JAKARTA, Waspada.co.id – Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia sepakbola U-20 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo. Ia menilai dampak politik dari batalnya ajang internasional ini sangat besar terhadap Pilpres 2024.
Sementara itu pada pemilu legislatif (Pileg), tak begitu mempengaruhi. Dampaknya justru relatif kecil. “Saya mengatakan demikian karena menduga Presiden Jokowi lumayan kecewa dengan pembatalan tersebut,” katanya dilansir dari laman republika, Kamis (30/3).
Dijelaskannya, pada Jumat 24 Maret 2023, Presiden Jokowi menerima Dubes Palestina Zuhair Al Shun di Istana Merdeka. Lalu pada hari Selasa 28 Maret Presiden menyampaikan kesetujuannya dengan sikap Dubes Palestina bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya, dan seterusnya.
Bukan hanya itu, lanjut Dradjad, Presiden juga menjelaskan, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah itu setelah melalui proses yang panjang. “Yang dikalahkan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu Brazil dan Peru yang punya prestasi tinggi di sepakbola,” ungkap pakar ekonomi INDEF ini.
Tidak itu saja, kata Dradjad, Menneg BUMN Erick Thohir pun ditugaskan ke Swiss agar melobby FIFA sebagai Ketum PSSI.
“Presiden memang tidak mengatakan langsung. Tapi rangkaian peristiwa di atas menunjukkan pentingnya ketuanrumahan Indonesia itu dalam pandangan Presiden,” papar dia.
Jangan lupa, Presiden Jokowi itu orang Jawa, dari salah satu episentrum budaya Jawa, yaitu Solo. Tidak semuanya harus diucapkan. Tapi ada nasihat Jawa yang bunyinya “kudu iso rumongso”. “Harus bisa merasa, sensitif terhadap hal-hal yang tersirat, tidak terucap apalagi tersurat,” kata Dradjad.
Jadi, amat sangat wajar jika Presiden lumayan kecewa. Sangat wajar juga jika Gubernur Jateng dan Bali dinilai punya andil dalam kekecewaan tersebut. “Apakah akan berdampak terhadap sikap beliau dalam pencapresan? Sebagai orang Jawa yang besar dalam budaya Jawa, meski pesisir karena asli Surabaya, rasa-rasanya jawabnya adalah Iya. Mudah-mudahan saya salah,” ungkap Dradjad.
Seandainya benar, menurut Dradjad, Presiden akan berubah sikap dalam pencapresan. Ujungnya bisa beragam. “Bisa berujung kesepakatan dan pengamanannya, bisa beliau menjadi 100 persen netral, dan yang paling drastis adalah mengubah capres yang beliau endorse. Bisa juga ujung yang lain,” paparnya.
Yang jelas, ungkap Dradjad, endorsement Presiden Jokowi berperan penting karena sangat tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi.(wol/republika/mrz/d2)
Discussion about this post