MEDAN, Waspada.co.id – Video dua warga Kota Medan yang mengaku menjadi korban penipuan pekerjaan dan disiksa (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Myanmar, viral di media sosial (Medos). Kedua warga tersebut meminta Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk segera memulangkan mereka lantaran tak tahan terus disiksa selama berada di negeri seribu pagoda tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Medan Illyan Chandra Simbolon, mengaku telah mengetahui viralnya video tersebut. “Untuk lebih berkompeten dalam menangani hal ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Meski begitu, kita akan terus berkordinasi dalam menanggapi permasalahan ini,” ungkapnya, Jumat (26/5).
Saat disinggung bagaimana fungsi pengawasan Disnaker Kota Medan mengingat banyak masyarakat yang kerap tertipu bekerja di luar negeri, mantan Camat Medan Baru ini menyebut bahwa semua fungsi pengawasan Ketenagakerjaan berada di tingkat provinsi.
“Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014, semua fungsi pengawasan berada di tingkat provinsi. Kita juga terus berkolaborasi dengan pemangku kebijakan di kewilayahan baik lurah maupun camat untuk terus memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak tergiur dengan janji-janji pekerjaan di luar negeri yang belum pasti kebenarannya,” katanya.
Kepala BP2MI Kota Medan Harold Simanjuntak, menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui adanya informasi terkait dua warga Kota Medan yang menjadi korban TPPO di Myanmar.
“Yang kita tahu, ada 25 warga Indonesia yang sebagiannya warga Kota Medan berada di Myanmar. Saat ini semuanya juga dalam proses pemulangan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Untuk ada dua orang yang tersendiri kita belum dapat informasi,” ucapnya.
Dengan adanya informasi itu, Harold menyebut bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait pemulangan kedua warga Kota Medan itu. “Untuk pemulangannya nanti tergantung KBRI di Myanmar, apakah langsung ke Kota Medan atau ke Jakarta dulu. Yang jelas informasi ini akan segera kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat harus diusut tuntas dan diberikan sanksi hukum yang tegas, termasuk kepada perusahaan yang memberangkatkannya.
“Kenapa hal ini bisa terjadi, pasti karena ada iming-iming dari perusahaan terhadap kedua korban. Untuk itu, kita minta pemerintah mengusut tuntas dan mencari tau perusahaan mana yang tega melakukan ini,” tegasnya.
Politisi PKS ini menambahkan, pihaknya meminta pemerintah bertindak cepat agar segera memulangkan korban dan menyelamatkannya dari aksi penyiksaan di Myanmar. “Pemerintah bersama instansi terkait harus bergerak cepat agar kedua korban bisa dipulangkan ke Kota Medan dan berkumpul dengan keluarganya,” pungkasnya.(wol/mrz/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post