JAKARTA, Waspada.co.id – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus bersama Wakil Bupati H Samsul Tanjung, melakukan koordinasi pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Ruang Sriwijaya II, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) di Jakarta, Jumat, (17/3).
Kehadiran Bupati Labura beserta tim pembentukan MPP Pemkab Labura diterima Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto.
“Dalam waktu dekat Pemkab Labura akan mendirikan MPP, kiranya Kemenpan RB memberikan arahan dan rekomendasi perihal pembangunan MPP. Selanjutnya mendampingi Pemkab Labura agar bisa membentuk Mal tersebut sesuai aturan yang ada,” kata Hendriyanto.
Hendriyanto menyampaikan paparan terkait persiapan pendirian MPP seperti gambar pembangunan 3 dimensi gedung MPP, gambar lokasi tenan-tenan pelayanan, jenis layanan dan lainnya.
Asdep Ajib Rakhmawanto menyampaikan aturan dan perkembangan MPP di Indonesia bahwa baru 115 MPP di Indonesia. Artinya masih ada 394 kabupaten/kota belum terdapat MPP.
“MPP diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogyanya dicanangkan segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia 100 persen pada tahun 2024,” ucap Ajib
Ajib menyebutkan, mendirikan MPP tidak harus membangun gedung baru yang besar dan megah. Tetapi bagaimana sistem pelayanan publik berjalan optimal dan SDM memberikan pelayanan terbaik. (wol/rsy/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post