah didukung teknologi informasi yang mumpuni. (wol/lvz/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Polda Sumut Perpanjang Masa Operasi Ketupat Toba 2020

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. (WOL Photo)

MEDAN, Waspada.co.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memperpanjang masa Operasi Ketupat Toba 2020 hingga 7 Juni mendatang.

“Perpanjangan Operasi Ketupat Toba 2020 merupakan instruksi langsung Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/5).
Menurutnya, perpanjangan masa Operasi Ketupat Toba 2020 untuk mengantisipasi pemudik masuk ke Sumatera Utara serta upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Tetap dalam Operasi Ketupat Toba 2020 fokus mengantisipasi pemudik masuk ke Sumatera Utara sebagai bentuk pencegahan Covid-19,” tutur mantan Kapolres Asahan tersebut.

Dalam Operasi Ketupat Toba 2020, Tatan mengungkapkan Polda Sumut menurunkan 11 ribu personil yang ditempatkan di pos-pos pengamanan dalam Operasi Ketupat Toba 2020.

“Sejumlah 114 pos pengamanan telah didirikan. Di mana 25 diantaranya merupakan pos chek point penyekatan untuk mengantisipasi para pemudik yang masuk atau keluar dari wilayah Sumut. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI dan Kapolri terkait larangan mudik untuk mencegah persebaran Covid-19,” ungkapnya.

Tatan menjelaskan, bagi masyarakat dari wilayah lain yang ingin memasuki wilayah Sumut harus memenuhi beberapa syarat diantaranya surat yang menyatakan rapid test negatif serta surat perjalanan berpergian yang jelas.

Lebih lanjut, bila sudah tiba di Pos Check Point perbatasan masyarakat akan diperiksa dengan dicek suhu tubuh serta kendaraan yang digunakan disemprot cairan desinfektan.

“Sampai saat ini pasca Perayaan Idul Fitri 1441 H kondisi kamtibmas di Sumatera Utara berjalan aman tanpa adanya gangguan,” pungkasnya. (wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Ruhut Sitompul Disebut Jadi Anggota BPIP, Istana: Hoaks!

WOL Photo/Ega Ibra

JAKARTA, Waspada.co.id – Beredar kabar di media sosial terkait pengangkatan Ruhut Sitompul sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ruhut disebut menggantikan Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam.

Dalam pesan tersebut dijelaskan, juru bicara Istana Kepresidenan mengumumkan bahwa Ruhut akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (8/6) di Istana Negara.

Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menjelaskan, hal itu adalah kabar bohong atau hoaks. “Hoax,” kata Pramono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut Megawati meminta kepada Jokowi segera mencari pengganti pengganti Ma’ruf Amin dan Mahfud MD di BPIP.

“Pihak BPIP meminta pengganti Ma’ruf dan Mahfud,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12).

Namun, Jokowi juga kata Fadjroel minta Megawati untuk menyerahkan nama-nama pilihan. Hal tersebut kata dia untuk jadi pertimbangan. “Tetapi Pak Presiden juga meminta BPIP mengusulkan nama pengganti,” ungkap Fadjroel.

Kemudian terkait nama-nama tersebut, dia berharap bisa diputuskan secepatnya. “Nantinya akan segera diputuskan,” ucap Fadjroel. (merdeka/ags/data3)

Advertisement

New Normal Mainan Elit Politik dan Pengusaha

Foto: Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD, Medan HT Bahrumsyah, menilai Kota Medan belum layak menerapkan New Normal. Pasalnya dari 21 kecamatan yang ada, hanya 2 kecamatan (Medan Maimun dan Medan Belawan) saja masih berstatus kuning. Artinya hampir seluruh kecamatan di ibu kota Provinsi Sumut ini semuanya masuk dalam zona merah.

“Ketika status zona merah ini belum turun, bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa ini ada new normal? Kita juga mau lihat sejauh mana Perwal 11/2020 berperan mencegah penyebaran covid-19 di Kota Medan. Pemko Medan harus melakukan evaluasi, melakukan validasi kembali terkait status ODP, PDP, PP dan lainnya yang ada di Kota Medan kepada masyarakat maupun DPRD Medan,” katanya kepada Waspada Online, Kamis (28/5).

Bahrum mengaku heran dengan kebijakan Pemko Medan yang melonggarkan kembali aktivitas jual beli di pasar modern (mal). Sementara status zona merah yang disandang Kota Medan tidak menunjukkan perubahan. “Lebih parahnya lagi, warga Kota Medan yang hendak ke luar saja daerah tidak dibenarkan. Saya mau ke Aceh saja harus pegang surat bebas covid dari yang berwenang,” ungkapnya.

Politisi PAN ini menyebut, istilah New Normal dapat dijalankan di Kota Medan apabila ada kajian yang mendalam dari sisi kesehatan, bukan politik. “New Normal ini kan untuk kepentingan elit, untuk kepentingan pengusaha! Seharusnya kan ada juga pendapat-pendapat dari ahli kesehatan. Pelaku-pelaku kesehatan yang ada di rumah sakit saat ini kita perlu mendapatkan informasi tetang mereka bagaimana kondisinya,” ujarnya.

Diakui Bahrum, Perwal 11/2020 tentang Karantina Kesehatan belum berjalan efektif. Artinya, terbitnya perwal tersebut karena adanya persoalan besar di Kota Medan terkait pandemi Covid-19.

“Begitu juga soal anggaran refocusing yang hampir Rp1 triliun itu akan kita evaluasi. Selain untuk kesehatan, untuk wabah itu sendiri atau untuk dampak sosial sejauh ini sudah seperti apa penggunaannya,” sebutnya.

Masih kata Bahrum, DPRD Medan telah mengalokasikan dana bantuan yang diperuntukkan bagi 300 ribu kepala keluarga. Sehingga tidak bijak rasanya jika di lapangan terjadi gejolak. “Kalau memang kurang, kita akan tambah. Yang sudah terima bantuan tidak boleh ditarik kembali karena kesalahan data. Ini tidak boleh terjadi. Banyak kok yang terima PKH dapat bantuan beras juga,” sindirnya.

Menurut Bahrum, penerima bantuan dari Pemko Medan bukan persoalan mampu atau tidak dari sisi ekonomi, melainkan korban terdampak pandemi Covid-19. “Kalau dia korban terdampak Covid-19, harus diberikan bantuan. Tapi berdasarkan surat edaran Dinsos, lebih diprioritaskan bagi yang belum mendapat bantuan PKH. Tahap berikutnya baru kepada mereka. Saya pikir begitu,” pungkasnya.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement