MEDAN, Waspada.co.id – Oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan diduga melakukan pungutan liar (pungli) saat proses penerbitan SK pegawai honorer.
Modus yang dilakukan bervariasi. Untuk pegawai baru yang belum pernah punya SK sama sekali dikenakan biaya sebesar Rp300 ribu dan pegawai yang memperpanjang SK dikenakan biaya Rp300 ribu selama 7 bulan.
RelatedPosts
Seorang pegawai honorer Kemenag Kota Medan berinisial F yang berprofesi sebagai guru mengaku kecewa setelah dimintai uang oleh oknum pegawai Kemenag Medan melalui PNS di Madrasah tempatnya mengajar.
“Setelah terima gaji Rp1 juta sesuai dengan yang tertulis di SK, kemudian pimpinan kami di Madrasah meminta untuk kembali mentransfer uang Rp300 ke nomor rekening bendahara Madrasah setiap bulan sampai Juli 2023. menurutnya karena SK kami salah,” katanya.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Medan, Muhammad Husain Tanjung, sangat menyesal dugaan kebiasaan buruk oknum-oknum PNS di Kemenag Kota Medan.
Menurutnya, PNS seperti ini harus segera dipecat dari Kementerian Agama. Aparat penegak hukum harus cepat bertindak dan jangan biarkan berlarut-larut.
“Ungkap aliran dana pungli ini, setiap oknum PNS yang mengutip uang pungli ini selalu mengaku perintah pimpinan di Kemenag Medan, untuk itu harus segera diproses secepatnya,” ungkapnya, Senin (20/3).
Husein menjelaskan, tidak hanya F, pungutan yang sama juga dialami oleh pegawai lain sebab semua pegawai yang mengabdi di Madrasah negeri wajib membuat SK yang di keluarkan oleh Kemenag Medan.
“Yang buat kita lebih kecewa itu mereka pungli gaji guru honorer yang hanya Rp1 juta per bulan. Rp1 juta itu dapat apa? kenapa tega uang segitu masi di potong,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pungli di lingkungan Kementerian Agama ini tidak terlepas dari persetujuan pimpinan-pimpinan tinggi. Oleh karenanya GP Ansor Medan akan membuat laporan resmi ditujukan kepada aparat penegak hukum dan Kementrian Agama RI.
“Kami akan mendampingi para korban pungli Kemenag Medan dan memfasilitasi mereka untuk membuat laporan resmi. Terkhusus untuk Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum GP Ansor kami sangat berharap oknum pejabat seperti ini mendapat perhatian serius agar segera dipecat,” pungkasnya. (wol/lvz/d2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post