MEDAN, Waspada.co.id – Kader PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan mengomentari aksi saling ‘serang’ Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Medan Hasyim.
Menurutnya, Wali Kota Medan perlu memahami undang-undang pemerintah daerah secara utuh. Dimana lembaga DPRD juga berhak menentukan alokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Sutrisno menyikapi aksi saling ‘serang’, kedua Kader PDI Perjuangan itu. Ia menilai hal itu ditengarai merespon kritik yang disampaikan Hasyim terhadap program lampu mirip “Pocong” yang tak kunjung selesai.
Bahkan Hasyim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit proyek itu.
“Harus dipahami APBD itu adalah hasil paripurna DPRD, penyusunan APBD itu melibatkan DPRD sejak awal, prosesnya walikota sebagai kepala daerah mengajukan APBD, disitu ada negosiasi politik, DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu ke mana,” kata Sutrisno.
“Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap “nitip”, aspirasi dalam bentuk alokasi anggaran, dana hibah juga bisa diarahkan ke aspirasi oleh Ketua DPRD, dalam konteks itu harus diluruskan dulu,” ungkapnya.
Sutrisno menilai, apa yang dilakukan Wali kota Medan bukanlah contoh yang baik. Apalagi Bobby menuding Ketua DPRD lewat media sosial. Bahkan, kata Sutrisno, belum pernah mendengar ada omongan kepala daerah seperti itu.
“Jadi wali kota itu harus menyadari dan menyikapi sebuah persoalan juga harus secara profesional,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini mengatakan, seharusnya Bobby menggunakan dua koridor, apabila menganggap ada hal yang tidak sesuai koridor. Misalnya menggunakan rapat konsultatif dan mengundang Forkopimda. Kemudian ada komunikasi internal PDI Perjuangan.
“Jadi pernyataan yang kemudian di publish tanpa melalui klarifikasi itukan tidak etis namanya, lalu kalau misalnya dalam relasi kepala daerah, wali kota dan ketua DPRD yang satu partai ada hal yang tidak sesuai bisa dibahas di internal. Artinya wali kota sebagai kader PDIP bisa menyampaikan ke atasannya, ke ketua DPC atau DPD, atau DPP,” ungkapnya.
“Inikan komunikasi seperti ini menunjukkan buruknya komunikasi internal partai. inikan mencoreng ini, kecuali Bobby dengan pernyataannya ini mau keluar dari PDIP, tapi sesama kader PDIP itu sangat tidak etis,” sebutnya.
Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Ketua DPRD Medan, masih ada pada jalurnya. Dimana DPRD berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemko Medan.
“Rekrutemen staf, penempatan pimpinan OPD, alokasi anggaran, proyek itu memang harus diawasi, jadi kalau gak diawasi lagi apa kerjanya,” katanya.
“Jadi tendensius atau tidak itu sangat subjektif, tapi dalam fungsi pengawasan, karena saya pernah duduk di DPRD, cara duduk gubernur saja perlu saya awasi, itu artinya anda tidak luput dari pengawasan kita, yang ditunjukkan Hasyim adalah sebagai fungsi pengawasannya dan tidak boleh baper,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumut, Erris J Napitupulu, ikut memberi atensi atas “perseteruan” antara Bobby dan Hasyim.
Menurut Erris J Napitupulu, Ketua DPRD Medan selaku wakil rakyat, berhak untuk berbicara ke publik atas kinerja Pemko Medan. “Itu tugas dewan, sebagai salah satu fungsinya, pengawasan,” kata Erris, didampingi salah seorang pengurus, Agus Sinambela.
Karena itu, Wali Kota Bobby Nasution menurut Erris, seharusnya tidak langsung meresponnya dengan mengeluarkan statement ‘suka nitip-nitip’. “Kurang etis,” ujarnya.
Lebih lanjut Erris menyarankan agar kedua tokoh pemimpin di Kota Medan itu, segera berkomunikasi. “Masyarakat yang rugi kalau pimpinannya tidak akur. Jadi kita dorong ada ruang dialog, dan sama-samalah memberi pelayanan terbaik untuk warga Kota Medan,” pungkas Erris.
Sebagaimana gencar diberitakan, Wali Kota Medan melontarkan pernyataan terkait aksi Ketua DPRD Kota Medan yang disebutnya suka “nitip-nitip”. Meski tak merinci apa maksud dari pernyataan itu, namun telah menimbulkan polemik di kalangan publik.
Pernyataan Bobby sebagaimana diunggah di instagram pribadinya @bobbynst, Rabu (15/3) kemarin.
Dilihat Waspada Online, Rabu (15/3) dalam akun Instagram @bobbynst, Bobby mengingatkan Ketua DPRD (Kota Medan) jangan suka “menitip”. Namun Bobby tidak merinci secara pasti apa yang dititip tersebut.
View this post on Instagram
Menurutnya, dana yang dimiliki oleh Pemko Medan harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dana kelurahan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Itu dana yang dirasakan langsung oleh masyarakat ditingkat pemerintah kita yang paling kecil, kita bilang di kelurahan, dananya diberikan ke sana pemanfaatannya tolong bisa dirasakan masyarakat pak,” ucapnya.
Dia pun dengan tegas agar serius mengatasi hal tersebut dan tidak terulang kembali. “Saya ingatin siapa pun yang bawa-bawa itu ya, sekali lagi saya ingatin itu masalah-masalah seperti itu jangan diteruskan lagi lah,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post