MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan sensus penduduk 2020 lanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
Pentingnya sensus penduduk 2020 lanjutan ini, sebagai parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk menghasilkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan RPJMN di bidang kependudukan.
Kepala BPS Provinsi Sumut, Nurul Hasanudin, menuturkan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan akan dimulai dari 15 Mei – 30 Juni 2022, dengan mengerahkan 4.048 petugas di lapangan yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Para petugas nantinya akan mendata kembali terkait karakteristik yang lebih sepesifik termasuk, mobilitas, fertilitas dan juga mortalitas.
“Bagaimana kita memotret migrasi dan juga datanya akan sangat relevan serta berguna untuk mendukung ketersediaan data SDGs, mudah-mudahan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan nasional,” tuturnya, Kamis (16/3).
Diketahui nantinya ada 83 pertanyaan yang disampaikan untuk mengumpulkan variabel dari 221 ribu rumah tangga di 33 kabupaten/kota. Pengumpulan variabel ini dilakukan petugas dengan dengan kunjungan door to door.
“Kami berharap kepada masyarakat yang akan di sensus, menerima petugas kami yang tersebat di 33 kabupaten/kota, agar informasi yang dikumpulkan lengkap dan tidak ada satu pun responden kita yang tidak terdata dengan baik. Data yanh dikumpulkan nanti, estimasinya untuk Provinsi Sumatera Utara akan dapat dihasilkan kualitas yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi itu, Hasanudin juga menambahkan tentang adanya sensus pertanian 2023. Tujuannya, pertama, untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi kecil. Kedua, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini. Ketiga,menyediakan kerangka sample untuk survei pertanian lanjutan.
“Data yang dihasilkan untuk sensus pertanian 2023 ini, data pokok pertanian nasional dilengkapi dengandengan data yang dapat menjawan isu strategis terkini di sektor pertanian , salah satunya urban farming. Kemudian, petani gurem, petani skala kecil sesuai standar FAO, indikator SDGs pertanian dan geospasial pertanian,” tambahnya.
Selain sensus pertanian, BPS juga akan melakukan survei biaya hidup (SBH) 2022. Kegiatan SBH ini merupakan satu kesatuan rangkaian selama empat tahun dengan kegiatan persiapan 2021, pelaksanaan lapangan 2022, pengelolaan dan sosialisasi hasil pada 2023 serta penggunaan hasil untuk perhitungan IHK pada 2024.
“Tujuannya untuk mendapatkan paket komoditas dan membentuk diagram timbang dan menghasilkan diagram timbang di setiap kabupaten/kota IHK,” sebutnya.
“Cakupan SBH 2022 sendiri di Sumut akan dilakukan di Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan dan Gunung Sitoli yang merupakan kota IHK. Selain di lima kota IHK, SBH juga akan dilakukan di Labuhanbatu, Karo dan Deliserdang,” tandasnya. (wol/eko/d1)
Discussion about this post