MEDAN, Waspada.co.id – Luapan warga Kecamatan Medan Kota tumpah saat anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, M Rizki Nugraha, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun Keempat Tahun Anggaran 2023 di Jalan Saudara Gang Taput, Sabtu (11/2).
Rata-rata keluhan warga yang hadir saat kegiatan menyerap aspirasi ini adalah persoalan kesehatan. Seperti yang dikeluhkan Anjeli, warga Kelurahan Sudi Rejo I Kecamatan Medan Kota. Katanya, kerabat dekatnya merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas III.
Iuran BPJS Kesehatan selalu dibayarkan, tetapi pada waktu digunakan ke Rumah Sakit Mitra Medika Amplas malah pihak rumah sakit menyebut kalau kerabatnya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. “Kata orang rumah sakit gratis, tapi setahu kami bayar. Kemana uangnya selama ini,” ucapnya.
Suwarni, warga Jalan Kemiri II Kelurahan Sudi Rejo II mempertanyakan keabsahan kartu BPJS Kesehatan miliknya. Sebab ketika berobat ke klinik mata menggunakan kartu tersebut tidak dikasih kacamata. “Mohon penjelasan dari bapak BPJS Kesehatan,” katanya.
Berbeda dengan kedua warga sebelumnya, Penti yang tinggal di Lingkungan 9 Kelurahan Sudi Rejo II mengaku sudah didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang bantuan tersebut belum ia terima. “Bagaimana itu pak dewan,” sebutnya.
Berbeda dengan Penti, Darmayanti Siregar mengaku air PDAM di tempat tinggalnya di Jalan Tapian Nauli Lingkungan 8 Kelurahan Telada Barat mengalir kecil. Bahkan pukul 06.00 pagi air selalu mati dan terkesan dijatah. “Setiap tengah malam kami menampung air, sampai kapan lah kayak gini pak dewan,” keluhnya.
Menjawab keluhan Anjeli, perwakilan BPJS Kesehatan Medan Ferry Oliver menjelaskan bahwa data peserta BPJS Kesehatan mandiri yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara otomatis akan berhenti. “Nah, kalaupun masih terus membayar, tidak semua warga yang masuk ke dalam DTKS masuk ke dalam program-program pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu menjawab pertanyaan yang diajukan Suwarni, Oliver menyarankan wanita paruh baya ini langsung datang ke rumah sakit dan selanjutnya meminta rujukan dari mereka agar diarahkan ke optik khusus kacamata agar segera ditangani.
Anggota DPRD Medan M Rizki Nugraha yang tak ingin konstituennya merasa ditinggal, berjanji akan menemui Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti untuk menanyakan kelanjutan hasil pendataan program PKH tahun lalu. Sebab, banyaknya masalah sosial yang muncul akhir-akhir ini dikarenakan Dinas Sosial masih menggunakan data tahun 2015 lalu.
“Soal air PDAM yang kecil, sampai sekarang pihak Kelurahan Teladan Barat belum juga mengirimkan surat permohonan. Makasih informasinya ibu Darmayanti Siregar, nanti saya follow up terus,” pungkasnya.(wol/mrz/d1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post