MEDAN, Waspada.co.id – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Untuk Perubahan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan pelaksanan sistem Pemilu dengan proporsional terbuka.
Hal tersebut disampaikan puluhan massa melalukan aksi berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5). Mereka juga menegaskan bahwa masyarakat menolak adanya politisasi birokrasi dan aparat negara dalam Pemilu 2024.
“Kami di sini juga mendesak MK atau pemangku kebijakan di pusat segara menentukan sikap, ini pemilu terbuka atau tertutup. Apabila tertutup ada apa dengan tertutup, karna ini jelas demokrasi kita mundur kalau tertutup,” kata koordinator aksi, Roni Alhadi.
Dia menyebutkan, masyarakat juga menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pelaksanan Pemilu 2024, karena akan merusak demokrasi yang sudah berjalan baik.
“Menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan,” ungkapnya.
“Kita mendesak poin yang utama adalah menolak adanya Presiden Jokowi ikut cawe-cawe menentukan bakal Capres Pemilu 2024,” sambungnya.
Menurutnya, pergantian presiden merupakan hal yang normatif. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi indonesia menjadi lebih baik.
“Kami juga meminta agar masyarakat Indonesia tidak terjabak dalam polarisasi dan politik identitas dalam Pemilu 2024,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post