SINABANG, Waspada.co.id – Ratusan aparatur Badan Permusyswaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Simeulue, Aceh, Kamis (16/3) serentak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menyoroti pemerintah setempat yang dianggap abai terhadap kesejahteraan aparatur BPD di Kabupaten Simeulue.
Pasalnya, sejumlah keluhan yang disampaikan sekian lama, baik itu lewat surat maupun audensi tak juga membuahkan solusi dari pemerintah setempat. Alhasil, unjuk rasa pun menjadi pilihan akibat dari buntut kekecewaan mereka ke Pemerintah Simeulue.
“Sebelumnya sudah kami sampaikan keluhan kami lewat surat maupun audensi, bahkan sudah setahun lebih, tapi sampai sekarang tidak juga ada jawaban dari pemerintah Simeulue. Kami seperti tidak dianggap,” teriak sala seorang peserta pendemo.
Kepada pemerintah Simeulue mereka berharap solusi. Soalnya, tunjangan yang diterima perangkat desa BPD di Kabupaten Simeulue terbilang miris bahkan jauh dari kata kesejahteraan.
Hal itu diungkapkan koordinator aksi unjuk rasa yang juga ketua Persatuan Anggota Badan Permusyswaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Simeulue, Alis Anizar. Dalam tuntutannya, ia mendesak pemkab Simeulue serius mencari solusi terkait peningkatan kesejahteraan BPD, tak terkecuali menyangkut tunjangan, fasilitas kantor, Pelatihan Bimtek, dan operasional BPD.
Belum lagi pendapatan atau honor BPD tertinggal jauh dari kepala desa. Begitupun tunjangan yang tak jauh beda dengan tingakatan RT.
“Kami dengan kepala desa sama- sama di SK Bupati. Tapi gaji kami cuma 700 perbulan, bahka tunjangan kami sama dengan RT. Karena itu, kami datang untuk meminta solusi. Minimal disetarakan dengan SILTAP kepala desa, wakil ketua, sekretaris dan anggota disamakan dengan SILTAP kaur,kasi atau Kadus,” ucap Alis lantang yang didampingi wakil PABBPDSI Ramlan.
Selain itu, BPD Simeulue meminta pemangku kewenangan daerah kepualuan di Aceh itu dalam mengambil kebijakan dilingkup desa melibatkan instrumen BPD disetiap desa masing-masing.
“Kami seperti tidak dianggap oleh pemerintah Simeulue, soalnya, pengambilan kebijakan tentang desa, sering tidak meilibatkan BPD,” katanya lagi.
Tak sampai di situ, BPD juga menyoroti soal kelangkaan minyak tanah dikabupaten Simeulue. Pasalnya, di beberapa bulan terakhir, bahan bakar minyak tanah yang menjadi kebutuhan rumah tangga satu ini semangkin sulit didapat. Pemerintah pun diminta tak diam, sebab, minyak tanah bagian penting dari kebutuhan pokok masyrakat di Pulau Simeulue.
Menurut pendemo, di tengah ekonomi masyrakat yang kian merosot, seharusnya pemerintah hadir mengatasi persoalan ini. Karena krisis atau sulitnya mendapatkan minyak tanah bisa memicu kepanikan ditengah masyarakat. Apalgi, menjelang bulan puasa ramadhan.
“Soal minyak tanah juga pak, ekonomi masyrakat sekarang menjerit. Bapak enak, apa-apa semua bisa dengan instan, beda dengan kami masyarakat, lampu saja pakai aladok (lampu teplok). Jadi, kami berharap permasalahan minyak tanah ini juga segera diatasi,” timpalnya.
Menjawab Sederat keluhaan yang disuarakan BPD tadi, pemkab Simeulue melalui penjabat (PJ) Sekretaris daerah Asludin lantas menyahuti satu persatu.
Ia mengatakan, mekanisme besaran pembayaran tunjangan BPD disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Hal itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Ia menyiratkan, keluar dari regulasi tersebut bukan perkara gampang, ada konswekensi hukum.
“Untuk besaran tunjangan BPD, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Regulasi nya diatur dalam Permendagri. Namun, kita juga akan berupaya. Semoga bisa terealisasi,” tutur Sekda Asludin.
Sedangkan terkait persoalan krisis minyak tanah, dikatakan, pemerintah Simeulue dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait. Baik itu, pertamina maupun pangkalan distribusi.
“Kita akan duduk dengan semua pihak termasuk Pertamina membahas permasalahan minyak tanah ini,” pungkasnya.
Nah, tak lama berselang ditengah berlangsungnya aksi demo, Pj Bupati Ahmadliyah pun terlihat. Sama dengan penjelasan Sekda Asludin, ia menegaskan tunjangan BPD disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Disebutkan dirinya tak berani mengambil resiko hukum diluar ketentuan yang termaktub dalam regulasi. Pj Ahmadliyah, justru meminta BPD Simeulue turut serta memikirkan cara meningkatkan pendapatan daerah guna menjawab harapan BPD.
Sebab, jumlah APBK Simeulue cukup jauh jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Aceh.
“Besaran tunjangan yang diminta harus sesuai dengan ADD Desa. Kalau APBK sudah ada regulasinya. Karena itu mari kita berfikir bersama- sama untuk meningkatka PAD,” kata Ahmadliyah.
Tak pelak, penjelasan PJ Ahmadliyah lantas ditanggapi pendemo. Mereka menilai, asa sang PJ bupati ke BPD untuk mendongkrak PAD seolah diluar nalar. Lihat saja, saat sala seorang Korlap melempar pertanyaan tadi ke peserta demo, mereka menjawab dengan ucapan sindiran.
“Gaji kami cuma 700 kami diminta memikir pendapatan daerah. Sementara bapak memiliki kewenangan dan fasilitas, kalau begitu, gantian saja bapak, biar kami yang jadi bapak,” Sahut pendemo.
Disini aksi semakin terIhat alot. Khusunya, saat pendemo menyuguhkan petisi untuk ditanda tangani. Dari delapan isi petisi, Pemda Simeulue tampak keberatan pada poin satu. Alhasil, muncul penundaan penandatanganan petisi.
Pendemo pun lalu bergerak menuju Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPR) Simeulue, disana mereka disambut sejumlah wakil rakyat Simeulue. Diantaranya, Irwan Suharmi, Ihya Ulumuddin, Khoni dan Amsarudin.
DRPK Simeulue memastikan akan mengawal segala tuntutan yang disampaikan ratusan BPD ke pemkab Simeulue. Itu sebabnya, DPRK Simeulue tak keberatan menandatangani surat petisi PABPDSI.
“Kami akan kawal tuntutan dan aspirasi saudara- saudara BPD ini,” ucap, Ihya Ulumuddin.
Dipenghujung aksi, anggota dewan dan seluruh peserta demo melantunkan shalawat.
Amatan Waspada Online aksi unjuk rasa yang digelar sejak pagi hingga petang hari itu turut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, berjalan tertib, aman dan kondusif. (wol/ind/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post