Beranda blog

Pasca 25 Anggota Dewan dan Staf Positif Covid, DPRD Kota Bandung Lockdown

Beberapa Agenda Kerja Tertunda

BANDUNG, Waspada.co.id – Pasca 25 Anggota dan staf DPRD Kota Bandung dinyatakan terpapar Covid-19 pada Senin (18/1) lalu, mengharuskan Gedung DPRD Kota Bandung melakukan lockdown dan menunda beberapa agenda. Sebagaimana dikatakan Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, Senin (25/1) petang.

“DPRD Kota Bandung hampir dua pekan ini di-lockdown, disterilkan dulu. Jadi sepekan pertama dulu dan dilanjutkan sekarang pekan kedua,” ujar Andri saat dihubungi Waspada Online Jabar via seluler.

Ia juga menyebut, setelah di-lockdown kini beberapa agenda yang harus dilakukan terpaksa ditunda. “Ada beberapa agenda yang kita tunda demi kebaikan bersama seperti ada pembahasan-pembahasan pansus, raperda dan yang lainnya,” terangnya.

Andri mengakui, saat ini DPRD Kota Bandung tidak menerima kunjungan dari luar baik itu konsultasi maupun kunjungan dari luarkota. “Dengan kondisi seperti sekarang kita harus menggambil langkah yang aman belum menerima dulu sebelum steril,” pungkasnya.

Andri pun turut prihatin kepada rekan-rekannya yang terpapar Covid-19 serta sangat mengapresiasi kinerja Satgas Covid-19 Kota Bandung yang cepat tanggap untuk melakukan penanganan Covid-19 di lingkungan Gedung DPRD Kota Bandung. (wol/rin/data3)

Editor: ANDA

iklan

Ada-ada saja! Dinar Candy Cari Pacar Sewaan, Segini Gajinya

Istimewa

JAKARTA, Waspada.co.id – Disk Jockey (DJ) Dinar Candy kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan aksi Dinar Candy yang tengah mencari sosok pacar untuk dirinya.

Kelamaan menjomblo disinyalir membuat Dinar Candy hendak mencari kekasih hati. Melalui akun TikTok yang diunggahnya juga dalam channel YouTube-nya, Dinar Candy mencari sosok lelaki untuk menjadi pacarnya.

Seperti diketahui, dalam akun TikTok Dinar Candy, dirinya secara blak-blakan mencari sosok seorang pacar. Sayangnya, Dinar mencari sosok pacar sewaan yang hanya untuk disewanya selama satu bulan. Meski hanya menjadi pacar pura-pura, namun Dinar Candy menyebut bahwa pacar sewaannya itu akan diberikan gaji sebesar Rp100 juta.

“Hai guys aku bosen jomblo jadi aku mau cari pacar sewaan yang bakal aku sewa selama satu bulan dan aku gaji Rp100 juta,” ungkap Dinar.

Dirinya menjelaskan nantinya pacar sewaannya itu hanya bertugas untuk menemaninya ke mal, bermain TikTok dan berfoto bersama dengannya untuk diunggah ke instagram.

“Jadi cara kerjanya gampang banget kalian temenin aku foto di Instagram main di TikTok dan main ke mal aja,” jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan untuk mencari pacar sewaan, Dinar Candy secara langsung akan menyeleksi calon pacar sewaannya melalui pesan WhatsApp khusus untuk itu.

“So buat kalian yang minat yang pengen aku kasih uang Rp 100 juta dan jadi pacar sewaan aku kalian kirim foto tanpa edit sama umur kalian ke nomor aku 081996885588 serius 1000 persen aku bakal seleksi langsung. Aku bakal liat WhatsApp aku sendiri nomor ini khusus buat kalian yang daftar,” ujar Dinar.

Namun, Dinar Candy mengaku jika ternyata pacar sewaannya itu mampu meluluhkan hatinya dia tidak ragu untuk menjadikannya sebagai calon suami.

“Aku lagi cari pujaan hati aku di luar sana tapi jadi pacar sewaan sementara kalau akunya jatuh hati ya kita nikah batas umur 20-35 aja yah guys take temen kamu yang jomblo please aku pengen punya pacar,” katanya. (wol/viva/ari/data3)

iklan

Bantah Isu Rizieq Sakit Keras di Rutan, Polri: Kondisinya Sehat Walalfiat

Foto: Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. (ANTARA/Anita Permata Dewi)

JAKARTA, Waspada.co.id – Mabes Polri memastikan mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dalam kondisi sehat selama menjalani masa tahanan di rumah tahanan Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menuturkan bahwa isu-isu yang menyebutkan bahwa kondisi Rizieq sedang sakit dalam tahanan ialah bohong.

“Kondisinya sehat walalfiat. Jadi kalau ada isu-isu sakit keras, segala macam itu bohong,” kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/1).

Dia menuturkan bhwa Rizieq selalu mendapatkan pelayanan kesehatan selama mendekam di rutan Bareskrim Polri selama ini.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menerangkan bahwa pagi tadi pihak Pusdokkes Polri telah memantau kondisi kesehatan Rizieq.

“Sudah diperiksa oleh dokter. Itu oksigen, suhu, kemudian detak jantung, tensi semua normal. Ini fotonya,” ucap Argo menerangkan.

Sebelumnya pengacara Rizieq, Aziz Yanuar, menyebut Rizieq mengalami sesak napas meski telah dipindahkan ke rutan Bareskrim dari Polda Metro Jaya. “Benar. Sakit di lambung dan kadang sesak napas,” kata Aziz.

Meski demikian, Aziz menyampaikan pihak keluarga belum berencana mengajukan pembantaran Rizieq. Sebab, pihak keluarga masih diperbolehkan mengirim obat-obatan untuk Rizieq.

Selain itu, Rizieq disebut mendapat perawatan di dalam tahanan. Aziz berkata pihak kepolisian menangani kondisi Rizieq saat ini.

“Alhamdulillah pihak Tahti (Bagian Tahanan dan Barang Bukti) Mabes Polri dan Dokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) Mabes Polri sangat baik dan profesional. Kami sangat apresiasi dan berterima kasih,” ujar Aziz.

Rizieq ditahan di rutan Narkoba Polda Metro Jaya sejak 13 Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kondisi kesehatan Rizieq dikabarkan menurun sejak awal tahun ini. Pengacara Sugito Atmo Prawiro sempat mengajukan pembantaran demi kesehatan Rizieq.

Sugito sempat khawatir Rizieq terserang jantung. Ia juga khawatir karena Rizieq ditahan di sel isolasi tanpa rekan satu sel. (wol/cnnindonesia/ari/data3)

iklan

Diduga Tak Dinafkahi Selama 5 Tahun, Anak Gugat Ibu Kandung Rp12 Miliar

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali menggelar sidang gugatan anak yakni, Lando F Sinurat terhadap ibu kandungnya Ria Desi N Hutapea, terkait tidak diberikannya nafkah sejak ayahnya meninggal.

Sidang yang digelar di Ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri Medan, dalam bantahan (replik) penggugat melalui kuasa hukumnya Bukit Sitompul mengatakan, tergugat tidak etis menggunakan kata-kata anak durhaka terhadap penggugat.

Alasannya menurutnya, karena orangtua itu harus melakukan tanggungjawab dan kewajiban hukum sebagaimana mestinya.

Sehingga penggugat mendapatkan hak berupa perlindungan dari tergugat dalam hal kekerasan dan diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental dan spritual, agar mendapat hak untuk hidup, tumbuh berkembang secara wajar di keluarga dan di masyarakat.

“Setelah ayah penggugat meninggal tepatnya pada 29 April 2015, terjadi penggerebekan warga terhadap rumah tergugat yang mana, seorang lelaki yang diketahui memiliki istri kedapatan berduaan dengan tergugat di dalam rumah,” kata bukit dalam repliknya di hadapan Hakim Tunggal Morga Simajuntak

Pagi harinya, lanjutnya, tergugat malah meninggalkan penggugat. Lantaran tidak ada kabar dari sang ibu hingga malam hari, akhirnya penggugat memilih tinggal di rumah kakek dan neneknya dari keluarga almarhum ayahnya.

“Sejak tragedi penggerebekan itu, tergugat kurang lebih 5 tahun telah mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai orangtua baik sebagai ibu yang melahirkan, maupun menggantikan posisi ayah penggugat yang telah meninggal,” ujarnya.

Dikatakan Bukit, meskipun tergugat membantah disebut mengabaikan dan menelantarkan anak-anaknya itu. Tetapi, pemberian uang Rp2 juta perbulan yang dimulai 2018 hingga 2020, hal itu tidak bisa menjadi pedoman atau tolak ukur terpenuhinya hak-hak penggugat, dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan kemanusiaan baik secara fisik mental maupun spritual dan sosial di tengah masyarakat dan keluarganya sendiri.

“Kalau hanya Rp2 juta per bulan dikirimnya untuk memenuhi penggugat dan kedua adiknya hal itu tidaklah cukup, karena masih banyak kebutuhan yang notabene harus dipenuhi ibunya karena saat itu, usia penggugat sedang masa kuliah,” sebutnya.

Oleh karena itu, kata dia, dalil tergugat yang mendalilkan bahwa permohonan gugatan itu tidak beralasan dan berdasar, dengan tegas ditolak oleh penggugat. Maka atas itu, penggugat memohon kiranya majelis hakim, yang mengadili perkara itu dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Seusai sidang, Bukit menjelaskan kronologi bermulanya gugatan itu. Dikatakannya, Lando F Sinurat dan Lydia Br Sinurat selaku penggugat I dan II, adalah anak hasil perkawinan antara Ria Desi N Hutapea (ibu penggugat) dan Fery Donald Sinurat. Mereka menetap di Jalan Pertahanan No 44 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.

Namun pada 5 September 2005, Fery Donald Sinurat menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat Mandala di Jalan Jamin Ginting, Medan. Alhasil dengan kejadian itu, membuat Ria Hutapea dan ketiganya anaknya menjadi janda dan yatim.

Setelah suaminya meninggal, Ria Sinurat membeli sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan gudang dan membangunnya menjadi dua pintu rumah, dari hasil uang pensiun dan sejumlah uang dari maskapai Mandala Air.

Singkat cerita, keharmonisan keluarga mereka mulai terganggu dengan hadirnya seorang pria yang mendekati Ria Sinurat. Bahkan kehadiran pria tersebut, telah merusak hubungan antara ibu dan anaknya. Apalagi saat berkunjung ke rumah, pria tersebut sering pulang larut malam.

Gelagat itu kemudian menimbulkan kecurigaan warga sekitar, hingga akhirnya warga melakukan penggerebekan pada 26 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB. Namun saat itu, pria yang diduga merupakan oknum Brimob ini, memanggil rekannya untuk datang ke lokasi. Atas desakan warga, pria tersebut membuat surat pernyataan dari hubungan tanpa status.

Esok harinya, Ria Sinurat pergi meninggalkan rumah dan ketiga anaknya. Sejak saat itu, dengan rasa malu dua anaknya memilih tinggal bersama kakek dan neneknya, yang merupakan orangtua dari almarhum ayahnya.

Sejak tragedi penggerebrekan itu, Ria Sinurat kurang lebih 5 tahun mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orangtua. Atas dasar inilah, kedua anaknya yang telah tumbuh dewasa yang harusnya mendapatkan biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari, menggugat perdata Ibunya ke pengadilan senilai Rp12 miliar.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

Anggota Polisi Turut Jadi Korban Gas Beracun di Madina

WOL Photo

MADINA, Waspada.co.id – Personil Polres Mandailing Natal, Aipda Lestari Sinaga, turut menjadi korban akibat gas beracun di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Madina, Senin (25/1).

“Personil kita dari Polres Madina turut menjadi korban saat memberikan pertolongan kepada warga akibat terhirup gas beracun,” terang Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

“Saat ini, korban (Aipda Lestari) sudah dilarikan ke Rumah Sakit Panyabungan untuk menjalani perawatan medis,” sambung mantan Kapolres Nias Selatan tersebut.

Nainggolan, menjelaskan peristiwa gas beracun berawal ketika PT Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP) sedang membangun power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Madina yang pengerjaannya sudah 80 persen.

“Lalu, pekerja PT SMGP bernama Deden Dermawan membuka kran master palep untuk mengalirkan panas bumi atau fluida ke pipa sbend dan membuka kran isolasi palep panas bumi atau fluida mengalir ke silencer tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Nainggolan mengungkapkan saat pipa kran isolasi panas bumi itu dibuka malah mengeluarkan gas beracun. Kemudian warga se tempat yang mengetahui itu mendatangi pekerja memberitahukan agar menutup kran isolasi karena telah mengeluarkan gas beracun dari sumur T02 milik PT SMGP tersebut.

“Namun, akibat peristiwa gas beracun itu menyebabkan 24 warga yang mencoba menutup sumur mengeluarkan gas beracun itu pingsan. Sementara lima warga lainnya bernama
Suratmi (46), Kaila Zahra (5), Yusniar (3), Dahni, Syahrani (14) meninggal dunia. Untuk para korban yang pingsan sudah dilarikan ke Puskesmas di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal,” ungkapnya.

Nainggolan menambahkan, akibat jatuhnya korban jiwa karena menghirup gas beracun untuk sementara lokasi pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT SMGP telah ditutup Polres Madina untuk proses penyelidikan. (wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

Jelang Vaksinasi Tahap Dua, Jabar Saber Hoaks: Ada 57 Hoaks Tentang Vaksin

WOL Photo

BANDUNG, Waspada.co.id – Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dwi Yudhi Ginanto Rahman SP MAP mengatakan bahwa berdasarkan laporan hingga 23 Januari kemarin, JSH sudah mendapat aduan sebanyak hampir 283 kasus, dan 57 di antaranya merupakan isu hoaks terkait vaksin.

“Hoaks tentang vaksin ini lumayan cukup banyak, setelah vaksinasi yang pertama memang isu hoaks ini ada momentum, yang kemudian banyak berita-berita yang berseliweran dalam momentum atau event-event yang berskala lokal atau nasional,” ujar Dwi yang juga Koordinator Jabar Saber Hoaks (JSH), melalui sambungan telepon, Senin (25/1).

Dikatakan, dalam hal ini JSH melakukan dua cara dalam mengidentifikasi isu hoaks. Pertama melalui aduan-aduan dari masyarakat lewat kanal-kanalnya JSH, lalu melakukan pemantauan media-media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook. Yang kedua ialah fast response, dengan cara mempercepat penanganan pengaduan dari hasil klarifikasi.

“Hasil klarifikasi ini yang jangan sampai lebih cepat menyebarnya dibandingkan hasil klarifikasinya. Kita berlomba dengan waktu karena khawatir isu hoaks sudah menyebar kemana-mana, kita baru klarifikasi,” katanya.

“Hingga hari ini kami mendapatkan laporan bahwa seluruh aduan sudah terklarifikasi semua oleh Jabar Saber Hoaks,” tutupnya. (wol/suy/data3)

Editor: ANDA

iklan

Baleg DPR RI Terkesan Presentase Ridwan Kamil Terkait Pengelolaan Pangan Digital

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI sekaligus memberikan paparan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1). (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG, Waspada.co.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus memberikan paparan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1).

Kepada rombongan Baleg DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global COVID-19.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya mengatakan, dirinya terkesan dengan Si Perut Lapar. Ia pun mengapresiasi berbagai inovasi Jabar dalam mendukung implementasi UU tentang pangan.

“Ketika ada inovasi baru, melahirkan tranformasi. Kami dari DPR RI khususnya Baleg, mengapresiasi ini. Saya paling terkesan dengan Si Perut Laper, (menjelaskan) tanah ini cocok ditanam apa. Harusnya semua kementerian/lembaga terkait, provinsi, kabupaten/kota, memiliki hal itu sehingga masalah konversi lahan bisa kita atasi,” ucap Willy.

Terkait agenda kunjungan kerjanya, ia berujar bahwa rombongan telah mendapat gambaran terkait apa yang sudah dilakukan dan dijalankan Jabar dari UU Nomor 18/2012.

“Kami dapat (penjelasan) skema luar biasa, dari ketersediaan pangan, inovasi, proses distribusi, hingga masalah lahan,” kata Willy.

Dalam pemaparannya, Ridwan Kamil menyebut, meningkatnya adaptasi digital karena pandemi, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun fokus mendorong inovasi dalam penerapan Pertanian 4.0 di Jabar.

“Digital mempercepat visi-misi UU ketahanan pangan ini. Pangan ini akhirnya menjadi orientasi kami untuk memastikan Jabar menjadi sebuah provinsi swasembada. Revolusi digital ini kami praktikkan ke seluruh urusan pangan, misalnya memberi makan (ternak) pakai hp,” ucap Kang Emil.

Di Kabupaten Indramayu, ia mencontohkan, memberi makan lele sudah menggunakan hp melalui aplikasi E-Fishery. Dari aplikasi di hp, sensor akan menggerakkan mesin yang mengeluarkan makanan.

Selain itu, ada juga teknologi Fish Finder di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi dengan memanfaatkan satelit ini akan mencari titik lokasi berkumpulnya ikan.

Yang paling canggih, menurut Kang Emil, adalah Si Perut Laper alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Si Perut Lapar pun termasuk satu dari delapan inovasi Jabar dalam Innovative Government Award 2020.

“Aplikasi itu canggih, klik koordinat, akan jelaskan (lahan) ini cocoknya untuk ditanam apa. Dengan begitu, produktivitas dan pendapatan naik. Ini best practice yang layak dinasionalkan, terutama bagi petani yang tidak tahu menanam apa,” ucap Kang Emil.

Inovasi Jabar lainnya untuk mendukung digitalisasi pangan antara lain Talisa (Pusat Digital & Distribusi Desa), Pertanian Infus, hingga program Petani Milenial.

“Bulan depan, kami launching Petani Milenial. Anak-anak milenial diberi pinjaman lahan ribuan meter untuk menanam apa yang kami suruh. Mereka tidak usah pusing menjual ke mana, karena kami yang beli. Kami sudah buat forum off taker-nya,” kata Kang Emil.

Kang Emil juga menjelaskan kesiapan Jabar dalam implementasi UU Nomor 18/2012 tentang Pangan. Selain menyusun Pusat Komando Ketahanan Pangan, pihaknya juga saat ini tengah mematangkan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Pangan Jabar Tahun 2020-2024.

“Saya sedang persiapan Pergub untuk implementasikan UU Nomor 18 Tahun 2012. (Ruang lingkup terkait) produksi pangan, cadangan pangan, ekspor-impor, kebutuhan konsumsi pangan, distribusi, hingga penganekaragaman pangan,” tutur Kang Emil.

“Kami ada Gerakan Mendukung Diversifikasi Pangan Provinsi Jabar, mulai dari kampanye diversifikasi pangan hingga gerakan pangan lokal,” tambahnya. (wol/suy/data3)

iklan

Update Covid-19 Bandung 25 Januari: Terkonfirmasi Aktif Bertambah 120 Kasus, Total 8.372

Infografis covid19.bandung.go.id

BANDUNG, Waspada.co.id – Sesuai data yang dihimpun dari Update Covid-19 Kota Bandung, per Senin (25/1) kini terkonfirmasi aktif bertambah sebanyak 120 kasus, dan total yang terkonfirmasi aktif mencapai 1.497 kasus. Sementara itu, terkonfirmasi sembuh bertambah sebanyak 18 kasua dan yang terkonfirmasi meninggal tida ada.

Data yang diperoleh dari situs resmi covid19.bandung.go.id, lima Kecamatan yang terkonfirmasi aktif tinggi meliputi Kecamatan Antapani dengan 141 kasus, Buahbatu 123 kasus, diikuti Kecamatan Lengkong 104 kasus, Rancasari dengan 79 kasus serta disusul Kecamatan Coblong dan Kiaracondong 72 kasus.

Adapun rincian terkonfirmasi aktif tertinggi di tingkat Kelurahan yakni Margasari 51 kasus, Antapani Kidul 46 kasus, Kelurahan Antapani Tengah dengan 39 kasus, Kelurahan Sekejati 36 kasus, dan disusul oleh keluarahan Turangga dan Antapani Wetan dengan 35 kasus.

Seperti diketahui, kasus terkonfirmasi aktif ialah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan atau isolasi, baik itu di rumah sakit atau pun mandiri. Kasus terkonfirmasi dinyatakan berhenti apabila pasien yang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh atau meninggal dunia.

Hingga berita ini diturunkan total kasus yang terkonfirmasi mencapai angka 8.372 kasus, sementara terkonfirmasi sembuh menembus angka 6.702 kasus dan konfirmasi meninggal 173 jiwa. (wol/rin/data3)

Editor: ANDA

iklan

Emil Paparkan Inovasi Pangan Jabar di Hadapan Badan Legislasi DPR RI

Foto: Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI sekaligus memberikan paparan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1). (Dok. Humas Jabar)

BANDUNG, Waspada.co.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus memberikan paparan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1).

Kepada rombongan Baleg DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global Covid-19.

Bersamaan dengan meningkatnya adaptasi digital karena pandemi, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun fokus mendorong inovasi dalam penerapan Pertanian 4.0 di Jabar.

“Digital mempercepat visi-misi UU ketahanan pangan ini. Pangan ini akhirnya menjadi orientasi kami untuk memastikan Jabar menjadi sebuah provinsi swasembada. Revolusi digital ini kami praktikkan ke seluruh urusan pangan, misalnya memberi makan (ternak) pakai hp,” ucap Kang Emil.

Di Kabupaten Indramayu, ia mencontohkan, memberi makan lele sudah menggunakan hp melalui aplikasi E-Fishery. Dari aplikasi di hp, sensor akan menggerakkan mesin yang mengeluarkan makanan.

Kang Emil juga menjelaskan kesiapan Jabar dalam implementasi UU Nomor 18/2012 tentang Pangan. Selain menyusun Pusat Komando Ketahanan Pangan, pihaknya juga saat ini tengah mematangkan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Pangan Jabar Tahun 2020-2024.

“Saya sedang persiapan Pergub untuk implementasikan UU Nomor 18 Tahun 2012. (Ruang lingkup terkait) produksi pangan, cadangan pangan, ekspor-impor, kebutuhan konsumsi pangan, distribusi, hingga penganekaragaman pangan,” tutur Kang Emil.

“Kami ada Gerakan Mendukung Diversifikasi Pangan Provinsi Jabar, mulai dari kampanye diversifikasi pangan hingga gerakan pangan lokal,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya mengatakan, dirinya terkesan dengan Si Perut Lapar. Ia pun mengapresiasi berbagai inovasi Jabar dalam mendukung implementasi UU tentang pangan.

“Ketika ada inovasi baru, melahirkan tranformasi. Kami dari DPR RI khususnya Baleg, mengapresiasi ini. Saya paling terkesan dengan Si Perut Laper, (menjelaskan) tanah ini cocok ditanam apa. Harusnya semua kementerian/lembaga terkait, provinsi, kabupaten/kota, memiliki hal itu sehingga masalah konversi lahan bisa kita atasi,” ucap Willy.

Terkait agenda kunjungan kerjanya, ia berujar bahwa rombongan telah mendapat gambaran terkait apa yang sudah dilakukan dan dijalankan Jabar dari UU Nomor 18/2012. (wol/suy/data3)

Editor: ANDA

iklan

KPPU: Pemerintah Jamin Ketersediaan Bawang Putih

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk segara mengambil langkah untuk menjamin persediaan bawang putih, yang diperkirakan stok menipis di bulan Maret 2021.

Hal ini, dapat memicu kenaikan harga bawang putih di tingkat pedagang di pasar tradisional.‎

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak, menuturkan pihaknya memprediksi terdapat potensi kenaikan harga komoditas bawang putih pada akhir Maret atau awal April 2021. Kondisi itu akan terjadi jika tidak ada penambahan pasokan melalui realisasi impor komoditas tersebut pada awal tahun ini.

“Selama ini, bawang putih merupakan salah satu komoditas yang ketersediaannya dipenuhi melalui impor sekitar 80-90 persen dari total kebutuhan di Indonesia. Kalau tidak dijaga pasokannya akan menimbulkan kenaikan harga bawang putih tersebut,” tuturnya, Senin (25/1).

Gejolak harga bawang putih selama 4 tahun terakhir selalu terjadi pada semester pertama, khususnya pada bulan Februari hingga Mei. Misalnya pada tahun 2020, harga rata-rata bawang putih mengalami puncaknya di harga Rp 48.170 per kg di bulan Februari, bahkan pernah mencapai Rp 52.397 per kg di bulan Mei 2017.

Awal tahun ini, berdasarkan beberapa data, stok akhir bawang putih pada tahun 2020 adalah sekitar 150 ribu ton. Dengan skenario konsumsi normal bulanan bawang putih yang berkisar 40 ribu hingga 48 ribu ton per bulan, stok akhir 2020 hanya bisa memenuhi konsumsi bawang putih hingga akhir Maret 2021.

“Stok tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan bulanan bawang putih pada April 2021,” tutur Ramli.

Kekurangan stok tersebut, Ramli mengatakan bila ‎tidak dipenuhi dengan penambahan pasokan, misalnya melalui realisasi impor. Tentunya, akan menciptakan potensi kenaikan harga bawang putih yang kemungkinan terjadi menjelang habisnya stok tersebut. Pola gejolak harga bawang putih tahunan dapat kembali terjadi.

“Untuk itu, KPPU meminta Pemerintah untuk bersikap antisipatif dengan segera mengambil langkah-langkah pengamanan stok. Agar gejolak harga bawang putih tidak terjadi dan persaingan antar pelaku usaha tetap terjaga. Sebagaimana diketahui, bawang putih tidak masuk dalam kategori bahan komoditi pokok,” jelas Ramli.‎

Hal ini, menurut Ramli mengacu Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Kondisi tersebut, berimplikasi kepada tidak diperlukan adanya intervensi yang ketat dari Pemerintah, khususnya berupa tata niaga importasi untuk komoditi Bawang Putih,” ungkap Ramli.

Ramli menjelaskan potensi masalahnya adalah prosedur importasi saat ini mengacu kepada pasal 88 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura atau menggunakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Surat Persetujuan Impor. Yang telah disederhanakan oleh pasal 33 ayat 15, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang pengaturan teknisnya dibuat dalam Peraturan Pemerintah.

“Saat ini belum terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah atas perubahan tersebut. Kondisi ini turut ‎dapat berpengaruh pada upaya pemenuhan pasokan melalui proses importasi bawang putih,” tutur Ramli.

“Berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk dapat berinovasi meningkatkan produksi dalam negeri dalam sektor pertanian bawang putih untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tidak tergantung dengan impor serta dapat menjaga stabilitas harga bawang putih,” tandasnya.(wol/eko/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan