KUTACANE, Waspada.co.id – Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara (APDESI Agara), Nawi Sekedang, mengaku geram terkait perilaku jurnalis yang menerbitkan pemberitaan tendensius dan tidak berimbang.
“Perlu dibenahi dan dididik kembali, atau samasekali di nonaktifkan, sebab perilaku mereka terlalu meresahkan. Kita hanya memerlukan wartawan yang memiliki dedikasi dan memiliki legalitas yang resmi,” ungkap Nawi, Rabu (24/5).
Dedikasi yang dimaksud yaitu, suatu pengabdian yang bertujuan mulia. Sedangkan legalitas, menurutnya, wartawan yang resmi dan diakui oleh Dewan Pers.
Menurutnya, akhir-akhir ini perilaku oknum wartawan semakin meresahkan, banyak Kepala Desa menjadi tumbal. “Banyak wartawan bertindak di luar batas tugas, bahkan berani memintai sejumlah uang,” sebutnya.
Dikatakan dia, saat ini pihaknya sangat resah, bahkan berupaya mencari perlindungan dari pihak berwajib maupun kepemerintahan. “Wartawan banyak menerbitkan berita tendensius yang tidak berimbang,” ungkapnya.
“Kita juga berharap kepada semua lembaga kewartawanan, kiranya dapat meminimalisir jumlah wartawan. Tidak membiarkan perkembangannya yang tidak memiliki legalitas resmi,” katanya.
Meminimalisir jumlah wartawan, menurut dia, pihak lembaga kewartawanan khususnya dari lembaga PWI, dapat melakukan mempersempit ruang perekrutan. “Upaya mempersempit yang dimaksud itu, menurutnya dia, dapat memperkecil perkembangan wartawan yang abal-abal,” anggapnya.
Ketua PWI Agara, Sumardi, mengatakan saran yang disampaikan Ketua Apdesi sangat diterima olehnya. “Tetapi hal itu perlu merujuk pada PDRT organisasi PWI yang hanya berkewajiban membenahi keanggotaan saja,” terangnya.
“PWI berkewajiban hanya membenahi keanggotaan saja, tidak melingkup kepada sejumlah wartawan. Namun perlu untuk didorong kepada Dinas Kominfo agar dapat menertibkan hal yang dimaksud,” timpalnya. (wol/sur/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post