Beranda blog Halaman 2

Wali Kota: Jika Banda Aceh Zona Merah, Setiap Orang yang Keluar Daerah Berstatus ODP

Istimewa

BANDA ACEH, Waspada.co.id  – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman merespon surat edaran Gubernur yang menyatakan Banda Aceh adalah bagian dari sembilan daerah di provinsi Aceh yang masuk zona merah Covid-19.

Aminullah mengatakan, jika memang Banda Aceh merupakan daerah yang darurat akan penyebaran virus corona, maka setiap orang yang hendak keluar Banda Aceh otomatis berstatus ODP (orang dalam pemantauan).

“Secara aturannya, ODP ini kan orang yang berasal dari luar daerah yang terkontaminasi virus Covid-19. Jika ada masyarakat yang pergi ke luar Banda Aceh, ke Aceh Besar atau Aceh Jaya misalnya, maka mereka disebut ODP,” terang Aminullah, Jumat 5 Juni 2020 usai mengikuti rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pada Bab II mengenai Surveilans dan Respon, dalam Definisi Operasional diterangkan diantaranya bahwa jika seorang yang pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal, maka orang tersebut termasuk kategori ODP, dan wajib menjalankan karantina selama 14 hari.

Oleh karena itu, Aminullah meminta pernyataan Banda Aceh sebagai zona merah dipertimbangkan kembali. “Selama masa daurat ini, kami bersama forkopimda selalu mengutamakan protokol kesehatan guna pencegahan di kalangan masyarakat. Semua itu juga perjuangan kita untuk bisa memulihkan kondisi ekonomi,” jelasnya.

Dalam hal ini, Aminullah juga menjelaskan bahwa reaksi saat ini mengenai zona merah merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Banda Aceh yang diterimanya sejak keluarnya edaran tersebut pada Selasa, 2 Juni 2020.

Aminullah berharap, pemerintah provinsi dapat mengevaluasi kembali kondisi Ibukota Aceh terkait Covid-19, dan bisa mengeluarkan edaran baru sehingga masyarakat tidak salah memahami kondisi.

Dikonfirmasi secara terpisah, Plt Kadis Kesehatan Kota, Media Yulizar mengatakan banyak warga yang menanyakan soal ‘Red Zone’ di Banda Aceh.

“Sebagian mereka merasa ragu untuk memulai aktivitas kembali. Karena selama ini kami, pemerintah kota selalu memberikan informasi kasus Covid-19, tidak ada yang positif lagi namun bagaimana bisa Banda Aceh keluar dari zona hijau?” katanya. (bandaacehkota/ags/data3)

Advertisement

Pelibatan TNI-Polri di Era New Normal Sangat Strategis

Foto: Istimewa
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai langkah pemerintah melibatkan TNI dalam menjaga kedisiplinan protokol kesehatan pada era new normal adalah langkah strategis sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hal tersebut diungkapkan Nurul Arifin dalam webinar “Pelibatan TNI-Polri dalam Skema Transisi Menuju Normal Baru” yang digelar bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik dan Guru Besar Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi, Jumat (5/6/2020).

“Ada 14 tugas pokok TNI selain perang. Beberapa di antaranya adalah membantu tugas kepolisian dan pemerintah daerah serta terlibat dalam menanggulangi bencana alam,” kata Nurul Arifin.

Apa yang dikatakan Nurul terkait dengan sejumlah daerah yang bakal melonggarkan Pengendalian Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan terdapat empat provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia segera memasuki masa new normal pekan depan.

Pengerahan TNI, rencananya dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB dan jumlah aparat akan dikerahkan mencapai 340 ribu personel. “Realisasi dari pelibatan TNI tersebut juga telah dilakukan saat melaksanakan observasi pasien corona dan tugas pendukung lainnya,” kata Nurul.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar ini juga memberi contoh beberapa tugas yang telah dilaksanakan TNI selama menangani pandemi Covid-19. Misalnya RS Wisma Atlet dikomandoi dan dipimpin oleh Pangdam Jaya. “Selain itu TNI juga dilibatkan dalam melaksanakan pengawalan dalam pendistribusian Alat kesehatan ke seluruh Gugus Tugas Daerah/Provinsi dan melaksanakan pengamanan Perusahaan Produsen APD,” ungkap Nurul.

Komisi I DPR RI, sambungnya, juga mengapresiasi Iangkah dan dukungan yang telah dilakukan oleh TNI, baik bidang medis maupun non medis. Pada era normal baru, maka TNI dan Polri akan terlibat untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan di ruang-ruang publik di seluruh wilayah Indonesia.

“TNI itu bukan momok masyarakat. Mereka berperan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat untuk dapat hidup selaras dalam kondisi new normal. Polri-TNI tidak akan bertindak melebihi kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap Nurul.

”Covid-19 membawa dampak pertama kesehatan, menyusul perekonomian, kemudian berlanjut keamanan dan terakhir ke politik. Kita harus memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhannya” imbuhnya.

Menurut Nurul, pelibatan TNI adalah tindakan untuk meminimalisir pelanggaran dan memberikan advokasi tentang protokol kesehatan. “Namun saat ini yang harus dioptimalkan adalah edukasi dari petugas kesehatan agar masyarakat benar-benar memiliki kesadaran tentang penularan Covid 19 dan bagaimana upaya preventifnya,” pungkasnya.

Advertisement

TP PKK dan PDKI Sumut Edukasi Masyarakat Tentang Covid-19

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Utara mengedukasi masyarakat tentang Covid-19 untuk mencegah penyebarannya, termasuk meningkatkan peran ibu dalam upaya penurunan risiko terinfeksi virus tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu, TP PKK Sumut menjalin kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) guna memberikan edukasi Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi saat video conference bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kota se-Sumut dan anggota PDKI Sumut, Jumat (5/6).

“Kolaborasi antara PKK Sumut dengan PDKI diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim PKK dalam mengingatkan pentingnya physical distancing (menjaga jarak fisik), sehingga keluarga pun terjaga dari Covid-19,” ujar Nawal.

Dikatakan, saat ini masih banyak ibu-ibu yang merasa was-was dan khawatir, karena tidak mengetahui cara menjaga kesehatan diri dan keluarga. Nawal mengatakan ibu-ibu perlu diedukasi agar lebih mengetahui cara menjaga kesehatan diri dan keluarga sekaligus cara mencegah agar tidak tertular Covid-19 serta upaya meningkatkan imunitas tubuh.

“Edukasi di tengah masa pandemi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial Whatsapp (WA), diedukasi tentang pentingnya jaga jarak, serta edukasi masyarakat agar yang sakit dan terkena dampak harus sama-sama dibantu,” terangnya didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.

Isti Ilmiati Fujiati, perwakilan PDKI Pusat, mengharapkan kolabolasi ini perlu diperbanyak di masa mendatang, tidak hanya antara PKK Sumut dan PDKI Cabang Sumut saja. Salah satu usulan melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), dan Fakultas Kedokteran yang ada di Sumut.

Ketua PDKI Sumut, Retno Sari Dewi, Retno pun mengaku senang bisa berkolaborasi dengan TP PKK Sumut untuk edukasi dampak Covid-19 kepada ibu-ibu.

“Semua bisa mendapat pengetahuan dengan media, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dalam kehidupan itu yang sulit. Di situlah perlunya peran ibu-ibu untuk pencegahan, sebab Sumut yang sehat bisa terwujud dari keluarga yang sehat,” ujarnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Ada-ada Saja, Ronaldo Latihan Pakai Sepatu Stud Rugby

Foto: juventus

TURIN, Waspada.co.id – Cristiano Ronaldo dikabarkan telah memodifikasi sepatunya dengan menggunakan stud rugby pada sesi latihan Juventus jelang lanjutan Serie A Liga Italia, Juni ini. Demikian dilansir dari Tuttosport, Jumat (5/6).

Kapten Timnas Portugal itu sengaja memodifikasi sepatunya agar bisa mencengkeram rumput lebih efektif. Hal ini dilakukan CR7 agar bisa berlari lebih cepat. Ternyata, cara ini pernah dilakukan penyerang Montpellier, Andy Delort.

Modifikasi ini membantu Delort mencapai kecepatan 36,8 kilometer per jam sekaligus menjadi rekor lari tercepat di Ligue 1 musim ini. Meski sudah berusia 35 tahun, Ronaldo tetap membuktikan diri sebagai pemain profesional.

Daily Mail melaporkan Ronaldo mengubah pendekatannya untuk menjaga kebugaran tubuh. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu pun makan sebanyak enam kali dan tidur siang selama 90 menit.

Terbukti, strategi Ronaldo cukup ampuh karena dirinya masih mampu bersaing dan menjadi andalan lini depan Juventus dengan torehan 25 gol musim ini. Saat kompetisi dilanjutkan nanti, CR7 berambisi membawa Bianconeri juara Serie A untuk kesembilan kali secara beruntun.

Tim asuhan Maurizio Sarri masih berada di puncak klasemen dengan keunggulan satu poin atas Lazio. Ujian perdana Si Nyonya Tua nanti akan terjadi kala mereka menjamu Bologna pada 23 Juni mendatang. (wol/aa/tuttosport/dailymail/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

10 Hari Gelombang Demo Anti Rasisme “George Floyd”, 11 Ribu Orang Ditahan

Foto: Ilustrasi Unjuk rasa atas kematian pria kulit hitam, George Floyd, akibat kekerasan polisi di AS. (AP/Evan Vucci)

Jakarta, Waspada.co.id – Aksi unjuk rasa menolak kekerasan polisi dan diskriminasi rasial di sejumlah kota di Amerika Serikat, akibat kematian seorang pria kulit hitam di Minneapolis, George Floyd, sudah memasuki hari kesepuluh.

Meski secara berangsur-angsur aksi tersebut mulai terkendali dan berjalan damai, tetapi di beberapa kota masih terjadi bentrokan antara massa demonstran dan aparat keamanan.

Dilansir CNN, Jumat (5/6), aksi unjuk rasa itu merebak sejak 26 Mei lalu. Demonstrasi terjadi di kota besar dan kecil.

Sejumlah orang bahkan sempat membuat aksi unjuk rasa tersebut tercoreng akibat tindakan mereka yang melakukan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan pribadi, serta menjarah gerai swalayan.

Massa demonstran tetap turun ke jalan berhari-hari. Mereka bahkan terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Pemerintah di sejumlah negara bagian AS sempat memberlakukan jam malam, tetapi nampaknya kebijakan itu tidak mampu membendung demonstrasi. Meski begitu, pemerintah kota Los Angeles dan Washington D.C., memutuskan mencabut jam malam setelah situasi berangsur terkendali, meski demonstran masih turun ke jalan.

Dilaporkan sekitar 11 ribu orang yang terlibat aksi demonstrasi atau kriminal dalam kejadian itu ditangkap.

Demonstrasi juga terjadi di ibu kota Washington D.C. Presiden Donald Trump dilaporkan sempat dilarikan ke ruang perlindungan bawah tanah (bunker) saat demonstrasi di sekitar Gedung Putih mulai tidak terkendali.

Lampu Gedung Putih juga sempat dimatikan ketika demonstrasi terjadi. Trump lantas mengerahkan polisi dan aparat penegak hukum lain seperti Biro Penyelidik Federal (FBI) dan Badan Pemberantasan Narkoba (DEA), serta pasukan korps Garda Nasional untuk berjaga di sekitar Washington D.C.

Trump juga menyatakan tidak segan memerintahkan aparat keamanan untuk bersikap keras, atau melakukan tembak di tempat, dan mengerahkan pasukan reguler. Namun, ide itu justru ditentang oleh Menteri Pertahanan Mark Esper.

Kritik untuk Trump terkait penanganan unjuk rasa datang dari mantan Menhan James Mattis dan mantan panglima militer AS dalam operasi militer di Afghanistan, Jenderal John Allen.

Aksi unjuk rasa di AS lantas menyebar ke berbagai negara di dunia. Seperti Prancis sampai Selandia Baru.

Jasad Floyd akan dimakamkan di kampung halamannya di Houston, Texas, pada 9 Juni mendatang. Namun, upacara peringatan kematiannya mulai dilakukan hari ini.

Para demonstran menuntut kepada pemerintah AS untuk segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada warga sipil. Selain itu, mereka juga meminta pemerintahan Trump berupaya lebih keras untuk mengikis sikap rasialisme.

Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah pusat AS belum mengabulkan satupun tuntutan demonstran. Meski begitu, seluruh polisi yang terlibat dalam penangkapan dan mengakibatkan Floyd meninggal sudah dicopot dan dijerat dengan berbagai pasal sangkaan.(cnn/data3)

Advertisement

KPK Terima Pengembalian Uang Rp1,7 M Dari 44 Mantan Anggota DPRD Sumut

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang senilai Rp1,7 miliar hasil tindak suap hak interplasi dan pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

“KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi mantan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 terlibat suap interplasi dengan menerima uang yang dikembalikan senilai Rp 1,7 miliar,” kata, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (5/6).

Setelah menerima pengembalian uang, Ali menyebutkan penyidik akan melakukan penyitaan terhadap uang-uang tersebut setelah mendapatkan ijin penyitaan dari Dewas KPK.

“KPK akan terus berupaya menyelesaikan pemberkasan terhadap perkara dengan 14 tersangka hingga dapat segera dilimpahkan ke persidangan,” sebutnya.

Diketahui, pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Sumut berlangsung sejak Selasa (2/6) hingga Jumat (5/6) di dua lokasi berbeda yakni di gedung Dit Reskrimsus Polda Sumut dan Lapas Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Waspada Online, dalam pemeriksaan terakhir Penyidik KPK kembali memanggil 11 mantan Anggota DPRD Sumut sebagai saksi

Adapun ke 11 mantan Anggota DPRD Sumut yang diperiksa yakni:

1. Salomo Tabah Ronal Pardede SE, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2014-2019.

2. Sudirman Halawa SH, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

3. H Syamsul Hilal, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

4. Yan Syahrin, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

5. Restu Kurniawan Sarumaha, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

6. Mulyani, mantan nggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

7. Nurhasana, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

8. Nurul Azhar Lubis, mantan anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

9. Palar Nainggolan, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

10. Ramli, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.

11. Robert Nainggolan, mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Hadapi 42 Dakwaan Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Terancam 66 Tahun Penjara

Foto: Mantan PM Malaysia Najib Razak (Reuters)

KUALA LUMPUR, Waspada.co.id – Pengacara Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan kliennya adalah korban dari bankir jahat dan harus dilepaskan dari dakwaan korupsi dana investasi negara. Hal itu disampaikan dalam pidato penutupan sidang pertama kasus yang menjerat politisi senior tersebut.

Pengadilan Tinggi menetapkan vonis sidang pertama Najib dibacakan pada 28 Juli. Vonis tersebut akan diawasi dengan ketat pasalnya partai politik Melayu yang dipimpin Najib bangkit kembali. Partai itu masuk dalam pemerintahan baru yang mulai berkuasa pada bulan Maret lalu. Setelah dua tahu mereka kalah dalam pemilihan umum 2018 yang digelar ditengah skandal dana investasi 1MDB.

Najib, salah satu dari sedikit pemimpin Asia Tenggara yang didakwa setelah turun dari jabatannya. Ia menghadapi lima kasus pidana yang mencakup 42 dakwaan mulai dari melanggar kepercayaan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang. Jika ia dinyatakan bersalah Najib terancam mendapatkan 66 tahun hukuman penjara.

“Kami sangat yakin hasilnya akan bagus, kami memiliki pertahanan yang bagus,” kata pengacara Najib, Mohamad Shafee Abdullah setelah sidang selesai, Jumat (5/6).

Sidang atas tujuh dakwaan yang berkaitan dengan transfer uang sebesar 42 juta ringgit atau 9,8 juta dolar AS dari rekening 1MDB ke rekening Najib melalui perusahaan perantara ini dimulai pada bulan April 2019. Proses pengiriman uang terjadi dari 2011 hingga 2015.

Najib dituduh menggunakan jabatannya untuk menerima suap agar pemerintah menyetujui pinjaman SRC International, salah satu unit 1MDB. Ia dituduh melanggar kepercayaan dan menerima uang dari aktivitas ilegal.

Bukti memperlihatkan jejak uang yang kompleks dari rekening bank Najib untuk membayar renovasi rumahnya, diberikan ke partai politik, dan membayar kartu kredit. Kartu kredit itu digunakan untuk membeli jam Chanel di Hawaii dan perhiasan mahal di Italia sebagai hadiah ulang tahun untuk istrinya.

Dalam pembelaannya, Najib mengatakan ia tidak tahu uang itu dari SRC International. Sebab, ia dibohongi oleh bankir jahat bernama Lo Taek Jho yang kini menjadi buronan di AS karena perannya dalam skandal 1MDB.

Najib bersaksi ia mengira uang itu bagian dari donasi dari Arab yang diatur oleh Low untuk digunakan memenuhi aktivitas politik dan kesejahteraannya. Pengacara Najib mengatakan Low menggunakan donasi sebagai kedok agar Najib tidak curiga ia sedang merampok 1MDB.

Jaksa berpendapat Najib adalah kekuatan utama di balik skandal 1MDB dan SRC. Sebab saat pencurian uang negara itu terjadi ia adalah perdana menteri sekaligus menteri keuangan. Jaksa mengatakan Najib sengaja membuat skema donasi dari Arab dan Low sebagai anteknya untuk menutupi jejaknya dalam skandal tersebut.

“Kami telah membuktikan kasus kami tanpa keraguan sama sekali,” kata jaksa V. Sithambaram.

Ia mengatakan vonis pada 28 Juli adalah tunduk pada banding kedua belah pihak. Sithambaram menambahkan keputusan akhir berasal dari Pengadilan Federal, pengadilan tinggi Malaysia. (AP/data3)

Advertisement

Kejatisu: Berikan Ketenangan Untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Dalam Bekerja

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr Amir Yanto, SH, MM, MH, melakukan penandatanganan nota kesepahaman pendampingan hukum, pengawalan dan pengawasan keuangan percepatan penanganan Covid 19 di Provinsi Sumatera Utara, dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Aula Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Jumat (5/6).

Pemprov Sumut juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kepolisian yang langsung dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Sumut Yono Andi Atmoko.

Kajati Sumut, Dr Amir Yanto, SH, MM, MH menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah upaya kita bersama untuk percepatan penanganan Covid 19 di Provinsi Sumatera Utara.

“Kehadiran kejaksaan dan kepolisian dalam hal ini adalah untuk kerjasama dan mengedepankan upaya preventif serta memberikan ketenangan kepada tim gugus tugas untuk bekerja. Untuk pendampingan hukum, kita ada Asdatun Mangasi Situmeang sebagai koordinatornya, dan untuk pengamanan ada Asintel Andi Murji. Harapan kita, dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, percepatan penanganan Covid 19 bisa berjalan dengan baik, ” katanya.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini adalah legalitas formal yang berkaitan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dan bertujuan agar apa yang diprogramkan bisa berjalan dan tepat sasaran.

Kemudian, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko, menyampaikan penandatanganan MoU ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang erat antar lembaga.

“Kami dari BPKP menjaga tata pola dalam pengendalian anggaran dan keuangan, bekerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian dalam upaya percepatan penanganan Covid 19 di Provinsi Sumatera Utara, ” paparnya.

Sementara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa anggaran yang direncanakan untuk penanganan Covid 19 ini jumlahnya tidak sedikit. Untuk tahap I 500 miliar, tahap II dan tahap III masing-masing 500 miliar. Total keseluruhan anggaran untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 ini sebesar 1,5 triliun.

“Dalam pemanfaatan anggaran dan realisasi dari program bantuan kepada masyarakat pada awalnya kita anggap mudah, tapi pada pelaksanaan di lapangan masih sangat jauh dari harapan, ” kata Edy Rahmayadi.

Harapan kami, kata Edy dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, pendampingan, pengamanan dan pengawasan keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 ini benar-benar dijalankan dan tepat sasaran.

Selanjutnya, Gubsu Edy Rahmayadi beserta Kajati Amir Yanto, Kapolda Irjen Pol Martuani Sormin dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko melakukan penandatanganan nota kesepahaman, dan foto bersama. (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

New Normal, Dunia Pendidikan Juga Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Siswa

Istimewa

Jakarta, Waspada.co.id – Penerapan New Normal yang segera diterapkan pemerintah mewajibkan berbagai sektor untuk mempersiapkan strategi khusus di tengah pandemi.

Begitu juga dunia pendidikan, sektor ini lebih menekankan keamanan, kesehatan dan keselamatan siswa.

Untuk menerapkan strategi ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud menggelar diskusi dengan 21 kabupaten/kota mitra Tanoto Foundation via zoom, Kamis (4/6/) kemarin.

Harapannya, terjadi sinergi antara pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Dirjen GTK Kemendikbud, Iwan Syahril menegaskan, pada new normal untuk prioritas terpenting adalah keamanan, kesehatan dan keselamatan. Jika daerahnya aman tapi sekolah tidak aman, maka sekolah dilarang melaksanakan pembelajaran yang mengumpulkan massa dan jika komunitas sekolah menyampaikan tidak aman maka tidak perlu dibuka.

“Menutup sekolah bukan berarti pembelajaran tidak terjadi. Pilihannya bisa melaksanakan belajar dari rumah, baik secara daring, luring atau blended. Yang terpenting orientasi pembelajarannya berdasar pada kebutuhan siswa,”katanya.

Yang juga penting, kata dia, jangan sampai penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, hanya memindahkan tatap muka ceramah di kelas. Siswa harus difasilitasi untuk aktif belajar bukan berpusat pada guru.

Menurutnya, sekarang tidak ada tuntutan yang kuat siswa harus ikut ujian. Ini menjadi kesempatan bagi guru dan kepala sekolah untuk membuat inovasi yang relevan untuk kebutuhan belajar siswanya. Itulah prinsip merdeka belajar yang didorong penerapannya dalam pembelajaran.

Kemendikbud saat ini juga tengah mengembangkan super aplikasi pendidikan yang dapat membantu siswa belajar lebih baik.

“Dengan adanya pandemi ini, kita ingin mempercepat untuk mengakselerasi pemanfaatan aplikasi tersebut. Semoga bisa lebih cepat dari yang direncanakan,” ujarnya

Sementara, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation M Ari Widowati mengatakan, pihaknya melakukan survei atas 454 sekolah dan madrasah mitra dengan responden guru, kepala sekolah, orangtua dan siswa. Hasilanya, 48.3% siswa senang dengan belajar di rumah karena gurunya membuat mereka belajar lebih menarik, bervariasi, dan bermakna.

“Praktik baik ini perlu disebarkan agar lebih banyak siswa yang belajar dengan baik walaupun dirumah. Karena masih ada 46.8% lagi siswa yang menyatakan belajar di rumah tidak menyenangkan, dengan alasan terbanyak adalah terlalu banyak tugas dari guru,” kata Ari.

Pada masa pandemi, Tanoto Foundation tetap melatih dan mendampingi para guru, kepala sekolah, pengawas dan dosen LPTK dan menyesuaikan materinya dengan konteks pembelajaran berbasis teknologi, daring dan luring.

“Konsep pelatihan kami adalah pembelajaran dengan menerapkan unsur MIKIR atau mengalami, interaksi, komunikasi dan refleksi. Sehingga siswa bisa aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir,”tandasnya.(wol/eko/data3)

Advertisement

Pemprovsu Terus Godok Draft New Normal

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengkaji dan menggodok draft aturan dan kebijakan terbaik untuk pelaksanaan New Normal atau tatanan normal baru diterapkan di Sumut.

Pengkajian draft dipimpin Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (5/6). Turut hadir Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah, Sekdaprovsu Dr Hj R Sabrina, Tim GTPP Covid-19 Sumut, pakar kesehatan, akademisi, dewan riset, dan ahli ekonomi.

“Sampai 13 Juni nanti, kita mengkaji draft termasuk 33 kabupaten/kota karena perlakuan di tiap tempat itu berbeda-beda. Ada kabupaten/kota yang statusnya masuk zona merah, kuning, dan hijau. Hari ini kita susun draft dengan berbagai pakar untuk kita presentasikan ke DPRD, setelah disetujui baru diajukan ke Menteri Kesehatan,” jelas Gubsu.

Jika disetujui untuk diberlakukan di Sumut, kata Edy, maka draft tersebut akan menjadi aturan yang harus dipatuhi pada masa kehidupan normal baru. Salah satu aturan yang paling penting dipertimbangkan terkait pendidikan, khususnya sistem dan model pembelajaran bagi siswa.

“Bagi saya, permasalahan anak sekolah ini paling penting karena menyangkut kesehatan dan keamanan anak-anak kita. Harus kita pikirkan sistem yang cocok, agar pendidikan berjalan dan tetap bisa melindungi anak-anak,” kata Edy.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan sekolah, beberapa hal yang juga dibahas di antaranya pengendalian pasar dan mal, kegiatan kebudayaan, olahraga, balai pertemuan, dan kegiatan sosial lainnya.

Beberapa masukan yang disampaikan peserta rapat terkait pendidikan agar tetap menyelenggarakan aktivitas belajar adalah tetap mengikuti protokol kesehatan, pemberlakuan jadwal dengan mengurangi jumlah hari masuk sekolah, penyemprotan desinfektan rutin di sekolah, rapid test untuk siswa dan guru.

Pertimbangannya disebutkan para peserta karena pendidikan tak mungkin berhenti hingga vaksin ditemukan. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto, menyampaikan kondisi di perguruan tinggi menunggu aturan Kemendikbud untuk pelaksanaan New Normal.

“Seandainya kita perlu uji coba di daerah-daerah yang punya PTS, kami siap membantu,” ujar Dian. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement