MEDAN, Waspada.co.id – Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hendro Susanto, menyoroti kebijakan pemerintah pusat melarang pelaksanan buka puasa bersama bagi pejabat negara, mulai dari pejabat setingkat menteri hingga kepala daerah di kabupate/kota selama Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah.
Menurut Hendro, surat yang diterbitkan bernomor: 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023, terkesan lucu dengan kondisi di lapangan, karena PPKM sudah dicabut, tapi buka puasa bersama dilarang.
“Aturan yang lucu. Toh sudah dicabut PPKM di Indonesia oleh Pak Jokowi, sehingga ini terkesan paradoks,” kata Hendro saat dikonfirmasi, Kamis (23/3).
Saat ini, kata politisi PKS, seluruh lembaga atau instansi sudah bisa menggelar kegiatan di hotel-hotel atau ruang meeting sambil makan dan minum bersama. Menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi di Ramadan kali ini.
“Kenapa pula bulan puasa dilarang buka puasa bersama, sementara aktivitas lembaga (pemerintah) itu normal, mereka makan minum bersama setiap hari dan rapat-rapat bersama di hotel-hotel, mereka biasa aja, gak ada masalah kenapa harus dibatasi orang mau buka puasa. Jadi ada kesan masyarakat tidak boleh berkumpul di Ramadhan,” ungkapnya.
Hendro mengungkapkan kebijakan itu aneh, sebab acara besar lainnya juga telah dilakukan di Sumut seperti F1 Powerboat (F1H20) dan sejumlah konser-konser baik di Sumut dan di Jakarta.
“Dugaan kita ada kekhawatiran dari pemerintah takut terkonsolidasikan umat bersatu dan menjadi solid. Karena buka puasa bersama ini untuk menyatukan umat. Jadi kita mohon maaf ya, aneh kebijakan itu,” ujarnya.
“Mereka saja gak menjadi contoh sudah banyak aktivitas ramai seperti F1H20 dan konser-konser juga ada di Medan, ada konser Dewa, orang pesta juga aman,” sambungnya.
Dengan demikian, Hendro meminta kebijakan tersebut harus dikoreksi oleh pemerintah, apa maksudnya?. Apakah pemerintah sengaja mengekang orang berbuka puasa dalam rangka bersilaturahim. Padahal berbuka puasa itu dalam rangka memberikan semangat ibadah di Ramadhan dan kenapa harus dibatas-batasin.
“Aneh aja kebijakannya itu. Ambigu itu kebijakan, ketakutan yang tak ada dasarnya. Harusnya pemerintah itu mendorong bagaimana penguatan ekonomi, masyarakat tidak susah mengakses sembako dan harga-harga stabil,” sebutnya.
“Menjaga bagaimana menjaga ketahanan pangan di Ramadhan ini, sehingga di lebaran ini masyarakat tidak susah. Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak ambigu dan aneh-aneh membuat kebijakan lah,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Discussion about this post