Beranda blog

Pogba: Saya Tinggalkan Timnas? Itu Hoax!

Foto: instagram

MANCHESTER, Waspada.co.id – Paul Pogba mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa dirinya mundur dari Timnas Prancis menyusul komentar Presiden Emmanuel Macron. Pogba pun membantah kabar tersebut.

Pada Senin (26/10), Pogba mengunggah foto tampilan sebuah berita dari media Inggris yang memberitakan soal dirinya. Berita yang dimuat di Sun Sport ini mengangkat judul “Paul Over – Man Utd star Paul Pogba has ‘quit playing for France’ over President Macron’s comments on ‘Islamist terrorism’.”

Dalam Bahasa Indonesia diartikan “Bintang Manchester United telah berhenti bermain untuk Timnas Prancis setelah Presiden Macron mengomentari terorisme Islam”. Di atas tampilan berita tersebut, Pogba menambahkan tulisan “Tidak bisa diterima, berita bohong!”

Melalui unggahan tersebut, Pogba marah dan ingin menyangkal kabar dirinya berencana meninggalkan Les Bleus hanya karena masalah terorisme. Sebelumnya, gelandang Manchester United berusia 27 tahun itu memang dikabarkan memutuskan hengkang Marcon karena menghina agama Islam.

Pada Rabu (21/10) lalu, Marcon mengeluarkan kecaman terhadap aksi pembunuhan yang menimpa seorang guru sejarah, Samuel Paty. Beberapa hari setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kasus saat mengajar, Paty ditemukan tak bernyawa di Conflans-Sainte-Honorine, barat laut Paris.

Dalam komentarnya, Marcon menuduh pembunuh Paty dari kelompok Islam militan domestik atau biasa disebut Cheikh Yassine. Demi kebaikan bersama, Macron meminta kelompok tersebut dibubarkan dan menyerukan Masjid Pantin ditutup.

Pada 2019 lalu, Pogba mengungkap alasan memeluk agama Islam yang disebutkan telah mengubahnya menjadi orang yang lebih baik dan damai.

“Itu segalanya. Itu membuat saya mensyukuri segalanya. Itu mengubah saya, menyadari banyak hal dalam hidup. Saya rasa mungkin itu membuat membuat diri saya lebih merasa damai,” kata Pogba.

“Islam tak seperti gambaran yang dilihat semua orang –terorisme… Apa yang kita dengar di media berbeda, itu suatu hal yang indah,” pungkasnya. (wol/aa/dailymail/data3)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

iklan

Giliran Kiper Andalan dan Wonderkid Milan Positif Covid-19

Foto: Zimbio

MILAN, Waspada.co.id – AC Milan bersiap menghadapi AS Roma dalam lanjutan Serie A (Liga Italia) di San Siro, Selasa (27/10) dini hari. Kabar buruk menimpa Rossoneri karena dua pemainnya dinyatakan positif Covid-19.

Milan akan berusaha meraih kemenangan kelimanya musim ini, namun diharuskan bermain tanpa kiper Gianluigi Donnarumma dan Jen Petter Hauge. Kedua pemain dinyatakan positif dalam pemeriksaan jelang pertandingan.

Sebelumnya, Donnarumma dan Hauge tidak menunjukkan gejala. Akibatnya, dua pemain itu harus isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan dan absen melawan Serigala Roma. Tanpa Donnarumma, pelatih Stefano Pioli pun was-was.

Dalam empat laga terakhir, Donnarumma selalu menjadi andalan dan membantu Rossoneri meraih kemenangan. Selain itu, kehilangan Hauge juga pukulan berat. Pasalnya, striker yang baru dibeli itu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ke gawang Celtic di Liga Europa.

Meski demikian, ada kabar baik yang datang. Ternyata, Hakan Calhanoglu yang sebelumnya mengalami cedera dikabarkan sudah sembuh. Dengan demikian, Pioli akan mengandalkan gelandang Timnas Turki itu untuk memimpin serangan Milan.

Saat ini, Milan berada di puncak klasemen sementara dengan 12 poin dan Roma di peringkat kesembilan hasil mengumpulkan tujuh poin. (wol/aa/dailymail/data3)

editor: AUSTIN TUMENGKOL

iklan

Pjs Wali Kota Telusuri Pengusiran Satgas Covid-19 di Medan Tuntungan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Arief Sudarto Trinugroho, mengaku heran dengan sikap warga yang menolak ditertibkan saat menggelar even kicau burung di Lapangan APBN Sumut, Jalan Kasmala, Kelurahan Simpang Selayang, Medan Tuntungan, Minggu (25/10) kemarin.

Menurut informasi yang ia terima, Satgas Covid-19 Medan Tuntungan tengah melaksanakan tugas menegakkan Perwal 27/2020 di kawasan tersebut dan diduga melanggar protokol kesehatan. Katanya hal semacam itu tidak boleh terjadi, sebab, dalam menjalankan tugas, Satgas Covid-19 dilindungi oleh undang-undang.

“Itu tak boleh terjadi, kita menjalankan tugas. Ada Undang-undang Karantina, UU wabah penyakit, semuanya. Ini akan dibicarakan, karena kejadiannya semalam,” kata Arief usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (26/10).

Perihal penolakan itu, Arief mengaku tak ingin buru-buru memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengusir Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan. Ia berharap, kejadian itu tidak terulang kembali di masa akan datang.

“Masyarakat yang langgar aturan itu ada sanksi, tapi tentu sanksi langkah terakhir. Kita minta jangan lagi seperti itu, kita akan evaluasi juga,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kejadian itu bermula dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan kicau burung di Lapangan APBN, Medan Tuntungan. Atas dasar laporan itu, tim lantas bergerak mengunjungi lokasi kegiatan.

“Ngawur panitia yang buat kegiatan ini akan kita bahas. Kita evaluasi jangan terjadi lagi seperti itu dan kalau terjadi langkah kita seperti apa, itu harus jelas, termasuk penguatan untuk yang turun ke lapangan,” ujarnya.

Masih kata Arief, kala itu petugas yang turun hanya beberapa orang saja. Sementara, pengunjung kegiatan kicau burung jumlahnya mencapai seratusan.

“Bukan diusir, kekuatannya hanya beberapa orang karena dari kecamatan dan berhadapan lebih 100 orang. Untuk menjaga situasi tak diinginkan lebih bagus menghindar dulu. Dan kita nggak mau terburu-buru untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, karena beda kasusnya,” pungkasnya.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

Libur Panjang Baiknya Masyarakat Hindari Keluar Daerah

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumatera Utara mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur panjang pada 28 Oktober-1 November 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada 29 Oktober ditambah cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober. Tanggal 31 bertepatan jatuh pada hari Sabtu dan 1 November di hari Minggu, sehingga total libur minggu ini ada lima hari.

Satgas Covid-19 telah mengantisipasi libur ini berdasarkan Surat Edaran (SE) No 440/5876/SJ tentang antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur dan cuti bersama. Sehubungan hal tersebut, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar penyebaran Covid-19 di Sumut terhenti.

Pertama, masyarakat diminta menghindari perjalanan keluar daerah selama cuti bersama. Kedua, bila harus ke luar daerah agar test swab PCR atau rapid test serta menyesuaikan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas Covid-19. Ketiga, pelaku perjalanan juga disarankan test PCR atau rapid test untuk memastikan tetap negatif Covid-19.

Kemudian, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kelima, seni budaya dan tradisi non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi agar mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Keenam, Satgas Covid-19 daerah diminta intensif monitoring.

“Demikian imbauan yang diberikan dalam pelaksanaan libur dan cuti bersama di masa pandemi Covid-19. Diharapkan masyarakat bisa menerapkan hal tersebut,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, di Media Centre Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (26/10).

Berdasarkan data rekapitulasi mingguan, angka kesembuhan per 25 Oktober 2020 sebesar 81,21%, meningkat 0,79 poin dibanding sebelumnya. Angka tersebut di atas angka kesembuhan Covid-19 tingkat nasional yakni 80,51% di hari yang sama. Angka kematian sebesar 4,11%, menurun 0,07 poin dibandingkan sebelumnya.

Update terakhir data Covid-19 yang dihimpun Satgas Covid-19 Sumut per tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB terdapat penambahan 618 kasus konfirmasi. Total kasus konfirmasi positif menjadi 12.655.

“Secara umum, perkembangan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara dalam 14 hari terakhir menunjukkan tren ke arah perbaikan. Kasus Covid-19 aktif menunjukkan tren penurunan, positivity rate sebesar 9,87%, recovery rate sebesar 80,17%, dan mortality rate sebesar 4,16%,” kata Whiko.(wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

iklan

Coach Ansyari: Yang Libur Tetap Harus Jaga Kondisi

WOL Photo/Ega Ibra

MEDAN, Waspada.co.id – Skuad PSMS Medan masih menjalani latihan rutin sembari menunggu kepastian bergulirnya kompetisi Liga 2 Indonesia 2020. Saat ini, latihan PSMS hanya diikuti kurang lebih delapan pemain.

Asisten Pelatih PSMS, Ansyari Lubis, mengakui saat ini kompetisi memang belum jelas bergulir, namun pemain harus tetap menjaga kondisi dengan berlatih intensif. Hal ini juga sesuai instruksi manajemen Ayam Kinantan agar tim tetap berlatih.

“Jadi memang latihan hanya diikuti delapan hingga sembilan pemain saja. Dan untuk materi juga tidak berat-beratlah, karena pemain yang ada juga tidak banyak,” tegasnya, Senin (26/10).

Diakui, tidak hanya untuk pemain yang ada di Medan, pemain yang pulang kampung untuk berlibur juga diminta untuk tetap menjaga kebugaran.

“Jadi memang pemain yang pulang kampung juga tetap harus jaga kebugarannya. Mereka pemain profesional, jadi tahu apa yang harus dilakukan,” tegasnya.

Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang, mengakui situasi ketidakpastian bergulirnya liga membuat klub kebingungan. Tak hanya klub, pelatih juga turut bingung dalam menjalankan program latihan bagi pemain.

“Karena kalaupun latihan terus digeber, liga belum jelas kapan bergulir tahun ini, rasanya juga buat apa. Makanya, latihan-latihan ringan saja lah,” tuturnya. (wol/ari/data3)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

iklan

Kabar Gembira, Kejari Medan Berlakukan Sistem Antar Tilang ke Rumah

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk mempermudah pelanggar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bekerjasama Kantor Pos Indonesia berlakukan sistem mengantar tilang langsung ke rumah.

Hal tersebut diucapkan langsung oleh Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Bondan Subrata. Dikatakannya, bahwa program ini dibuat untuk mempermudah para pelanggar untuk mengambil tilang.

“Ya, program ini kita bekerja sama dengan kantor pos Indonesia, jadi untuk para pelanggar sekarang sudah bisa mengambil tilangnya di kantor pos. Dengan hanya membayar denda, maka nanti tilangnya akan diantar ke rumah,” ujarnya.

Bondan juga menjelaskan bahwa program ini sudah berjalan sejak awal pandemi Covid-19, dimana seluruh orang mengalami kesusahan untuk mengurus sesuatu, namun dengan aplikasi yang berbeda.

“Dari awal Covid, kita sudah berlakukan hal seperti ini. Namun dengan si Abang Lae,” katanya.

Tidak hanya itu, Bondan juga mengatakan bahwa Kantor Pos ini, juga dibuat untuk memperluas jangkauan Kejari Medan agar dapat mengantarkan tilang keluar kota.

“Kemarin terakhir ada yang diantar ke Jakarta, jadi sekarang jangkauannya luas,” kata Bondan.

Selain itu, program ini mendukung program pemerintah dalam sektor PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

“Untuk itu kami melakukan ini untuk menyumbang PNBP ke pemerintah dalam sektor pajak,” pungkasnya. (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

Gubsu Tinjau Kesiapan Kedatangan Presiden ke Humbahas

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

POLLUNG, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, meninjau persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam agenda peresmian lahan pertanian terpadu Food Estate di Kecamatan Pollung, Senin (26/10). Dari lokasi tersebut, diyakini konsep Sumut Agraris akan segera diwujudkan.

Kunjungan Gubsu bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah tersebut untuk melihat lahan program Food Estate yang akan dimulai tahap pertama ditanami kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, dan lainnya. Begitu juga kesiapan penyediaan pendukung utama berupa embung guna memenuhi kebutuhan pasokan air.

“Penyediaan kebutuhan beberapa komoditas kita di Sumut masih sedikit bisa dipenuhi dari sini (dalam provinsi). Untuk Sumut (sendiri) saja masih kurang, belum lagi untuk Sumatera,” ujar Gubsu saat meninjau lapangan.

Dicontohkan, bahwa komoditas bawang merah masih harus dipasok dari Brebes (Jawa Tengah). Padahal, menurut Gubernur, lahan di Sumut cukup subur dan areal yang potensial cukup luas. Untuk itu, dirinya menekankan bahwa langkah ini perlu dimulai dengan menjadikan Humbahas sebagai kawasan dimulainya program Food Estate pemerintah pusat.

“Kita berharap pasokan bawang putih, bawang merah, kentang, wortel selain dari Tanah Karo, itu nanti dari sini. Jadi pusatnya nanti dari sini, karena lahannya masih begini besar,” kata Edy.

Gubsu juga meyakini dengan kehadiran Presiden Joko Widodo ke Sumut guna meresmikan dimulainya program Food Estate pertama di Indonesia sebagai penanda awal konsep agrarisnya Sumut yang selama ini juga telah menjadi salah satu provinsi produktif di sektor pertanian.

“Doakan semoga Selasa besok (27/10) dibuka oleh Presiden (Food Estate). Dananya dari APBN dan APBD (Provinsi). Nanti ada bantuan dari investor yang menanamkan modalnya untuk pertanian dan peternakan, berupa kerbau dan sapi,” katanya.

Usai meninjau lahan Food Estate, Gubsu bersama Kapolda dan Pangdam juga meninjau kesiapan agenda Presiden dalam rangka penyerahan sertifikat kepada petani di Sumut yang bertempat di Stadion Dolok Sanggul.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah menegaskan telah mempersiapkan pengamanan agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Humbahas, baik jalur kunjungan mulai Bandara Silangit hingga ke lokasi acara.

Persiapan meliputi disiplin protokol kesehatan, yakni wajib penggunaan masker, penyiapan tempat mencuci tangan atau cairan pembersih serta mengatur jarak saat acara berlangsung. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

iklan

Hari Pertama Ops Zebra, Ditlantas Polda Sumut Tilang 338 Kendaraan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Hari pertama pelaksanaan Operasi Zebra tanggal 26 Oktober 2020, Dit Lantas Polda Sumut menilang 338 kendaraan.

Sedangkan sejumlah 800 pengendara hanya dikenakan teguran. “Jadi, sejak hari pertama dilakukan Ops Zebra total jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 1138,” kata Dir Lantas Polda Sumut Kombes Pol Wibowo melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan, Senin (26/10).

Selain itu, dalam Ops Zebra tersebut jenis pelanggaran lainnya ialah tidak menggunakan helm SNI sebanyak 124 kasus, melawan arus sebanyak 48 kasus dan menggunakan handphone saat berkendara sebanyak 7 kasus.

“Kemudian, melebihi batas kecepatan saat berkendara 2 kasus, mengemudikan kendaraan di bawah umur sebanyak 14 kasus, tidak menggunakan safety belt 18 kasus dan lain- lain sebanyak 125 kasus,” ungkapnya.

Selain itu, Nainggolan menuturkan kecelakaan lalu lintas jumlah kejadian sebanyak 1 kasus dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 1 orang, luka berat 1 orang, luka ringan 1 orang dan kerugian materil senilai Rp1.000.000.

“Dalam hari pertama Ops Zebra Tahun 2020 ini, kita juga melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas kepada media cetak sebanyak 32 kegiatan, media elektronik 20 kegiatan, media sosial (Medsos) 115 kegiatan serta daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalulintas sebanyak 47 kegiatan,” jelasnya.

Nainggolam juga menambahkan, Ditlantas Polda Sumut juga melakukan pemasangan spanduk sebanyak 57 titik, leaflet 12 kegiatan, stiker 191 kegiatan dan pemasangan billboard sebanyak 2 titik.

“Kegiatan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan teguran kepada pelanggar sebanyak 266 kasus dengan rincian pembagian masker sebanyak 221 dan sosialisasi protokol kesehatan sebanyak 115 kasus,” pungkasnya.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

iklan

UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi yang Gemuk

Ilustrasi (ist)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini pun dipercaya berdaya dalam membangun tren investasi ramah lingkungan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja, sudah zamannya bahwa investasi ramah lingkungan masuk ke dalam pasar investasi dan untuk itu semua pengaturan tentang investasi lingkungan hidup harus dipermudah. Dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan. Karena pengaturan lingkungan hidup saat ini seperti halnya pengaturan di bidang lainnya masih dapat disederhanakan, namun tetap efektif.

Sarwono pun menyayangkan adanya persepsi umum, andaikata investasi dimudahkan otomatis itu berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja adalah respons keadaan saat ini.

“Karena kita sangat ketinggalan dalam regulasi. birokrasi juga terlalu gemuk dan aturan kita saat ini satu sama lain juga tidak sinkron sehingga kemudian pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi mengambil inisiatif untuk membuat apa yang disebut Omnibus Law di mana segala macam aturan yang simpang siur dan saling bertentangan dengan birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekaligus,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Pemerintah harus punya komunikasi yang bagus tentang UU Cipta Kerja supaya orang yakin bahwa undang-undangini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi. Menurutnya, karena tema utama yang ditonjolkan adalah mempermudah investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan.

“Padahal kan tidak. Karena banyak sekali instrumen-instrumen lingkungan hidup yang sudah waktunya diperkuat perannya,” tuturnya.

Dia mengambil contoh dalam pengelolaan tata ruang. Misalnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian penilaian industri-industri berbasis resiko. Kalau risiko nya rendah tidak perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jika risikonya sedang juga tak perlu AMDAL asalkan UPL dan UKL-nya (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagus.

“Kemudian semua perizinan di bidang lingkungan harus disatukan dalam izin usaha. Sehingga kalau terjadi masalah di bidang lingkungan, maka izin usahanya dicabut. Kalau sekarang kan tidak. Jadi segmentasi aturan ini yang sedang dibenahi,” tuturnya.

Mispersepsi menurutnya terjadi karena yang paling getol menyambut baik UU Cipta Kerja adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

“Jadi orang otomatis berpikir kalau Kadin diuntungkan, pasti kita dirugikan. Jalan pikiran sudah telanjur begitu, padahal tidak. Kita bisa membuat semacam solusi (win-win) untuk semua pihak dengan melakukan perombakan pada arsitektur regulasinya dan juga dengan penyederhanaan birokrasi,” kata Sarwono yang pada periode 1988 hingga 1993 menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penggunaan teknologi pemantauan akan mempercepat industri besar berbasis pengelolaan lahan dan sumber daya alam mencapai keberlanjutan utamanya dalam aspek kelestarian lingkungan. ”Karena semua informasi tentang lingkungan hidup itu bisa disusun lebih dulu. Di mana lembaga yang mengelola sistem pemantauan tersebut tidak memiliki kepentingan merahasiakan hasil pemantauannya. Jadi kalau negara lain cepet menyelesaikan soal-soal itu mengapa negara kita tidak bisa?,” ujarnya.

Dirinya berpendapat Pemerintah belum terlambat karena dalam rangka menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

iklan

Ditinggal Febri Diansyah, KPK Tunjuk Yuyuk Andriati Jadi Plh Kabiro Humas

Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto: Ist)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro (Kabiro) Humas KPK. Hal itu dilakukan usai Febri Diansyah selaku Kabiro Humas terdahulu telah mengundurkan diri.

“Untuk sementara pelaksana harian Karo Humas KPK dirangkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati Iskak,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Ali mengungkapkan bahwa KPK nantinya akan membuka proses seleksi untuk jabatan Kabiro Humas KPK. Mengenai waktu pelaksanaannya, kata Ali, akan diinfokan lebih lanjut nantinya.

“Berikutnya akan dilakukan seleksi untuk mengisi jabatan Karo Humas. Mengenai waktu pelaksanaannya akan kami infokan kembali,” ungkap Ali.

Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019. Namun, tidak lama setelah Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK Febri memilih untuk fokus menjadi Kabiro Humas KPK.

Diketahui, Febri mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 18 September 2020. Febri mengakui bahwa kondisi lembaga antirasuah saat ini sudah banyak berubah. Alasan itulah yang kemudian memutuskan Febri untuk mengundurkan diri sebagai pegawai KPK.

Mantan Juru Bicara KPK tersebut telah bersurat ke Biro SDM terkait pengunduran dirinya. Dalam suratnya itu, Febri menjelaskan salah satu alasannya mengundurkan diri karena kondisi KPK yang telah berubah.

“Di surat itu juga saya tuangkan, bagi saya dan beberapa teman yang sudah berdiskusi cukup panjang akhir-akhir ini, kondisi KPK memang sudah berubah,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 24 September 2020.

iklan