Beranda blog

Ahli Dari Balai POM Medan Sebut Bidan Tidak Dapat Beri Obat Kepada Pasien

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Sidang lanjutan kasus dugaan Saksi Ahli Hendria Ningsih dari Balai Besar POM Medan, menegaskan bahwa obat Diazepam tablet 2 mg tidak dapat dijual secara bebas.

Tidak hanya itu, saksi ahli ini juga mengatakan, seorang bidan tidak dapat memberikan obat kepada pasien.

“Tidak bisa diberikan oleh bidan. Mereka hanya bisa memberikan vitamin tapi bukan obat,” ungkapnya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Imanuel Tarigan, di Ruang Cakra VIII, Selasa (7/7).

Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Dewi Delfina Sidauruk yang diketahui seorang bidan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria Tarigan, hari ini menghadirkan tiga orang saksi dari Balai Besar POM Medan yakni, Sahat Marpaung, Diva Ananda dan Hendria Ningsih.

Kembali di persidangan, dalam keterangannya, saksi ahli juga menjelaskan alasan obat Diazepam tidak dijual secara bebas. Katanya, memiliki efek ketergantungan.

“Tidak dijual bebas, hanya di apotik dijual dan berdasarkan resep dokter,” ucapnya lagi.

Di lain sisi, penyidik dari Balai Pom Medan, Sahat Marpaung sependapat dengan ahli. Sahat mengatakan, obat Diazepam yang berisi 1000 tidak dapat di edarkan lagi.

“Jadi ini sebenarnya tidak boleh lagi di edarkan, yang isi 1000, yang boleh diedarkan hanya isi 100 pak,” ucapnya kepada majelis.

Sahat juga mengatakan bahwa, obat yang dijual terdakwa bukan yang asli, melainkan barang palsu.

“Namun, barangnya isi palsu pak, soalnya sudah kita uji, dan hasilnya negatif, karena tidak ada efek,” ucapnya.

Mendengar penjelasan saksi, majelispun langsung bertanya, pelanggaran yang diperbuat oleh terdakwa. Saksipun menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar.

Demikian setelah mendengar keterangan saksi, sidang dilanjutkan langsung dengan keterangan terdakwa, dimana terdakwa mengaku bahwa, mendapatkan obat tersebut dari Pasar Pramuka Jakarta dan dibeli dengan harga Rp175 ribu/1000 butir.

Anehnya, terdakwa yang diketahui seorang bidan ini tidak mengetahui bahwa bidan tidak dapat memberi obat jenis Diazepam kepada pasien. Tetapi ia mengetahui jika obat tersebut tidak dijual secara bebas.

Setelah itu keterangan terdakwa selesai, Majelis Hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang.

Mengutip dakwaan bahwa terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.(wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Isu Reshuffle, Menag: Itu Urusan Presiden

Menteri Agama, Fachrul Razi (foto: Okezone.com)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi enggan berkomentar panjang lebar terkait rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet yang mulai jadi perbincangan publik setelah disinggung Presiden Joko Widodo.

Fachrul menyebut reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden. Dia merasa bukan tugas seorang menteri untuk membahas wacana tersebut.

“Waduh saya enggak pernah dengar itu kan urusan presiden. Jangan tanya ke kita lah,” kata Fachrul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).

Fachrul enggan komentar lebih lanjut. Ia hanya melempar senyum dan lambaian tangan seraya meninggalkan barisan awak media massa.

Saat hendak ditanya lebih lanjut, rombongan Kemenag mencegah awak media. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin misalnya yang meminta awak media memberi jalan untuk Fachrul.

“Physical distancing, physical distancing,” ucap Kamarudin saat mendampingi Fachrul.

Wacana reshuffle menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan belakangan. Wacana ini bermula dari kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam rapat Kamis (18/6), Jokowi mengungkap kemarahannya terkait anak buahnya dalam penanganan pandemi virus corona. Ia menilai ada beberapa menteri yang bekerja biasa-biasa saja meski Indonesia menghadapi krisis karena pandemi corona.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi dalam rapat yang rekamannya diunggah Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6). (cnnindonesia/ags/data2)

Advertisement

Update Corona Indonesia 7 Juli: Kasus Positif 66.226, Sembuh 30.785, 3.309 Meninggal

Ilustrasi (WOL Photo)

JAKARTA, Waspada.co.id – Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia hingga Selasa (7/7) mencapai 66.226 kasus. Sebanyak 30.785 orang dinyatakan sembuh dan 3.309 lainnya meninggal dunia.

“Dari pemeriksaan ini terjadi penambahan konfirmasi positif 1.268 orang, sehingga sekarang kumulatifnya jadi 66.226 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa petang.

Angka tersebut merupakan data yang dihimpun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 hingga pukul 12.00 WIB siang ini.

Yuri menambahkan pada hari ini penambahan pasien sembuh sebanyak 866 dan penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 68 orang

Jumlah kasus positif itu meningkat dibandingkan kemarin. Pada Senin (6/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat kasus kumulatif positif mencapai menjadi 64.958. Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 29.919 orang, dan 3.241 orang lainnya meninggal dunia.

Untuk diketahui, kata Yuri, perkembangan kasus harian ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

Dalam perkembangannya, episentrum corona yang pasien pertama terungkap pada 2 Maret lalu, Jawa Timur menjadi provinsi baru yang mendapatkan perhatian khusus selain DKI Jakarta. Pasalnya, angka positif corona di Jatim terus meningkat, bahkan lonjakan kasus hariannya pun beberapa kali melampaui DKI Jakarta.

Alhasil, awal pekan ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta perguruan tinggi di Jatim aktif bantu menangani kasus virus corona. Meski saat ini kampus-kampus telah ikut berperan dalam penanganan Covid di Surabaya, namun menurut Muhadjir itu belum dilakukan secara maksimal.

Muhadjir juga berjanji pemerintah pusat akan segera memenuhi fasilitas baik untuk perguruan tinggi maupun di beberapa titik di Jawa Timur dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Fasilitas itu salah satunya alat tes virus corona. (cnnindonesia/ags/data2)

Advertisement

Pengurus DWP Sumut Diharapkan Eksis dan Berkontribusi di Masyarakat

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DWP Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo secara virtual di Kantor DWP Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Medan, Selasa (7/7).

Para pengurus baru diharapkan dapat tetap eksis dan berkontribusi terhadap masyarakat luas. Pengurus yang dilantik antara lain Ketua Linda Fauziah A Haris Lubis, Sekretaris Zahara Nasution R Haykal, dan Bendahara Eriyanti Lubis Hasmirizal.

“Kepada para pengurus yang telah dilantik, saya berharap bisa menjalankan program yang sudah direncanakan, dan mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker dan menjaga jarak. Mulai lah menerapkan dari sanak saudara dan tetangga terlebih dahulu,” ujar Erni Guntarti.

Erni juga meminta maaf kepada para pengurus dikarenakan pelantikan hanya bisa dilakukan dengan cara online. Karena selama pandemi Covid-19 tidak dianjurkan melakukan aktivitas di luar rumah.

“Namun, kita sangat bersyukur pelantikan ini dapat terlaksana lewat kemajuan teknologi. Pelantikan online ini pun harusnya tidak mengurangi semangat kita dalam berorganisasi,” tambahnya.

Penasehat DWP Sumut, Nawal Edy Rahmayadi, yang ikut menyaksikan prosesi pelantikan turut mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Nawal berharap pengurus yang baru dilantik diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang kerja masing masing.

Ketua DWP Sumut, Linda Fauziah, menyampaikan dirinya akan segera membenahi organisasi dengan menjalankan program yang diharapkan mampu menyentuh seluruh anggotanya, sehingga dapat berkiprah lebih baik lagi.

“Banyak rencana yang telah kita susun, salah satunya upaya untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumut menekan angka stunting, kemudian kita juga akan meningkatkan kualitas para pengurus dengan melakukan pelatihan-pelatihan,” sebutnya.(wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

HAPSARI Desak Pemerintah Sahkan RUU PKS

Ketua Dewan Pengurus HAPSARI Sumatera Utara, Lely Zailani.

MEDAN, Waspada.co.id – Di penghujung Juni 2020, kita dihentakkan dengan berita Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Kabar ini jelas menyakitkan, di tengah maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terus terjadi dan menimpa siapapun.

“Terkait hal tersebut Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) dan komunitas perempuan korban kekerasan meminta agar pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut,” ujar Ketua Dewan Pengurus HAPSARI Sumatera Utara, Lely Zailani, Selasa (7/7).

Dikatakan, kasus terbaru, seperti nasib tragis seorang anak perempuan (14 tahun) di Lampung Timur yang dititipkan orangtuanya di rumah aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang justru menjadi korban pemerkosaan.

“Ironisnya, terduga pelaku tersebut, DA, adalah Kepala P2TP2A itu sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, hampir 10 tahun, sejak 2014 HAPSARI bersama Forum Pengada Layanan (FPL) melakukan advokasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga 2020, lebih dari 500 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani, mulai dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT), penelantaran, pencabulan, pelecehan seksual, hingga perkosaan.

“Pada 2018, HAPSARI mencatat bahwa sebanyak 133 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani bersama anggota dan mitra. Tahun 2019 bertambah 75 kasus menjadi 208, atau meningkat 56,4 persen dan hingga Juli 2020 bertambah 32 kasus menjadi 208 (meningkat lagi 15,4 persen). Rata-rata 15 persen diantara kasus yang ditangani adalah kekerasan seksual,” ucapnya.

Selain itu, Lely mengungkapkan di tingkat nasional angka kekerasan terhadap perempuan lebih memprihatinkan lagi. Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 2019.

Di mana, kasus Kekerasan Seksual di ranah publik sebanyak 2.521 kasus dan di ranah privat 2.988 kasus. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada Januari hingga 19 Juni 2020 saja terjadi 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki.

“Selama pandemi Covid-19, jumlah kasus kekerasan seksual terutama lewat media internet juga meningkat secara signifikan. Merujuk data LBH APIK Jakarta, bahwa sebelum pandemik, setiap bulan rata-rata 30 kasus kekerasan seksual yang diterima. Namun sejak Maret hingga 7 Juni 2020, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ditangani meningkat tiga kali lipat (di atas 90 kasus) atau meningkat 300 persen,” ujarnya.

Lely menerangkan, kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya (pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga perkosaan) adalah kasus yang paling berat dan paling sulit ditangani. Karena merupakan kekerasan berbasis gender, bentuk kejahatan atas integritas tubuh perempuan.

Ini terkait dengan relasi kekuasaan, termasuk relasi gender dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dan tubuhnya sebagai objek seksual. Pelakunya umumnya laki-laki, semua berasal dari kalangan orang terdekat korban mulai dari suami, orang tua (ayah, paman, uwak, kakek) pacar, guru/dosen, rekan kerja, teman bermain, tetangga dan lain sebagainya.

“Sayangnya, hingga hari ini Indonesia belum memiliki sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur secara komprehensif dan spesifik terkait kekerasan seksual. Baik dari segi pendefenisian dan pemidanaan terhadap pelaku, pencegahan, penanganan, pelindungan, hingga pemulihan korban kekerasan seksual. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang sekarang diberlakukan misalnya, belum mengenal kekerasan berbasis gender (gender-based violence), sehingga bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan atau perbuatan cabul (hanya) dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, HAPSARI bersama komunitas perempuan korban kekerasan yang sedang memperjuangkan keadilannya, menyatakan mengapresiasi anggota DPR yang hingga hari ini masih mengupayakan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU.

Menuntut kepada Baleg dan semua Pimpinan Baleg untuk memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2020, dibahas melalui Baleg, sehingga bisa segera disahkan, sesuai harapan dari korban, keluarga korban dan masyarakat.

Mendesak kepada Ketua DPR-RI dan Pimpinan, segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat urgent, dengan substansi yang sesuai dengan suara dan hak-hak korban baik perempuan, anak, laki-laki dan berbagai kelompok marjinal lainnya, dan membuka akses diskusi dengan kelompok masyarakat sipil dalam proses berjalannya pembahasan RUU Penghapusan kekerasan Seksual.

“Meminta Presiden Jokowi melanjutkan komitmen mendukung RUU Penghapusan KS sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan korban dengan meminta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan kelompok masyarakat sipil lainnya, agar melakukan upaya-upaya strategis memperkuat dibahasnya RUU PKS pada tahun 2020,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Siap New Normal? Berikut Barang yang Wajib Dibawa Saat Berpergian

Istimewa

Waspada.co.id – Pandemi belum juga berlalu, namun tatanan kehidupan baru (new normal) harus segera diarungi. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pernah mengatakan new normal tidak bermakna bahwa kondisi ‘sudah aman atau sudah normal’. Melaikan merubah kebiasaan terdahulu, yang sudah tidak mungkin untuk dilakukan saat ini.

Jika dahulu kita hanya membawa smartphone saat berpergian, saat ini tidak dapat seperti itu lagi. Kita harus menjaga diri dengan selalu membawa barang-barang berikut sebagai alat ‘perang’ mencegah penularan virus.

Memakai Masker
World Health Organization (WHO) menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Informasi yang ada saat ini mengindikasikan bahwa dua cara utama transmisi virus COVID-19 adalah percikan (droplet) saluran pernapasan dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin.

Penggunaan masker medis adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat membatasi penyebaran penyakitpenyakit saluran pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk Covid-19. Selain itu penggunaan dan pembuangan masker terlepas dari juga penting untuk dilakukan dengan benar untuk memastikan masker tersebut efektif dan untuk menghindari peningkatan penularan.

Hand Sanitizer
Saat sedang bepergian dan mengalami kesulitan mencari toilet/tempat mencuci tangan, kita dapat menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman dan kotoran. Cairan antiseptik berbahan dasar alkohol ini berfungsi sebagai pembasmi kuman dan bakteri yang menempel pada tangan.

Tisu Basah/Kering
Tisu wajib dibawa karena bisa memberikan perlindungan antara tangan dan permukaan kotor. Selain itu tisu bisa berguna untuk menutupi hidung dan mulut ketika bersin ataupun batuk.

Alat Makan Pribadi
Sebisanya mulai membiasakan membawa alat makan dan botol minum sendiri. Dengan begitu terbukti dapat menurunkan risiko penularan Covid-19. Hindari berbagi alat makan, walaupun bersama keluarga. Langkah ini penting dilakukan untuk keselamatan bersama.

Alat Ibadah Pribadi
Membawa peralatan sendiri adalah hal yang penting dilakukan, termasuk juga membawa alat ibadah pribadi. Meski tidak menyatakan bahwa alat-alat yang sudah disediakan bisa menjadi tempat penyebaran virus, namun penggunaan yang bergantian bisa meningkatkan risiko virus menempel di alat ibadah

Aplikasi Pembayaran Non Tunai
Transaksi nontunai menjadi salah satu alternatif mencegah peyebaran Covid-19. Dengan metode pembayaran nontunai, masyarakat dapat meminimalkan kontak langsung saat bertransaksi. Pasalnya, WHO pernah memperingatkan bahwa uang kertas mungkin dapat menyebarkan virus corona.

Helm Pribadi
Bagi para pengguna setia ojek online (ojol), membawa helm pribadi menjadi hal yang harus dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah preventif untuk menekan risiko penyebaran virus yang kini menjadi pandemi ini.

Karena mekanisme penularan Covid-19, sehingga kebiasan-kebiasaan yang dulu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kita dituntut untuk lebih proaktif dalam menjalani kehidupan. Diminta untuk lebih bekerja keras dan cerdas dalam menghadapi keadaan. Manusia dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti. Kedisiplinan menjadi yang utama dalam menjaga keselamatan bersama. (berbagai sumber/data2)

Advertisement

DPR Minta Mentan Tak Timbulkan Kesalahpahaman Soal Kalung Anticorona

Roll On Minyak Atsiri Produk Minyak Kayu Putih sebagai Antisipasi Virus Corona. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, Waspada.co.id – Inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) menciptakan produk kalung aromaterapi eucalyptus yang diklaim mampu membunuh virus corona membuat banyak orang penasaran. Termasuk anggota Komisi IV DPR.

Sejumlah anggota Komisi IV DPR mempertanyakan produk tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Mindo Sianipar, menilai bahwa informasi terkait produk inovasi kalung eucalyptus diharapkan tidak memberi kesalahpahaman bagi masyarakat. Sebab hasil temuan tersebut belum melewati uji praklinis maupun uji klinis.

“Secara teknologi saya enggak yakin itu pak. Kalau Bapak memakai (kalung) itu sekarang, nanti masyarakat jadi berlomba-lomba memakai karena menterinya memakai itu. Padahal, belum tahu kita ini,” kata Mindo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (7/7).

Pertanyaan serupa juga ditanyakan anggota Komisi IV dari fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka. Menurutnya, jika melihat pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), produk kesehatan dan obat-obatan seharusnya dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.

Dia menambahkan, hasil temuan tanaman eucalyptus ini menjadi sulit dipercayai masyarakat jika diedarkan dari Kementerian Pertanian, yang sesuai tupoksinya, salah satunya menjaga ketahanan pangan.

“Hanya memang tidak bagus kalau Kemenkes yang mengungkapkan soal bibit padi baru. Ini sama halnya saya kira. Kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, adalah tupoksi Kemenkes,” kata Suhardi.

Berbeda halnya dengan itu, Anggota Komisi IV dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali. Dia mengapresiasi atas kontribusi Kementan, khususnya Balitbang Pertanian yang menemukan khasiat tanaman eucalyptus dalam membunuh virus corona.

Ia berpendapat bahwa penemuan ini tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja Kementan harus lebih cermat dalam menyebarluaskan informasi agar inovasi kalung tersebut tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat.

“Saya mungkin lebih tepat mengatakan ini sebagai kalung kesehatan atau apa pun namanya, sehingga kemudian orang tidak terjebak, karena hingga saat ini dunia belum ada yang berani mengklaim penemuan betul atau efektif membunuh virus ini,” kata Ahmad Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa produk kalung eucalyptus itu memiliki formula yang sama dengan produk lainnya, seperti “roll on”, inhaler, balsam dan minyak aromaterapi yang berbasis nanoteknologi.

Kalung aromaterapi temuan Balitbangtan diformulasikan berbasis minyak Eucalyptus sp. dan didesain dengan teknologi nano dalam bentuk serbuk dan dikemas dalam kantong berpori.

Produk ini mengeluarkan aroma secara lepas lambat (slow release) sehingga berfungsi sebagai aromaterapi selama jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan efek aromaterapi yang optimal, penggunaannya dilakukan dengan cara menghirup aroma dari lubang-lubang kemasannya.

Balitbangtan menjelaskan bahwa produk berbentuk kalung akan memudahkan kita dalam menghirup aromaterapi setiap 2-3 jam sekali selama 5-15 menit dihirup (didekatkan ke hidung) agar mampu menginaktivasi virus yang berada di rongga hidung. (merdeka/ags/data2)

Advertisement

Bobby Gandeng Ustad Nasir Bahas Persoalan Umat

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Sebagai salah satu kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, isu keumatan sangat penting bagi Kota Medan.

Atas dasar hal itu, Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bertemu dengan Ustad Muhammad Nasir.

Selain dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak jamaah, Ustad Nasir juga merupakan mantan anggota DPRD Kota Medan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat ini, Ustad Nasir telah berlabuh dan dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gelora Medan.

Mendampingi Ustad Nasir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris DPD Partai Gelora Medan Ustad Muhammad Yani Piliang, dan Ustad Edi Syam dari DPW Partai Gelora Sumut.

Kepada Ustad Nasir, Bobby Nasution menyampaikan keinginannya untuk menyatukan umat sebagai kekuatan untuk membangun Kota Medan dengan cepat dan tepat, dalam tempo tiga tahun kepemimpinannya.

“Saya salut juga ada pemikiran Bobby yang tak ingin terjadi benturan umat di kota Medan. Harusnya umat bersatu berkolaborasi membangun Medan. Begitu dia sampaikan kepada saya,” kata Nasir, Selasa (7/7).

Bobby Nasution berharap, dirinya bersama Ustad Nasir dan ulama-ulama lainnya dapat saling berkolaborasi berjuang demi umat.

“Saya sangat berharap kita dapat saling berkolaborasi berjuang demi umat, memperkuat kesalehan sosial kita bersama untuk mencapainya,” jelas penggagas Kolaborasi Medan Berkah itu.

Diketahui, dalam komunikasi berdurasi lebih satu jam itu, Bobby Nasution juga tak sungkan meminta nasehat demi nasehat dari para kader Partai Gelora yang juga kebanyakan dari kalangan ustad, pendakwah, dan pendidik itu. (wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Pimpinan DPR Sebut Djoko Tjandra Manfaatkan Situasi Covid-19

Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok Okezone)
agregasi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa tersangka dan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu, aparat penegak hukum diminta untuk bersinergi menuntaskan kasus ini.

“Menurut kami yang bersangkutan memanfaatkan pandemi Covid ini, untuk kepentingannya yang bersangkutan, di mana aparat penegak hukum pada saat ini sedang konsentrasi untuk mengawasi PSBB, untuk mengawasi penyebaran Covid , lalu kemudian yang bersangkutan memanfaatkan kesempatan ini,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Karena itu, dia meminta agar aparat penegak hukum dapat bersinergi untuk mengungkap kasus ini dan segera menangkap Djoko Tjandra. Karena, dengan situasi pandemi ini menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh seorang buronan untuk mengelabui sistem di Indonesia.

“Oleh karena itu kami imbau kepada aparat penegak hukum, saling bersinergi untuk mengungkap kasus ini,” imbaunya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta kepada Komisi III DPR untuk proaktif dalam melakukan pengawasan ke beberapa mitra kerjanya yakni, kejaksaan dan kepolisian untuk membantu mengungkap keberadaan Djoko Tjandra.

“Dan kami kira Komisi III juga sudah melakukan kunjungan ke aparat penegak hukum, kejaksan kepolisian untuk melakukan fungsi pengawasanya dalam perkara saudara Djoko Tjandra,” pungkasnya.

Advertisement

Kasus Terus Bertambah, Australia Lockdown Victoria 6 Pekan dan Wisatawan Wajib Isolasi Diri

Pemerintah Australia memberlakukan isolasi ketat negara bagian Victoria. (AP/Mark Baker)

MELBOURNE, Waspada.co.id – Pemerintah negara bagian Victoria, Australia memberlakukan lockdown terhitung mulai Selasa (7/6) pukul 11.59 malam selama enam pekan ke depan.

Hal ini dilakukan untuk mengendalikan virus corona yang melonjak lagi di kota Melbourne.
Perdana Menteri Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews mengumumkan perbatasan antara Victoria dan New South Wales (NSW) yang merupakan dua negara bagian terpadat di Australia, akan ditutup untuk pertama kalinya sejak pandemi melanda.

Victoria tengah berjuang menahan gelombang kedua kasus virus corona yang menyebabkan kekhawatiran bahwa tingkat infeksi akan meluas ke seluruh Australia. Personel militer dan polisi dikerahkan untuk menjaga perbatasan dan memastikan warga tetap tinggal di rumah selama masa isolasi.

Sejauh ini, virus coroa telah menginfeksi 2.663 orang dan menewaskan 22 orang di Victoria. Di seluruh Australia, lebih dari 8.500 orang terinfeksi dan 106 orang meninggal karena Covid-19.

“Itu (isolasi) adalah keputusan yang cerdas, keputusan yang tepat untuk saat ini, mengingat tantangan signifikan yang kita hadapi dalam mengatasi virus ini,” kata Andrews seperti mengutip CNN.

Sejauh ini ada 55 perlintasan darat antara Victoria dan New South Wales termasuk empat jalan raya utama, 33 jembatan, dan dua saluran air. Orang-orang yang perlu melintasi jalur tersebut, termasuk mereka yang bekerja di negara bagian yang berbeda tetap boleh mengajukan izin untuk melintas.

Semula isolasi ketat terhadap 3.000 warga di Melbourne hanya berlaku selama lima hari. Namun aturan tersebut diperpanjang setelah ada lebih banyak laporan kasus Covid-19 atau jika ada laporan warga yang menolak untuk mengikuti tes virus corona.

Kendati tidak dibolehkan melakukan perjalanan jarak jauh, warga tetap dibolehkan pergi ke toko kelontong, berolahraga, bekerja, dan sekolah.

Andrews menambahkan ribuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya telah disalurkan dalam pengiriman logistik besar-besaran untuk membantu warga di perumahan umum. Dia juga memberikan dukungan farmakoterapi bagi warga yang mengeluhkan masalah terkait ‘kesehatan mental’.

Merespons aturan ini, pemerintah negara bagian New South Wales mengharuskan semua wisatawan yang kembali dari Melbourne dan negara bagian Victoria diharuskan menjalani 14 hari isolasi diri atau menghadapi hukuman berat dan denda.

Pekan lalu muncul kabar bahwa beberapa pekerja kontrak di Melbourne tidak mengikuti protokol kesehatan di sebuah hotel yang digunakan untuk karantina dari kedatangan internasional, disebutkan juga bahwa pekerja itu berhubungan seks dengan orang-orang yang sedang dikarantina. Pejabat Australia sudah mengerahkan penyelidikan yudisial.

Andrews mengumumkan bahwa pemerintah negara bagian akan menyediakan 3 juta dolar Australia untuk melakukan penyelidikan. Sejumlah kasus pada akhir Mei hingga awal Juni dapat dikaitkan dengan ‘pelanggaran pengendalian infeksi dalam program karantina hotel’.

Pihak berwenang di Australia telah memerintahkan sejumlah hotel di seluruh negeri ikut ambil bagian dari kontrol perbatasan ketat untuk menahan penyebaran virus corona. Siapa pun yang tiba di Australia harus melakukan karantina wajib 14 hari di fasilitas yang dikelola pemerintah. Hanya warga Australia dan penduduk tetap yang dibolehkan masuk ke Negeri Kanguru dengan sejumlah pengecualian. (cnn/data2)

Advertisement