Beranda blog

Kepolisian New York Berlutut di Depan Massa Demo George Floyd

The Daily Gazette

NEW YORK, Waspada.co.id – Di tengah riuh protes atas kematian George Floyd, aparat kepolisian New York (NYPD), Amerika Serikat justru berlutut di hadapan demonstran.

Aksi yang terjadi pada Minggu (31/5) kemarin pun direkam oleh salah satu peserta demo, Aleeia Abraham. Dalam video, terdengar sejumlah demonstran terkejut dengan ‘aksi berlutut’ polisi ini.

“Saya benar-benar tidak menyangka. Saya tak pernah melihat ini sebelumnya,” ujar Abraham mengutip dari CNN, Senin (1/6).

https://www.facebook.com/2296feb9-bb00-48bd-b866-0fc16afa6568

Anggota Kepolisian New York saat itu berada di dekat aksi yang diadakan di komunitas Jamaika di Queens. Seorang pendeta mengundang petugas untuk datang ke lingkaran pengunjuk rasa dan berlutut bersama mereka.

Bersamaan dengan aksi berlutut para polisi, para demonstran pun bersorak dan kembali mengingatkan warga kulit hitam lain yang juga senasib dengan Floyd termasuk Trayvon Martin dan Ahmaud Arbery.

Sebelumnya, pemandangan serupa pun terlihat di Florida. Beberapa petugas polisi berlutut dan berdoa bersama para demonstran di depan Coral Gables City Hall.

Sementara itu di Michigan, Kepala Kepolisian Genesee Chris Swanson berjalan bersama demonstran setelah mereka meneriakkan “Berjalanlah bersama kami!”.

“Ayo, ayo! Ke mana kalian ingin berjalan? Kita akan berjalan sepanjang malam,” ujar Swanson.

Di tengah aksi protes bernuansa kekerasan dan penjarahan di berbagai wilayah AS, aksi di New York terbilang damai. Menurut Abraham, sepanjang dirinya aktif dalam berbagai gerakan bersama The BlaQue Resource Network, dirinya tidak pernah melihat polisi melakukan hal ini.

Baginya, ini pertanda bagus. Namun lebih dari itu, yang dicari demonstran adalah aksi nyata.

“Saya akan lebih terkesan ketika kita tidak diinjak dan ditembak mati. Itulah momen yang saya cari,” imbuhnya. (cnn/data2)

Advertisement

Puan Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Terapkan New Normal

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto : Okezone.com)

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tak tergesa dalam menerapkan fase normal baru di masa pandemi Covid-19.

Masukan itu menurutnya bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. “Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI mengingatkan Pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan The New Normal,”ujarnya dalam keterangan, Senin (1/6/2020).

Dengan berhati-hati dan tidak tergesa hal itu menurut Puan tidak akan memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

Selain itu, Puan juga mengingatkan adanya pra kondisi atau simulasi sebelum The New Normal benar-benar diterapkan.

“Diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakan, sebab rincian New Normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda,” ujarnya.

Selain itu, di hari lahirnya Pancasila ini, Puan mengingatkan pentingnya gotong-royong berskala besar. Sebab, Bung Karno menurutnya selalu mengingatkan inti Pancasila adalah gotong royong

Pada konteks saat ini, Puan menyebut Penanggulangan Pandemi Covid-membutuhkan kerja bersama gotong royong dari semua komponen bangs, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat.

“Alhamdulillah dalam menghadapi Pandemi Covid-19, saya melihat jiwa gotong toyi yang terpancar di tengah rakyat Indonesia. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat ada satu daerah yang antar tetangganya rukun membantu menyediakan makanan untuk salah satu warganya yang menjalani isolasi,” terangnya.

DPR-RI menurut Puan, beberapa bulan terakhir memfokuskan tugas konstitusional kami dalam melawan Covid-19 melalui Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Legislasi DPR.

“Lebih dari 150 rapat DPR-RI pada masa persidangan periode 30 Maret 2020 hingga 12 Mei 2020 berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya,” ia menandaskan. (merdeka/ags/data2)

Advertisement

Pembatasan Penerbangan Diperpanjang, Ini Dokumen yang Wajib Dipenuhi Calon Penumpang

(Foto: AP II)
agregasi

JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan penerbangan di bandara PT Angkasa Pura II (Persero) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, dari sebelumnya hingga 1 Juni 2020. Keputusan ini sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 05/2020, yang memperpanjang masa berlaku pembatasan perjalanan orang hingga 7 Juni 2020.

Menteri Perhubungan pun merilis Keputusan Menhub No. KM 116 tahun 2020, yang memperpanjang masa berlaku hingga 7 Juni 2020 untuk PM 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 37/2020 yang memperpanjang pemberlakuan hingga 7 Juni 2020 untuk SE No. 32/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara.

Sejalan dengan terbitnya tiga regulasi itu, maka prosedur keberangkatan penumpang rute domestik di tengah pandemi masih diterapkan di bandara PT Angkasa Pura II.

“Pembatasan penerbangan masih diberlakukan di bandara PT Angkasa Pura II hingga 7 Juni 2020, dalam artian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen,” ujar President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2020).

PT Angkasa Pura II menginformasikan, selama masa pembatasan penerbangan, orang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta terkain pelayana n percepatan penanganan Covid-19; pertahanan, keamanan dan ketertiban umum; kesehatan; kebutuhan dasar; pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluar inti tengah sakit keras atau meninggal dunia, juga diperbolehkan melakukan perjalanan. Selain itu, Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke daerah asal juga diperbolehkan melakukan perjalanan rute domestik dengan memenuhi terlebih dahulu persyaratan.

Terkait dengan pengecualian ini, maka PT Angkasa Pura II beserta stakeholder lain akan melakukan pengecekan dokumen yang diperlukan sesuai tercantum di dalam SE 05/2020, seperti:

1. Surat tugas bagi ASN dan TNI/Polri yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat eselon 2

2. Surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/organisasi non-pemerintah/lembaga usaha, yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor

3. Menunjukan surat keterangan uji tes Reverse Transcription – Polymese Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan

4. Surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter RS/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test

5. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui Lurah/Kepada Desa setempat

6. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah

7. Melaporan rencana perjalanan

Sementara itu, surat keterangan rujukan rumah sakit juga harus dilengkapi bagi pasien atau orang yang anggota keluarga inti sakit keras. Bagi orang yang ingin melakukan perjalanan karena anggota keluarga inti meninggal dunia, diminta melengkapi surat keterangan kematian.

Advertisement

Panen Kritik, Mendagri Tak Atur Secara Detail Soal New Normal

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak lagi mengatur tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19) usai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 menuai banyak kritik dari masyarakat.

Tito merevisi aturan itu dengan menandatangani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020. Kepmendagri perubahan itu diteken pada Minggu (31/5), empat hari setelah kepmendagri sebelumnya ditandatangani.

Dalam salinan Kepmendagri 440-842 Tahun 2020 yang diterima CNNIndonesia.com, Kemendagri mengubah hampir seluruh lampiran. Keputusan menteri itu saat ini hanya mengatur berbagai tata cara bekerja bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah.

Dokumen Kepmendagri 440-842 Tahun 2020 hanya berisi sepuluh halaman. Hal itu berkurang dari aturan sebelumnya yang mencapai 26 halaman.

Ada empat bagian yang tercantum dalam lampiran dokumen ini. Pertama, bagian pencegahan covid-19 secara umum bagi ASN.

Bagian ini mencantumkan aturan seperti cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan corona di tempat kerja ASN. Kemudian bagian kedua tentang penyesuaian sistem kerja.

Di bagian ini, Kemendagri memberi syarat-syarat ASN yang bekerja di kantor (WFO) ataupun di rumah (WFH). Bagian ketiga, dukungan sumber daya manusia aparatur yang mengatur pengawasan kinerja ASN.

Sementara bagian keempat mengatur penyiapan sarana dan prasarana kerja ASN saat new normal. Dalam beleid itu tidak ada lagi syarat pelonggaran PSBB, kriteria daerah yang bisa menjalani new normal, dan tata cara menerapkan new normal.

Tak ada pula aturan detail new normal, seperti pembatasan transportasi publik, aturan di area perkantoran, pusat keramaian, dan pembatasan gelaran acara.

Kepala Biro Hukum Kemendagri R. Gani Muhammad mengatakan dengan ada aturan baru ini, maka seluruh poin dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tidak berlaku lagi.

“Betul (seluruh aturan di Kepmendagri 440-830 gugur), karena lampirannya yang diubah dengan lampiran baru,” kata Gani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/6).

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menandatangani keputusan menteri terkait aturan pelaksanaan new normal. Dalam aturan itu, Tito membolehkan daerah untuk melonggarkan PSBB jika sudah dinyatakan zona hijau dan memiliki kemampuan menengah menghadapi corona.

Tito juga merinci aturan new normal di sejumlah sektor, seperti transportasi publik, pusat keramaian, penyelenggaraan acara yang menghadirkan massa, lingkungan pendidikan, hingga kegiatan di warung.

Namun, aturan itu memantik kritik, salah satunya dari komunitas ojek. Pasalnya dalam bagian transportasi publik, Kemendagri menyebut ojek online dan konvensional harus tetap ditangguhkan guna mencegah penyebaran virus antara penumpang dengan pengemudi.

Ketua Presidium Garda Indonesia (asosiasi ojek online) Igun Wicaksono bahkan menyatakan pihaknya siap melakukan demonstrasi besar-besaran di Istana Negara jika tetap dilarang mengangkut penumpang saat fase new normal.

“Pada Presiden sekalian (kami akan unjuk rasa) karena ini tidak sinkron dengan kementerian di bawahnya,” kata Igun saat dihubungi, Sabtu (30/5). (cnnindonesia/ags/data2)

Advertisement

Pelaku Penyerangan Polsek Daha Selatan Diduga Lone Wolf Jaringan JAD

foto: ist
agregasi

JAKARTA – Pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta menduga pelaku penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatas (Kalsel) merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.

“Dilihat dari atribut, model serangan dan targetnya ini dari kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, kemungkinan besar JAD,” kata Stanislaus saat dihubungi Okezone, Senin (1/6/2020).

Stanislaus mengatakan, penyerangan Mapolsek Daha Selatan ini tidak ada kaitannya dengan perayaan Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni. “Tidak ada kaitannya saya kira dengan Hari Pancasila,” imbuhnya.

Stanislaus menerangkan bahwa militan yang berafiliasi dengan ISIS biasanya menjadikan polisi sebagai musuh mereka.

“Salah satu pihak yang dijadikan sebagai musuh oleh ISIS di Indonesia adalah Polri karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Polri membuat kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS menjadi terdesak,” tandas dia.

Oleh sebab itu, polisi harus mewaspadai serangan yang dilakukan oleh seorang diri atau lone wolf.

“Harus diwaspadai aksi model lone wolf. Aksi model lone wolf sulit dideteksi, karena bergerak seorang diri sehingga tidak ada komunikasi atau transaksi yang bisa dipantau,” tukas Stanislaus.

Sekadar informasi, seseorang yang tidak diketahui identitasnya menyerang Mapolsek Daha Selatan. Dikabarkan satu orang polisi tewas akibat sabetan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Sementara itu, pelaku langsung ditembak mati oleh petugas. Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Selain menyerang anggota, OTK ini juga membakar sebuah mobil patroli milik Polsek Daha Selatan. Kemudian, ditemukan juga bendera ISIS di lokasi kejadian yang diduga milik pelaku.

Advertisement

Catat! Duel Juventus vs Lazio Terjadi 20 Juni

foto: twitter

ROMA, Waspada.co.id – Duel Juventus versus Lazio, laga yang bisa menentukan juara Serie A (Liga Italia) musim ini dikabarkan bakal dilangsung pada bulan Juli mendatang. Liga Italia sendiri dipastikan berlanjut mulai 20 Juni 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Pihak liga berencana merilis jadwal baru kompetisi pada Senin (1/6). Meski belum ada pernyataan resmi, bocoran jadwal memperlihatkan bahwa partai pekan ke-34 antara Juventus dan Lazio akan berlangsung pada 20 Juli mendatang.

Bianconeri mendapat keuntungan karena berstatus sebagai tuan rumah di Allianz Stadium. Guna memastikan gelar scudetto, baik Juventus maupun Lazio sama-sama membutuhkan kemenangan demi kemenangan di setiap laga sisa musim ini.

Sebelum kompetisi ditangguhkan, Juventus yang juga juara bertahan memimpin klasemen dengan koleksi 63 poin dari 26 penampilan. Tim asuhan Maurizio Sarri unggul satu angka atas Lazio yang terus menempel ketat di posisi runner-up. (wol/aa/dailymail/data2)

editor: AUSTIN TUMENGKOL

Advertisement

Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, berbicara peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana telah menjadi amanat UU Nomor 16 tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim.

Hal ini disampaikan Menteri Siti saat menjadi panelis dalam pertemuan internasional ‘Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement’.

Acara diskusi internasional ini dihadiri oleh menteri, kepala daerah dan champions dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan China. Serta diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara.

Indonesia dikatakan Menteri Siti telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.

”Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen perjanjian paris,” ungkap Menteri Siti, sebagaimana disampaikan pada awak media, Senin (1/6).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).

Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Dikatakan Menteri Siti, sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota, dan kabupaten.

”Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik, dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar daerah, antar sektoral, dan multi disiplin,” jelasnya.

Saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi.

Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

Disampaikan pula bahwa pada tahun 2019, subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.

”Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung,” ungkap Menteri Siti.

Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antar berbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

”Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,” tutup Menteri Siti.

Demikian, agenda internasional yang dihadiri peserta dari berbagai negara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).(wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Gawat! Hampir Tiga Bulan “Lockdown” Malaysia Terancam Resesi

ilustrasi (AP Photo)

KUALA LUMPUR, Waspada.co.id – Ekonomi Malaysia akan mengalami tekanan berat sebagai dampak dari mewabahnya pandemi virus corona (COVID-19).

Setelah membukukan pertumbuhan kuartalan paling lambat sejak krisis keuangan global, ekonomi negara ini diperkirakan akan memasuki resesi dalam empat hingga enam bulan ke depan, kata ahli statistik negara itu.

“Akibat perbatasannya tertutup bagi orang asing dan macetnya perdagangan di seluruh dunia, berbagai industri termasuk pariwisata dan penerbangan telah lumpuh, menambah ketidakpastian pada rebound perdagangan pada kuartal pertama,” kata Mohd Uzir Mahidin, kepala statistik Malaysia, dikutip dari MalayMail, Minggu (31/5).

Proyeksi perlambatan ke depan dalam ekonomi dikeluarkan setelah produk domestik bruto (PDB) negara itu hanya tumbuh 0,7% dalam tiga bulan pertama tahun ini. Itu merupakan angka pertumbuhan terendah sejak kuartal ketiga 2009, jelas Mahidin.

Angka itu jauh lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan 3,9% sampai 4,2%. Rendahnya pertumbuhan terjadi karena negara kehilangan 22,8 miliar ringgit (US$ 5,3 miliar) dalam output ekonomi karena memberlakukan kuncian (lockdown) di seluruh negeri, katanya.

Pada bulan Maret, ketika dunia memulai “Great Lockdown”, sebuah indikator utama mencatat penurunan tertajam sejak November 1991, kata ahli statistik.

“Dari indikasi awal pada bulan April dan Mei 2020, lingkungan ekonomi diramalkan tidak menguntungkan bagi bisnis Malaysia,” menurut laporan itu. “Dengan adanya lockdown global, situasi yang belum pernah terjadi ini telah menyebabkan kontraksi tajam terhadap ekonomi, tidak seperti sebelumnya.”

Sebelumnya, pada 10 Mei lalu Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengumumkan perpanjangan aturan pembatasan (lockdown) di negara itu selama selama empat minggu. Pengumuman itu akan membuat aturan lockdown yang disebut perintah kontrol gerakan (movement control order/MCO), akan tetap ada sampai 9 Juni mendatang.

Malaysia pertama kali memberlakukan MCO pada 18 Maret, saat kasus virus corona di negara itu mulai meningkat tajam. Selama MCO berlaku, sekolah dan bisnis yang tidak penting ditutup, dan orang-orang dihimbau tidak meninggalkan rumah mereka kecuali untuk membeli makanan, barang-barang penting atau untuk berobat.

Sebelumnya aturan itu telah dilonggarkan pada 4 Mei. Di mana sebagian besar bisnis dibuka kembali dan orang-orang mulai bisa bepergian untuk bekerja. Namun sekolah tetap tutup dan pertemuan sosial besar masih dilarang. (cnbc/data2)

Advertisement

1.241 Paket Bantuan Siap Meluncur di Kecamatan Simangambat

WOL Photo

PALUTA, Waspada.co.id – Penyaluran paket sembako sebanyak 1.241 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sembako yang penyalurannya selama 3 bulan berturut turut berjalan dengan lencar sesuai dengan protokol kesehatan, Senin (1/6).

Setiap paket berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 kg, gula putih 2 kg, dan mie instan 20 bks ini diserahkan langsung secara simbolis kepada warga oleh Kepala Desa Tanjung Maria Jaenuddin Hasibuan di dampingi Bhabin Kamtibmas, Babinsa dan pemerintah kecamatan sebagai kordinator. Bertempat di kantor Desa Tanjung Maria Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta.

Camat Simangambat Umar Bakti Harahap melalui Kasi Pelayanan Pendapatan dan Kesos Kecamatan Simangambat Tam Tam Harahap mengatakan, penyaluran bantuan sembako di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilaksanakan mulai hari Minggu sampai dengan hari ini dan direncanakan akan selesai dalam tiga hari ini.

“Saat ini yang sudah kita bagikan sebanyak tujuh desa antara lain Desa Ulak Tano, Desa Tanjung Maria, Desa Sionggoton, Desa Gunung Manaon Sim, Desa Jabi Jabi, Desa Aek Raru dan Desa Paran Padang,” katanya kepada Waspada Online.

Penyaluran sembako ini dilakukan oleh pemerintah desa dan diawasi oleh TNI-Polri serta pemerintah kecamatan sebagai koordinator. Target penyaluran sembako ini akan selesai dalam tiga hari (Minggu – Selasa). “Jumlah paket sembako yang akan di salurkan di Kecamatan Simangambat sebanyak 1.241 Paket ini sama dengan jumlah data yang ada,” pungkasnya.(wol/bon/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Advertisement

Demonstran Anti Rasisme Serbu Gedung Putih, Trump Dilarikan ke Bunker

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (AP/Alex Brandon)

WASHINGTON DC, Waspada.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan sempat dilarikan ke ruang perlindungan bawah tanah (bunker), ketika massa pengunjuk rasa kematian warga kulit hitam, George Floyd, mengepung Gedung Putih pada Jumat pekan lalu.

Seperti dilansir CNN, Senin (1/6), menurut sumber peristiwa itu terjadi pada Jumat (29/5) malam.

Sumber mengatakan para ajudan membawa Trump ke bunker dan berlindung selama satu jam. Setelah itu Trump dibawa ke ruangannya ketika situasi sudah terkendali.

Mereka juga membawa ibu negara, Melania, dan anak bungsu Trump, Barron, ke bunker.

baca juga: Air Jordan Ikut Bersuara Soal Rasisme

“Jika status keamanan di Gedung Putih sudah mencapai merah, maka presiden harus dipindahkan ke Pusat Operasi Darurat (EOC). Melania Trump, Barron Trump dan seluruh anggota keluarga presiden juga harus dipindahkan,” kata sumber itu.

Menurut laporan The New York Times, Trump memuji tindakan Pasukan Pengamanan Kepresidenan AS (Secret Service) terhadap kondisi pada saat itu.

Aparat kepolisian dilaporkan berhasil memukul mundur dan membubarkan para pengunjuk rasa yang berada di depan Gedung Putih.

Secret Service juga menyarankan kepada para pegawai Gedung Putih untuk menyembunyikan terlebih dulu tanda pengenal mereka saat menuju tempat kerja atau pulang, dan baru diperlihatkan di depan pintu masuk. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat elektronik dengan alasan untuk mewaspadai kondisi yang terjadi saat ini.

Sebab, hari ini massa kembali berkumpul di Washington D.C., menggelar aksi keprihatinan.

Sebanyak 40 kota dan 15 negara bagian di AS saat ini menerapkan jam malam untuk meredam gelombang demonstrasi.

Bahkan di beberapa kota, pemerintah setempat meminta bantuan kepada korps pasukan Garda Nasional untuk membantu pengamanan bersama-sama polisi.

Kelompok peretas Anonymous mengunggah video berisi ancaman akan membongkar kejahatan yang dilakukan anggota Kepolisian Minneapolis, Minnesota, terkait dengan kematian George Floyd yang memicu aksi demonstrasi dan kerusuhan di sejumlah daerah di AS.

Floyd meninggal setelah mengalami tindak kekerasan oleh anggota Polsek 3 Minneapolis, dengan dalih melawan ketika ditangkap pada 25 Mei lalu.

Petugas kepolisian Minneapolis, Derek Chauvin, yang menekan leher Floyd dengan lutut saat penangkapan hingga tersangka kehabisan napas dijerat dengan sangkaan pembunuhan tingkat tiga.

Kasus Floyd memicu aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan dan penjarahan di Minneapolis, Atlanta, San Francisco, Miami, dan Denver.

Kasus tersebut saat ini ditangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Minnesota, Keith Ellison.

“Kami akan menegakkan keadilan seadil-adilnya,” kata Ellison.

Ellison menyatakan berterima kasih kepada kantor Kejaksaan Hennepin atas kerja sama dalam kasus tersebut.

Selain itu, Kepolisian Minneapolis juga memecat dua anggotanya yang dinilai melakukan tindakan berlebihan saat menangani demonstrasi. (cnn/data2)

Advertisement