JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung program ‘bapak asuh’ sejumlah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Program ini diantaranya dijalankan tiga kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis.
Hal ini juga menjadi salah satu inovasi yang membuat Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3 persen pada 2022.
“Angka stunting Provinsi Riau sudah relatif kecil, Provinsi Riau mengalami penurunan cukup drastis dari 22,3 persen pada tahun 2021 menjadi 17,0 persen di tahun 2022. Terima kasih kepada gubernur, bupati dan wali kota. Ini prestasi yang luar biasa karena Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional (21,6 persen),” kata Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau dikutip Jumat (10/3).
Lalu, selain inovasi dengan program bapak asuh, Muhadjir juga mendorong agar segenap jajaran pemerintah Riau dapat mengoptimalkan realisasi anggaran dana desa dari pusat.
Ia juga menyebut dana desa untuk Provinsi Riau baru tersalur Rp 86,87 miliar atau 6,01 persen, Pagu Alokasi Dana Desa Rp. 1,44 triliun. Kemudian BLT Desa yang tersalur ke Rekening Desa baru sebesar Rp. 5,99 miliar, 1,66 persen dari target 25 persen.
“Dana Desa yang cukup besar untuk Provinsi Riau mohon digunakan betul untuk menangani tiga hal, yaitu ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketiganya itu sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 yang penggunaannya tidak harus sendiri-sendiri, tetapi bisa simultan. Misalnya saya mencatat untuk yang masih membutuhkan sanitasi dan jamban bisa diambilkan dari dana desa,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan bahwa program ‘bapak asuh’ merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya.
“Dana program ‘bapak asuh’ selain dari (aparatur) pemerintah juga dihimpun dari sejumlah stakeholder dan masyarakat yang mampu menjadi donatur. Baik bantuan berupa materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita stunting,” Indra.
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso juga menyampaikan keberhasilannya mencapai angka penurunan stunting menjadi 8,4 persen diperoleh dari komitmen kuat dari pihak-pihak dalam mendukung program ‘bapak asuh’. Salah satunya adalah jajaran Forkopimda yang meliputi komandan Kodim, kepala Kejaksaan Negeri, serta kepala Polres.
“Selain itu kami juga memiliki program bantuan keuangan selain dari dana dari pusat, yakni ‘Dana Bermarwah Maju dan Sejahtera’; satu desa mendapatkan pendanaan sebesar satu miliar,” kata Bagus.
Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar turun menjadi 14,5 persen dari 25,7 persen, sedangkan Kabupaten Bengkalis mencapai penurunan hingga 8,4 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 21,9 persen. Sedangkan di Kota Pekanbaru stunting sebanyak 16,8 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 11,4 persen, meski sudah mendekati target nasional 14 persen 2024. (wol/republika/ari/d1)
Discussion about this post