Beranda blog Halaman 2

Garda NasDem Bertekad Menangkan Pilkada di Sumatera Utara

Foto: Istimewa

MEDAN, Waspada.co.id – Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di 23 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi ajang pembuktian kerja – kerja politik Garda Pemuda NasDem dalam memenangkan kontestasi pemilu.

Keberhasilan Garda Pemuda NasDem dalam menempatkan kadernya pada Pemilu Legislatif 2019 kemarin adalah bukti dari efektifitas kerja – kerja politik sayap pemuda Partai NasDem ini.

“Keberhasilan Garda Pemuda NasDem menghantarkan kadernya di kursi legislatif, 8 orang DPR RI, 19 DPRD Provinsi dan 124 DPRD Kabupaten / Kota adalah bukti dari kerja keras dan efektivitas kerja politik Garda Pemuda NasDem di kontestasi pemilu legislatif,” demikian dikatakan oleh Ketua Garda Pemuda NasDem Sumatera Utara, Defri Noval Pasaribu SE.

Hal itu disampaikan sesaat sebelum membuka Rakerwil Garda Pemuda NasDem Sumatera Utara di Ballroom Partai NasDem Sumut, Jalan HM. Yamin Medan, Selasa (29/9).

Menurut Defri Noval, keberhasilan tersebut adalah modal besar bagi Garda Pemuda NasDem untuk sekali lagi membuktikan kerja – kerja politik bagi Partai NasDem utamanya pada saat Pilkada di Sumatera Utara.

“Pilkada di 23 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara 9 Desember mendatang, Garda Pemuda NasDem akan mengambil porsi strategis pada pemenangan calon yang diusung Partai NasDem,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, lanjut Defri, jajaran Garda Pemuda NasDem se Sumatera Utara, melaksanakan Rakerwil untuk menentukan taktik dan strategi Garda Pemuda NasDem memenangkan Sumatera Utara.

“Rakerwil ini untuk mempersiapkan taktik dan strategi Garda NasDem yang akan menjadi grand design pemenangan 23 pilkada di Sumatera Utara,” tegas Defri.

Maka dirinya berharap, sebagai salah satu organisasi tempat berhimpunnya kaum muda Partai NasDem, Garda Pemuda NasDem untuk sesegera mungkin mengaktivasi seluruh perangkat Garda Pemuda NasDem untuk bekerja serius dan bersungguh – sungguh memenangkan seluruh paslon di pilkada se-Sumatera Utara.

“Tiada tempat di Garda Pemuda NasDem bagi mereka yang masih ragu dalam memenangkan pilkada di Sumatera Utara,” tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Syarwani SH dalam sambutanya mewakili Ketua Partai NasDem Sumatera Utara, berpesan agar Rakerwil Garda Pemuda NasDem ini dapat menghasilkan program kerja untuk memenangkan paslon yang diusung oleh Partai NasDem.

“Semoga Rakerwil ini menghasilkan program – program dalam memenangkan Partai NasDem di Pilkada mendatang,” katanya.

Sementara itu, Paslon yang didukung Partai NasDem pada Pilkada Kota Medan, Aulia Rachman dalam sambutanya menyatakan kaum millenial adalah aset bagi bangsa Indonesia ke depan.

“Millenial adalah aset bangsa Indonesia ke depan. Kaum millenial harus menyiapkan diri untuk memimpin Indonesia di masa mendatang,” kata Calon Wakil Wali Kota Medan ini. (wol/rls/data3)

Editor: Agus Utama

iklan

Zona Merah Covid-19 Bertambah Jadi 62 Daerah

Foto: Youtube

JAKARTA, Waspada.co.id -Jumlah daerah yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah selama sepekan terakhir. Terhitung per Minggu (27/9), terdapat 62 kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah Covid-19.

“Terjadi peningkatan jumlah daerah dengan risiko tinggi, dari 58 jadi 62 kabupaten/kota,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9).

Wiku mengatakan bertambahnya wilayah zona risiko tinggi Covid-19 menjadi peringatan bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk bersama-sama menekan penyebaran virus corona.

Selain zona merah, zona oranye atau risiko sedang juga naik menjadi 305 wilayah. Kemudian, zona kuning alias risiko rendah naik menjadi 112. Sementara, daerah yang tak terdampak atau zona hijau hanya tersisa 16 kabupaten/kota.

“Kami mohon agar betul-betul 16 kabupaten/kota menjaga agar wilayahnya jangan sampai terdampak,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Wiku, ada 28 kabupaten/kota yang berhasil menurunkan wilayahnya dari zona merah menjadi zona oranye Covid-19. Daerah-daerah tersebut yakni; Aceh Selatan, Simeulue, Kota Banda Aceh, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi.

Kemudian Bukittinggi, Pelalawan, Lahat, Batam, Karawang, Kota Bekasi, Rembang, Probolinggo, Mojokerto, dan Sumenep. Lalu, Kota Malang, Kota Batu, Tabanan, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Kotabaru, Kepulauan Selayar, Bone Bolango, dan Teluk Bintuni. (cnnindonesia/ags/data3)

iklan

Temui Pemulung, Akhyar Tawarkan Peluang dan Strategi Tingkatkan Kesejahteraan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Calon Walikota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution menemui para pemulung di Kelurahan Terjun, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Medan Marelan, Selasa (29/9/2020) siang.

Dalam pertemuan yang diinisiasi Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Sumut, Risdianto, Akhyar menyampaikan ide cemerlang kepada para pemulung yang hadir siang itu.

Akhyar ingin para pemulung bisa memiliki pendapatan lain di luar dari pekerjaannya selama ini, seperti beternak.

“Aksi memulung sangat berarti dengan Kota Medan yakni membantu pemerintah untuk mengurangi tumpukan sampah. Tapi kita harapkan pemulung juga memiliki pendapatan lain untuk menciptakan hidup yang sejahtera, seperti beternak,” ujar Akhyar.

Nah bagaimana modalnya, Akhyar akan membahas hal tersebut jika berkesempatan memimpin kembali.

“Seperti di Jawa para pemulung itu juga beternak. Jadi sampah makanan yang masih segar bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, dan program itu berhasil. Jadi ini yang ingin saya terapkan di Medan dengan melibatkan IPI di dalamnya. Untuk modal ini akan kita bahas bersama pemerintah kota,” ungkap Akhyar.

Dalam kesempatan itu juga Akhyar menanyakan kepemilikan BPJS para pemulung dan hampir seluruhnya mengaku tidak memiliki. “Ini akan kita data ulang dan kita fasilitasi agar para pemulung memiliki BPJS,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Sumut, Risdianto menegaskan jika pihaknya sedang menjalin komunikasi kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Insya Allah saat ini sudah ada 800 KTP jadi binaan IPI yang didaftarkan ke Jakarta untuk mengikuti latihan padat karya yang difasilitasi oleh kementrian,” terang Risdianto.

Ke depan juga sambung Risdianto, bersama Pemko akan disusun program pelatihan bagaimana bisa memproduksi makanan ternak hewan dari sampah agar pemulung punya keahlian dan pemasukan lain.

“Memanfaatkan kembali sampah yang ada. Adalah langkah positif yang nantinya akan diinisiasi oleh Pemko Medan agar ke depan pemulung memiliki kegiatan yang menghasilkan selain dari memulung,” harapnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Akhyar juga menyempatkan memberikan tali asih kepada salah satu pemulung yang menjadi korban kecelakaan beberapa waktu lalu. (wol/ags/data3)

Editor: Agus Utama

iklan

Aminullah Sambut Baik MES Gelar Webinar Nasional

Istimewa

Banda Aceh, Waspada.co.id – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyambut Baik Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh yang berencana menggelar seminar Nasional secara virtual (webinar) membahas implementasi qanun no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Hal tersebut berdasarkan kesimpulan dalam rapat yang digelar MES, Selasa 29 September 2020, di Pendopo wali kota.

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua umum MES Aceh, Aminullah Usman, yang juga Wali Kota Banda Aceh. Hadir juga dalam rapat, Wakil Ketua, Prof Dr Syahrizal Abbas dan T Hanansyah. Hadir juga Sekum, Sugito, Kabag Ekonomi setdako, M Ridha dan seluruh Departemen kepengurusan MES Provinsi Aceh.

Aminullah juga mengatakan, seminar yang akan diadakan nanti akan menghadirkan ketua umum MES pusat yang juga ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat, Wimboh Santoso sebagai keynote speaker.

“Pada seminar ini kita ingin menyampaikan bahwa MES Aceh khususnya, MES pusat, dan MES yang ada di luar negeri sangat mendukung lahirnya qanun 11 tahun 2018 ini untuk diimplementasikan di bumi Serambi Mekkah, yang memang di Aceh berlaku syariat islam,” ujar Aminullah.

Selain seminar, MES juga berinisiatif akan mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD). FGD ini nanti rencananya akan menghadirkan sekitar 15 orang yang merupakan pakar ekonomi syariah, ulama-ulama di Aceh, para akademisi yang memiliki basic ekonomi islam.

“Nanti kita ajak diskusi, bagaimana tatanan qanun 11 tahun 2018 ini di Aceh untuk kita implementasikan supaya berjalan dengan baik dan lancar,” jelasnya.

Aminullah juga dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh oleh Bank Aceh Syariah pada acara ini. “Kita berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan bermanfaat buat masyarakat dengan adanya informasi-informasi praktek implementasi qanun 11 tahun 2018,” pungkasnya. (bandaacehkota/ags/data3)

iklan

Wali Kota: Alhamdulillah, Angka Kesembuhan Covid-19 Capai 58,55 Persen

Foto: Istimewa

Apresiasi Luar Biasa Kepada Dinkes dan Tenaga Medis

Banda Aceh, Waspada.co.id – Persentase angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Banda Aceh dari hari ke hari semakin meningkat. Per Selasa 29 Oktober 2020, angkanya sudah mencapai 58,55 persen.

Angka kesembuhan tersebut setara dengan 842 orang dari total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.438 orang. “Alhamdulillah angka kesembuhan Covid-19 hari ini sudah di atas 50 persen, tepatnya 58,55 persen,” ungkap Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Sebagai catatan, pada Minggu 27 September 2020, pasien sembuh dari Covid-19 tercatat sebanyak 532 orang atau sama dengan 38,34 persen. “Sehari kemudian (Senin 28 September 2020) persentasenya bisa kita tingkatkan menjadi 47,35 persen,” rinci Aminullah.

Ia pun menyampaikan apresiasi luar biasa kepada jajaran dinas kesehatan (Dinkes) dan tenaga medis atas kerja kerasnya dalam mendongkrak angka kesembuhan pasien Covid-19. “Kalau hari ini kita sudah di atas 50 persen, selanjutnya mari kita kejar angka kesembuhan secara nasional dan global, yakni di kisaran 73,5 dan 64,67 persen.”

Wali kota meyakini, target angka kesembuhan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia itu dicapai. “Selain kerja keras dinkes, razia prokes 4M juga semakin gencar kita lakukan. Seiring-sejalan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes juga semakin meningkat,” katanya.

“Insyaallah, dengan upaya dan doa seluruh masyarakat serta segenap elemen kota, pada akhir Oktober tahun ini atau bulan depan, Banda Aceh akan kembali ke zona hijau Covid-19 dari zona orange saat ini,” katanya lagi.

Aminullah kemudian mengumumkan update lengkap Covid-19 di Banda Aceh per 29 September 2020. “Hari ada penambahan kasus positif 21 orang sehingga total menjadi 1.438 orang, dan 542 di antaranya masih dalam perawatan. Pasien sembuh bertambah signifikan, yakni 171 orang dan kini jumlahnya sudah 842 orang atau 58,55 persen,” rinci wali kota. (bandaacehkota/ags/data3)

iklan

Wali Kota Apresiasi Pencanangan Zona Integritas BPS Se-Aceh

Istimewa

Banda Aceh, Waspada.co.id – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengapresiasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) se-Provinsi Aceh.

Menurutnya, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan wali kota saat menghadiri seremoni pencanangan zona integritas di Aula Kantor BPS Banda Aceh, Selasa 29 September 2020. Turut hadir pada acara itu Wakil Ketua DPRK Isnaini Husda, Wakapolresta Satya Yudha Prakasa, dan sejumlah perwakilan Forkopimda Banda Aceh lainnya.

Ia pun mengapresiasi berbagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan BPS sejak 2010. “Reformasi Birokrasi BPS memiliki tujuan untuk mewujudkan BPS yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan publik cepat, serta menghasilkan data statistik berkualitas,” katanya.

Selama ini, kata Aminullah, pemerintah kota maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS yang telah menyediakan berbagai ragam data. “Data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran, serta berbagai data lainnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengevaluasi hasil pembangunan,” katanya lagi.

Ia juga menyebutkan, pencanangan zona integritas menunjukkan komitmen dan keseriusan para pejabat dan pegawai BPS dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan BPS. “Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.”

Masih menurut Aminullah, peran BPS amatlah penting dan strategis. Tidak ada keberhasilan sebuah pembangunan tanpa data. “Untuk itu saya berharap BPS terus bekerja secara profesional, memberikan dedikasi, dan kontribusinya bagi pembangunan Aceh dan Kota Banda Aceh pada khususnya,” ujarnya.

“Terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang mencari data tentang virus tersebut, termasuk berbagai dampak yang ditimbulkannya di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Harapan kami, BPS dapat selalu menjadi lembaga terpercaya dan akurat dalam penyediaan data yang dibutuhkan masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BPS Banda Aceh Rusmadi dalam sambutannya mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pihaknya pun terus bertekad memberikan sumbangsih nyata dalam hal pembinaan kepada instansi/lembaga pemerintahan selaku wali sekaligus produsen data. “Koordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia yang diinisiasi bersama Diskominfotik Banda Aceh merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas SDM dan data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data.”

Ia menambahkan, kemudahan publik dalam mengakses layanan juga merupakan salah satu kepuasan bagi pihaknya. “Karena itu, pelayanan kami tidak hanya dilakukan melalui jalur offline seperti Pelayanan Statistik Terpadu (PST) tetapi juga jalur online di antaranya website resmi BPS Kota Banda Aceh, Live Chat, da media sosial,” katanya. (bandaacehkota/ags/data3)

iklan

Ini Penjelasan Kadinkes Tentang Keakuratan Test Swab

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Selama masa pandemi banyak orang yang melakukan test rapid maupun swab untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Namun, sebagian masyarakat masih meragukan hasil dari rapid test ataupun swab test.

Contoh kasus, Pengadilan Negeri Medan pada 27 Agustus lalu melakukan swab massal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dari hasil swab terdapat puluhan pegawai, baik hakim, panitra dan honorer yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Namun, dikarenakan tidak percaya dengan hasil swab yang menyatakan positif, sejumlah hakim tersebut melakukan swab mandiri.

Anehnya, hasil swab massal dan hasil swab mandiri terdapat perbedaan. Sejumlah hakim yang melakukan swab mandiri malah dinyatakan negatif Covid-19.

Sama halnya dengan salah satu perusahaan yang berada di Kota Medan. Perusahaan tersebut melakukan swab massal untuk pekerjanya, dari hasil swab yang dilakukan terdapat sejumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Tidak jauh berbeda, pekerja yang positif itu, kita sebut saja bunga, melakukan rapid test mandiri dan sama halnya dengan PN Medan. Hasil yang dikeluarkan juga berbeda.

Untuk memastikan ke akuratan hasil dari test swab, Waspada Online mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Kadinkes Sumut) Alwi Mujahit Hasibuan, Selasa (29/9).

Alwi mengatakan, perbedaan dari hasil swab yang dilakukan PN Medan dengan hasil swab yang dilakukan mandiri pasti berbeda. Dikatakannya, karena ada perbedaan hari.

“Dari hasil swab massal dan swab mandiri sudah berbeda, terhitung dari hari swab massal sampai melakukan swab kembali sudah 7 hari yah pasti berbeda,” terangnya.

Sedangkan untuk menyikapi kasus yang terjadi di perusahaan tersebut. Kadinkes Sumut itu menjelaskan bahwa bukan hanya jarak waktu yang dapat membuat hasil berbeda, melainkan gejala yang diterima.

“Jadi gini, kalau itu gejalanya ringan, virusnya itu, konsentrasinya mungkin rendah, kalau hari ini dia positif sesuai standart, namun untuk hari kedepannya bisa negatif, kalau yang ringan mungkin ya memang gitu, hari ini positif besok bisa negatif,” tutur Alwi.

Demikian, Alwi juga berharap agar masyarakat dapat percaya dan mengingatkan kembali bahwa Covid-19 ini bukan sebuah aib melainkan pandemi yang siapa saja dapat terpapar. (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

Ini 6 Topik yang akan Dibahas dalam Debat Perdana Trump-Biden

Foto: Kandidat presiden AS Joe Biden dan Donald Trump akan bertemu dalam debat perdana. (AP)

WASHINGTON, Waspada.co.id – Debat putaran pertama antara calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden akan berlangsung pada Selasa (29/9) malam waktu setempat.

Debat akan dimulai pukul 21.00 hingga 22.30 malam waktu timur AS (ET), bertempat di Case Western Reserve University and Cleveland Clinic, di Cleveland, Ohio, AS.

Debat yang diadakan di Ohio itu akan menjadi rangkaian proses kampanye jelang pemungutan suara pada 3 November mendatang. Ohio dipandang sebagai basis negara bagian yang solid bagi Partai Republik dengan kemenangan Trump pada 2016 lalu dengan perolehan delapan poin.

Baik Biden maupun Trump mengaku sangat menantikan debat yang akan berlangsung selama 90 menit tersebut.

Nantinya debat akan dibagi dalam enam segmen yang masing-masing berdurasi 15 menit. Secara keseluruhan, debat akan berjalan selama 90 menit tanpa jeda iklan, tanpa pidato pembukaan, dan pertanyaan pertama akan ditujukan kepada Trump.

Jurnalis Fox News, Chris Wallace ditunjuk sebagai moderator dalam debat perdana. Meski Fox News dinilai sebagai media yang berpihak pada Trump dalam peliputannya selama empat tahun terakhir, tapi Wallace dipandang sebagai jurnalis yang relatif independen dan tak berpihak.

Wallace mendapat pujian atas wawancaranya dengan Trump pada Juli lalu. Saat itu, dia menantang Trump terkait jumlah kematian akibat virus corona. Jelas, Wallace bukanlah favorit Trump.

Kemudian pada Kamis lalu, Trump mengklaim Wallace “dikendalikan oleh (sayap) kiri radikal”.

Di tengah pencegahan penularan virus corona, maka podium akan ditempatkan terpisah lebih jauh dari biasanya dan tanpa jabat tangan antar kedua calon presiden. Menurut CNN, diperkirakan 60 hingga 70 orang akan hadir.

Mengutip The Guardian, topik-topik yang akan dibahas meliputi rekam jejak Biden dan Trump, Mahkamah Agung AS, pandemi Covid-19, ekonomi, ras dan kekerasan di kota, dan integritas pemilu.

ABC melaporkan, Biden mempersiapkan diri dengan mengadakan simulasi debat bersama penasihat kampanye sekaligus mantan penasihat umum Gedung Putih, Bob Bauer. Bauer mengadopsi gaya debat Trump di sesi latihan dengan Biden.

Sementara itu, CBS News melaporkan bahwa Trump menggunakan kartu flash dan video untuk mempersiapkan diri dan menghindari latihan debat secara tradisional.

Pada Minggu (27/9), Trump mengatakan jika Rudy Giuliani dan mantan Gubernur New Jersey, Chris Christie, telah membantunya mempersiapkan diri menghadapi debat perdana. Para pembantu Trump juga mengklaim sudah mempelajari kebiasaan debat Biden dan pihaknya sudah menyiapkan “gudang” materi yang siap digunakan Trump. (cnn/data3)

iklan

Jokowi Sebut ‘Mini Lockdown’ Lebih Efektif, Politikus PAN: Kenapa Baru Sekarang?

Saleh Partaonan Daulay (Foto: Ist)

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penerapan lockdown mini atau karantina wilayah untuk menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19).
Menurut Saleh, mengapa Jokowi baru melontarkan kebijakan mini lockdown saat ini setelah 6 bulan lebih virus corona menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Mengapa lockdown mini ini baru muncul sekarang sih? Kenapa waktu dulu enggak? Padahal perdebatannya sudah sejak awal daripada Covid-19 masuk Indonesia. Sudah banyak usulan juga kalau kita harus lockdown,” kata Saleh, Selasa (29/9).

Ketua DPP PAN itu menilai pemerintah belum menemukan formula yang jelas serta tegas dalam mencegah penyebaran Covid-19 setelah Jokowi meminta penerapan mini lockdown untuk menekan kasus Covid-19 sejumlah daerah.

“Saya khawatir kelihatannya pemerintah dalam hal ini belum menemukan formula yang jelas, tegas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, itu berbahaya.” ujarnya.

Saleh lantas menyarankan pemerintah mengundang para pakar sebelum menerapkan kebijakan dalam menekan penyebaran virus corona. Di sisi lain, kata Saleh, pemerintah akan mengeluarkan anggaran lebih besar lagi dibandingkan pada tiga bulan awal pandemi Covid-19.

“Anggaran pemerintah sudah ada hampir Rp695 triliun yang dipakai untuk penanganan Covid-19, andai kata lockdown dari awal selama tiga bulan seperti yang dilakukan negara-negara lain, mungkin kita tidak sampai separah ini yang dihabiskan,” katanya.

Saleh menambahkan jika pemerintah mengambil kebijakan mini lockdown, kebijakan itu harus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, konsistensi yang membuat sebuah kebijakan berjalan efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Kalau dia konsisten, aturannya itu tegas dan pemetaan jelas, dua itulah. Minimal konsisten, tegas, kemudian pemetaannya jelas di mana yang harus di lockdown mini,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta penerapan intervensi berbasis lokal untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Menurut Jokowi penerapan mini lockdown atau karantina wilayah terbatas akan lebih efektif ketimbang di seluruh wilayah.

“Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang,” kata Jokowi.

Per hari ini, Selasa (29/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 210.437 orang dinyatakan sembuh dan 10.601 orang meninggal dunia.

Saat ini sejumlah daerah masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti DKI Jakarta, Banten, Tangerang Raya dan pembatasan sosial berskala mikro di Bogor, Depok, dan Bekasi. (cnnindonesia/ags/data3)

iklan

Polisi Tangkap 2 Oknum Pejabat Aceh Tenggara Bersama 4 Rekannya Pulang Dugem

Foto: Ilustrasi

MEDAN, Waspada.co.id – Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menangkap enam orang usai pulang dugem dari salah satu lokasi hiburan malam di Kota Medan.

Ironinya, dari ke enam orang yang ditangkap dua diantaranya oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Informasi yang diperoleh Waspada Online, Selasa (29/9), ke dua oknum pejabat di Pemkab Aceh Tenggara itu yang ditangkap bersama empat rekannya berinisial ZK dan RS. Mereka diamankan di depan salah satu hotel di Jalan Darussalam usai dugem di salah satu lokasi hiburan malam.

Dari tangan ke dua oknum pejabat bersama empat rekannya itu, petugas mendapati barang bukti beberapa butir pil ekstasi.

Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, mengatakan enam orang yang diamankan usai dugem itu masih menjalani pemeriksaan secara intensif. (wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan