MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari serahkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK PWI) kepada Bupati Sergai H Darma Wijaya.
Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil mencetak sawah dengan bergotongroyong. Penyerahan penghargaan itu langsung disaksikan oleh Presiden RI Jokowi, Ketua MPR RI, Panglima TNI Laksanama TNI H. Yudo Margono SE MM CSFA, Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si, para Menteri, KSAD Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman SE MM, Para Duta Besar, Ketua Dewan Pers, Gubernur Sumut, para Bupati dan Wali Kota, pada acara Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serba Guna Jalan Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).
Di kesempatan tersebut, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari menyampaikan permohonan kepada Presiden Jokowi agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi Undang-undang tidak digunakan untuk memenjarakan wartawan.
“Jika persoalan terkait dengan tugas jurnalistik, saya minta kepada pihak kepolisian agar tetap memprosesnya dengan mengacu kepada UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan apabila persoalan itu tidak terkait dengan tugas jurnalistik, silakan proses sesuai dengan hukum pidana jika perbuatannya menyalahi KUHP,” tegas Ketua PWI.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dihadpan ribuan undangan mengungkapkan rasa bangga Sumut tahun ini menjadi tuan rumah. HPN tahun 2023 ini telah membangkitkan perekonomian masyarakat.
“Semuanya kebagian rezeki. Baru kali ini saya tahu bahwa Sumut punya sejarah tentang lahirnya pers pertama. Ini sungguh luar biasa. Ia berharap wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab dalam membuat berita.”
Lakukan konfirmasi dan tampilkan berita yang berimbang juga berikan solusi permasalahan yang menjadi kritikan rekan-rekan wartawan.
“Saat ini tiada hari tanpa berita. Hal itu seiring perkembangan teknologi yang menampilkan berita melalui media online. Saya senang dengan wartawan. Pemerintah butuh kritik dan saran sebagai kontrol sosial terhadap kinerja para pejabat dan lainnya untuk mejuan Negara maupun daerah,” ujar Gubsu. (wol/jo/pel/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post