Beranda blog

Warga Keluhkan Jaringan Telkomsel di Medan Mendadak Hilang

Ilustrasi

MEDAN, Waspada.co.id – Sejumlah warga Kota Medan pengguna jaringan telfon selular Telkomsel mengeluhkan adanya gangguan jaringan sejak Selasa (11/8) siang.

Seorang pengguna Telkomsel, Puput kepada Waspada Online menyebutkan ia tidak dapat melakukan panggilan telfon hingga kehilangan akses internet akibat jaringan yang mendadak hilang.

“Jaringannya hilang, kebetulan tadi hujan deras terus tiba-tiba bar sinyal kosong gak bisa telfon juga belum tau kenapa,” keluhnya.

Selain itu warga lain bernama Intan juga menyebutkan hal yang sama, ia mengaku kesulitan menghubungi keluarganya lantaran jaringan provider selular milik negara itu mendadak hilang.

“Dari siang uda gak ada sinyal, uda coba restart ulang handphone juga sama. Mungkin dari Telkomsel yang lagi ada gangguan,” sebutnya.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak telkomsel terkait gangguan yang terjadi. (wol/ega/data2)

Advertisement

Bintang Mahaputra dan Kritikan Khas Fadli Zon

foto: antara

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon akan menerima anugerah Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fadli menerima tanda jasa ini karena dianggap berjasa selama menjabat wakil ketua DPR 2014-2019.
Bersama Fahri Hamzah, Fadli bakal menerima bintang penghargaan itu meski selama ini kerap melontarkan kritik pedas pada Jokowi.

Fadli bahkan tetap mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi meski Partai Gerindra berkoalisi dengan pemerintah dan Ketua Umum Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan. Ia mengaku akan terus bersuara karena tugasnya sebagai pengawas pemerintah.

“Saya akan menjadi elemen kritis sebagai tanggung jawab anggota DPR. Ini juga perintah konstitusi dan UU sebagai pengawas pemerintah. Demokrasi harus dijaga dan diselamatkan dari ancaman otoritarianisme,” kata Fadli Zon beberapa waktu lalu.

Fadli melontarkan kritik baik secara langsung maupun lewat akun media sosialnya. Tak terhitung jumlah kritikan Fadli Zon sampai hari ini meskipun Prabowo Subianto jadi salah satu pembantu Jokowi di pemerintahan.

Berikut hujan kritikan Fadli kepada Jokowi yang sempat mengundang kontroversi di tengah-tengah publik:

1. Presiden Baca Doraemon
Fadli pernah dengan terang-terangan membandingkan Jokowi dengan tokoh bangsa. Perbandingan ini Fadli lakukan dari buku yang kerap dibaca oleh para pemikir bangsa.

Menurut Fadli, sejarah mencatat setiap pendiri dan tokoh bangsa kerap memiliki daftar bacaan yang luar biasa.

Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan Jokowi. Fadli menyebut baru kali ada presiden RI membaca komik Doraemon dan Shincan. “Kita tidak temukan tokoh pendiri bangsa yang tidak membaca dan menulis, baru sekarang kita punya presiden bacanya (komik) Doraemon dan Shincan,” kata Fadli.

2. Sri Mulyani Pencetak Utang
Pada 2019 lalu, Prabowo dan Jokowi bertemu sebagai rival dalam kontestasi Pilpres yang kemudian dimenangkan oleh Jokowi. Selama bersaing, Prabowo kerap kali mengkritik pemerintahan Jokowi di periode 2014-2019.

Kritikan itu juga diamini oleh Fadli. Kala itu Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik bukan hanya di Indonesia tetapi di mata dunia.

Alih-alih memuji, Fadli justru menyebut Sri Mulyani sebagai menteri terbaik pencetak utang. “Menteri ini menteri yang berhasil menambah utang. Mungkin dia menteri terbaik dari sisi penambah utang,” kata Fadli.

3. Nawacita jadi Nawaduka
Fadli pernah menyebut pemerintahan Jokowi di periode pertama gagal total. Bahkan dia menilai program nawacita yang diusung Jokowi itu gagal total.

Menurutnya, Nawacita bukan menyejahterakan rakyat, tetapi malah menyengsarakan rakyat “Empat tahun hampir lima tahun pemerintahan Jokowi ini kan gagal memberi kesejahteraan rakyat. Nawacita menjadi Nawaduka kan, gagal,” kata Fadli.

4. Puisi Ada Genderuwo di Istana
Fadli juga sempat membuat puisi yang dikhususkan bagi pemerintahan Jokowi. Puisi itu dia unggah pula di akun twitternya.

Tak hanya puisi dia juga menyanyikan sebuah lagu yang dikhususkan pada Jokowi. Kedua karyanya itu diberi judul ‘Ada Genderuwo di Istana’ dan lagu ‘Sontoloyo’.

Puisi dan lagu tersebut berisi kritik pada pemerintah. Lagu dan puisi ini juga dibuat tak lama setelah istilah ‘sontoloyo’ dan ‘genderuwo’ keluar dari mulut Jokowi. “Ini buat yang kemarin pada tanya puisi tentang ‘Genderuwo’. Saya beri judul ‘Ada Genderuwo di Istana’,” kata Fadli.

5. Sajak Sepatu Kotor Jokowi
Fadli pernah mempublikasikan tulisan bertajuk ‘Sajak Sepatu Kotor’. Tulisan yang dia sebut sebagai puisi itu berisi satire tentang sebuah sandiwara di balik kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

Fadli Zon menulis tentang sebuah drama penguasa yang dipertontonkan ke publik ketika warga tercekik asap karhutla. ‘Sepatu kotor’ dalam puisi tersebut jadi representasi simbol pencitraan rezim penguasa.

“Sepasang sepatu kotor monumen kerja rezim teledor di tengah api terus menari mengiringi citra publikasi,” demikian penggalan puisi yang ditulis Fadli di akun Twitter miliknya.

Fadli tak memberikan klarifikasi puisi sindirannya itu ditujukan kepada siapa. Namun tak sedikit publik yang memahami puisi tersebut sebagai sindiran terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi dalam menyelesaikan persoalan. (cnnindonesia/ags/data2)

Advertisement

Berikut Sebaran 128.776 Pasien Corona di 34 Provinsi

Ilustrasi Corona
agregasi

JAKARTA – Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan kasus positif virus Corona (Covid-19) hingga 11 Agustus 2020 bertambah 1.693 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 128.776 orang.

Kasus positif Covid-19 atau virus corona di Indonesia sudah tersebar di 34 provinsi dan 481 kabupaten kota.

Dari 34 provinsi, yang paling banyak terdapat kasus positif adalah DKI Jakarta dengan total 26.624 kasus. Di urutan kedua ada Jawa Timur, dengan total 25.917 kasus.

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat sebanyak 83.710 orang. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah menjadi 5.824 orang. Sementara itu, sebanyak 85.928 suspek Covid-19.

Berikut data lengkap sebaran kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Senin (10/8/2020):

1. Aceh 676 kasus

2. Bali 3.862 kasus

3. Banten 2.101 kasus

4. Bangka Belitung 203 kasus

5. Bengkulu 258 kasus

6. DI Yogyakarta 880 kasus

7. DKI Jakarta 26.624 kasus

8. Jambi 210 kasus

9. Jawa Barat 7.694 kasus

10. Jawa Tengah 10.765 kasus

11. Jawa Timur 25.917 kasus

12. Kalimantan Barat 420 kasus

13. Kalimantan Timur 2.060 kasus

14. Kalimantan Tengah 2.081 kasus

15. Kalimantan Selatan 6.836 kasus

16. Kalimantan Utara 299 kasus

17. Kepulauan Riau 572 kasus

18. Nusa Tenggara Barat 2.338 kasus

19. Sumatera Selatan 3.735 kasus

20. Sumatera Barat 1.186 kasus

21. Sulawesi Utara 3.012 kasus

22. Sumatera Utara 5.155 kasus

23. Sulawesi Tenggara 1.052 kasus

24. Sulawesi Selatan 10.585 kasus

25. Sulawesi Tengah 216 kasus

26. Lampung 318 kasus

27. Riau 789 kasus

28. Maluku Utara 1.691 kasus

29. Maluku 1.347 kasus

30. Papua Barat 558 kasus

31. Papua 3.279 kasus

32. Sulawesi Barat 282 kasus

33. Nusa Tenggara Timur 155 kasus

34. Gorontalo 1.617 kasus

Advertisement

GEMA Paluta Minta Bupati Tertibkan Perusahaan Nakal

Ketua Umum GEMA Paluta, Julpian Harahap (ist)

GUNUNG TUA, Waspada.co.id – Sesuai Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014, perusahan diharuskan menjalankan plasma 20%, Undang-undang tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan perusahan perkebunan baik swasta dan BUMN.

“Khusnya di Padang Lawas Utara kami melihat bahwa belum ada yang menerapkan UU tersebut padahal Undang-undang tersebut sudah berjalan 6 tahun lebih,” ungkap Ketua Umum GEMA Paluta, Julpian Harahap, Selasa (11/8).

Dikatakan, dalam Undang-undang tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa pengusaha perkebunan wajib mengeluarkan 20% dari luas izin HGU untuk masyarakat setempat atau yang memiliki hak ulayat.

“Padahal jelas dalam UU No. 39 Tahun 2014 Pasal 57 dan 58 menyatakan perusahan akan dikenakan sanksi jika selama 3 tahun setelah mendapat izin, perusahan yang tidak menjalankan Program Plasma, maka akan dikenakan sanksi mulai dari denda, pencabutan sementara, sampai dengan pencabutan izin permanen,” tambahnya.

Selain Itu, GEMA Paluta berharap Bupati Paluta segera menindaklanjuti persoalan ini, yakni memberikan sanksi terhadap perusahan-perusahan yang tidak menjalankan plasma di Paluta.

“Kami menilai ada ketimpangan distribusi tanah di Paluta akibat dari pengusaha yang sudah menguasai hak ulayat masyatakat, dengan program plasma ini menjadi bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkap Julpian.

Masih kata Julpian, pihaknya juga siap mendampingi masyarakat sekitar yang memiliki tanah ulayat namun perusahan perkebunan tidak mengeluarkan plasma-nya.

“Kami juga minta Bupati jangan terlalu lembek terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan di Paluta. Bila perlu cabut izin perkebunan tersebut dan kembalikan kepada masyatakat,” tutup lulusan Fakultas Ekonomi USU ini. (wol/man/data2)

Editor: Agus Utama

Advertisement

Kritik Tajam Fahri Hamzah ke Pemerintah dan Anugerah Bintang Mahaputra Nararya

Fahri Hamzah (Foto: Okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menerima anugerah Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri menerima tanda jasa ini karena dianggap berjasa selama menjabat wakil ketua DPR 2014-2019.
Jika menilik ke belakang, Fahri merupakan salah satu politikus yang kerap melontarkan kritik keras pada Jokowi. Saat duduk sebagai wakil rakyat, Fahri masih menjadi kader PKS.

Tiada hari tanpa kritik. Mungkin itu yang bisa digambarkan dari sosok Fahri manakala menjadi pimpinan DPR. Tiap kali ditanya terkait kebijakan Jokowi, pasti ia sambut dengan kritik.

Lontaran kritik Fahri selama periode pertama kemarin mungkin masih terngiang oleh Jokowi. Sampai-sampai, saat bertemu jajaran pengurus Partai Gelora, Jokowi mengaku kangen dengan suara lantang Fahri.

“Banyak yang kangen dengan suara Pak Fahri, saya juga kangen,” kata Jokowi ditirukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq.

Fahri mengklaim mendapatkan bintang jasa tersebut karena pengabdiannya sebagai anggota DPR selama 15 tahun sekaligus sempat memimpin lembaga negara tersebut.

Berikut adalah deretan kritikan Fahri kepada Jokowi yang sempat mengundang kontroversi di tengah-tengah publik:

1. Kartu Merah
Pada medio awal Februari tahun 2018 silam, Fahri Hamzah sempat mengeluarkan ‘kartu merah’ sebagai bentuk kritiknya terhadap arah bangsa Indonesia saat ini. Meski demikian, Fahri enggan menjelaskan sosok atau institusi yang diberinya kartu merah tersebut.

Aksi kartu merah Fahri itu terjadi saat ia memberikan kata sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional I KA KAMMI yang mengangkat tema Arah Baru Indonesia.

Fahri menyatakan, seorang pemain harus dikeluarkan apabila melakukan kesalahan dalam membawa arah bangsa Indonesia.

“Kita harus menjaga rohnya. Makanya, tadi kartu kuning, kalau saya sudah ada kartu merah. Ini jangan salah arah bangsa kita. Kalau salah arah, pemainnya dikeluarin saja,” kata Fahri

2. Istilah Bilateral Jokowi
Fahri sempat mengkritisi istilah ‘bilateral’ yang dugunakan Jokowi saat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurut Fahri, penggunaan istilah tersebut kurang tepat.

Jokowi bertemu Gianni di Bangkok, Thailand pada November 2019 lalu.

Fahri menulis di akun media sosialnya, “Setahu saya istilah #Bilateral itu hanya untuk negara…FIFA bukan negara kan?..wallahualam.”

“Poin saya bukan soal bilateralnya, tapi bahwa presiden enggak boleh salah,” ujar Fahri saat dikonfirmasi terkait kicauannya.

3. Ma’ruf Amin Simbolik
Baru-baru ini Fahri juga melontarkan kritiknya terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia menganggap tugas Ma’ruf hanya sekadar simbolik saja dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini.

Fahri memandang kinerja Ma’ruf tidak bisa dibandingkan dengan pendahulunya Jusuf Kalla (JK). Karena, kata dia, Ma’ruf ditugaskan untuk menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan.

“Saya kira tugas Ma’ruf itu menurut saya ya beda dengan tugas JK. Tugas JK mau involved ke manajemen. Tugas Ma’ruf itu simbolik saja, jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga,” kata Fahri.

4. Minta Tak Pindah Ibu Kota Negara
Fahri sempat mengkritik wacana Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Fahri menilai hasil kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak terlalu dalam.

“Saya sudah baca kajiannya, enggak terlalu dalam kajiannya,” kata Fahri pertengahan tahun 2019 silam.

Fahri meminta pemerintah tak meneruskan rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Jokowi sama sekali tak masuk akal karena aktivitas pemerintahan sudah terlanjur terbentuk di DKI Jakarta.

Selain itu katanya, pusat bisnis dan perdagangan juga sudah tumbuh di Jakarta.

“Nyaris pemindahan ibu kota tidak masuk akal, makanya saya bilang jangan pindah ibu kota, tapi pindah kantor pemerintahan saja,” ujarnya.

5. Anggap Program Prakerja Mustahil
Fahri juga sempat mengkritik program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.

Fahri menganggap program Jokowi itu mustahil. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan akan terlampau besar dan ada beberapa kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah dalam menekan angka pengangguran adalah membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.

“Ya enggak mungkin, orang nganggur di Indonesia ini kan bisa 100 juta mau dikasih berapa? Punya uang berapa, iya kan?” katanya. (cnnindonesia/ags/data2)

Advertisement

Update Covid-19 Indonesia 11 Agustus: Total Kasus Positif 128.776

Ilustrasi
agregasi

JAKARTA –  Jumlah pasien positif Covid-19 atau virus corona di Indonesia semakin melonjak. Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat kasus positif virus Corona (Covid-19) hingga 11 Agustus 2020 bertambah 1.693 kasus. Sehingga akumulasi sebanyak 128.776 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 25.791 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat sebanyak 83.710 orang. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah menjadi 5.824 orang. Sementara itu, sebanyak 85.928 suspek Covid-19.

Sebelumnya, kemarin total kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 10 Agustus 2020 berjumlah 127.083 orang. Untuk kasus yang sembuh sebanyak 82.236 orang, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 5.765 orang.

Advertisement

Sambut Hari Jadi Polwan ke-72, Polda Sumut Adakan Donor Darah

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, melaksanakan bakti sosial dengan mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-72, Selasa (11/8).

Bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut kegiatan donor darah ini diikuti 102 personil dari masing-masing satuan kerja (satker).

Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu Tim Medis mengecek kondisi suhu tubuh para pendonor memastikan kesehatan saat mengikuti donor darah.

Bahkan, dalam kegiatan donor darah itu tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, mengatakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Jadi Polwan ke-72.

“Mudah-mudahan kegiatan donor darah ini sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuh darah,” katanya usai meninjau jalannya proses donor darah.

Disinggung mengenai Hari Jadi Polwan ke-72, Martuani berharap ke depan seluruh Polwan jajaran Polda Sumut semakin dewasa dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Donor Darah, Kompol Nuri, mengatakan kegiatan donor darah yang diadakan Polda Sumut bekerja sama dengan PMI Medan yang membantu menyediakan sarana dan prasarana.

“Target donor darah Polda Sumut ini dengan mengumpulkan 100 katung darah dengan melibatakan personil Polda Sumut dari perwakilan setiap satuan kerja,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Tahanan Membludak, Poldasu Akan Bangun RTP di Eks Sampali

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. (WOL Photo/Sastroy Bangun)

MEDAN, Waspada.co.id – Tahanan di sel Polrestabes Medan dan Polsek jajaran Polda Sumut hampir semuanya mengalami over kapasitas imbas dari pandemi Covid-19.

Bahkan, penumpukan tahanan ini juga disebabkan karena pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rutan tidak menerima tahanan titipan.

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengaku Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin telah berkoordinasi dengan pihak Lapas di Sumatera Utara.

Dalam koordinasi itu, pihaknya ada rencana melakukan pembangunan atau merelokasi ruangan tahanan baru di eks Sekolah Polisi Sampali Sumut.

“Kita sudah koordinasi, dalam hal ini Krimum Poldasu dengan Lapas untuk membangun Rumah Tahanan Polisi (RTP) di eks Sampali,” katanya, Selasa (11/8).

Namun, Tatan mengungkapkan karena situasi saat ini masih pandemi Covid-19, pembangunan rumah tahanan itu masih ditunda.

“Untuk saat ini, pihak kepolisian masih memanfaatkan secara maksimal ruangan tahanan yang ada menunggu pembangunan RTP yang baru,” pungkas mantan Waka Polrestabes Medan tersebut.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Dampak Erupsi Sinabung, Pemadam Kebakaran Semprot Jalan Kota Berastagi

WOL Photo

BERASTAGI, Waspada.co.id – Tim pemadam kebakaran menyemprot ruas jalanan Kota Berastagi karena tertutup abu vulkanik Gunung Sinabung.

Upaya penyemprotan ini dilaksanakan agar para pengendara bisa melintas serta mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Kini, ketebalan abu yang menutupi jalanan akibar erupsi Gunung Sinabung telah berangsur menipis setelah disemprot petugas pemadam kebakaran,” kata Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Natail Perangin-Angin, Selasa (11/8).

Diketahui, Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Tanah Karo, kembali erupsi, Sabtu (8/8) sekira Pukul 01.58 WIB dini hari.

Informasi diperoleh, erupsi ini menyemburkan abu vulkanis setinggi kurang lebih setinggi 2.000 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur.

Bahka, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi 3644 detik. Status Level III Siaga.

Akibat dampak erupsi itu menyebabkan empat Kecamatan di Kabupaten Karo yakni Kecamatan Naman Teran, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Simpang 4 dan Kecamatan Merdeka tertutup abu vulkanik.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Rawan Korupsi, Masyarakat Kota Medan Disarankan Jangan Salah Pilih Pemimpin

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Sistem pemberantasan korupsi yang direkomendasikan belum dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah Kota Medan. Karenanya, budaya koruptif masih terus terjadi.

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Selasa (11/8).

Menurutnya, selain sistem yang masih belum berjalan dengan baik, penegakan hukum juga belum maksimal.

“Jadi itu semua sambung menyambung. Misalnya, APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang belum berjalan maksimal dalam pengawasan. Dan KPK tidak bisa menjalankan sendiri dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Untuk itu, Lili berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan ini. Karena tidak bisa berjalan sendiri, satu sama lain pasti ada hubungannya.

“Jadi tidak bisa dikatakan sistem pencegahan korupsi yang belum baik. Satu dengan yang lainnya bersambungan. KPK sifatnya secara pencegahan sudah maksimal. Sosialisasi, diseminasi, pendampingan, monitoring, kemudian merekomendasikan beberapa perbaikan aturan-aturan yang ada, telah dilakukan,” harapnya.

Lili mengungkapkan, KPK juga memastikan bahwa hal itu sudah sampai tahap mana rekomendasi dilaksanakan.

“Sekarang, soal lelang ada kesadaran tinggi, soal gratifikasi ada kesadaran tinggi, sistem sudah mulai dibangun perlahan-lahan. Memang perbaikan sistem dan prilaku koruptif itu, tidak bisa serta merta dihilangkan. Tapi perlahan-lahan dikurangi, itu bisa,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Lili meminta kepada masyarakat, kalau tahu itu korupsi, jangan dilakukan. “Jangan dibiasakan,” terangnya.

Terkait kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti, Lili menyarakan warga untuk menjadi pemilih yang cerdas.

“Memilihlah dengan cerdas. Bahwa dalam lima tahun ke depan, semua ditangan masyarakat. Apakah kota kita, daerah kita mau benar-benar sejahtera dan baik. Maka pilihlah pemimpin yang berintegritas, profesional dan yakin bahwa dia mampu untuk menjalankan amanat rakyat,” ujarnya.

Untuk para calon-calon kepala daerah, Lili pun menambahkan sudah ada rambu-rambu yang ditetapkan.

“Bagaimana dia melakukan pendaftaran, harus mengikuti mekanisme yang ada. Dan jangan menggunakan politik uang. Karena tidak akan pernah sehat, dan tidak akan pernah memberikan kecerdasan bagi masyarakat,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement