MEDAN, Waspada.co.id – Indeks inklusi keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tertinggi ke-2 setelah DKI Jakarta dengan persentase 95,58 persen berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2022. Harapannya, capaian ini harus tetap dipertahankan ke depan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho, pada acara pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Jalan Gatot Subroto, Kamis (19/1).
Ia mengatakan, di tahun 2022 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota se-Sumut didorong untuk terus mempertahankan capaian tersebut, antara lain dengan mendorong pemanfaatan produk, serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan risiko.
Arief mengimbau, kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
“Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” kata Arief.
Sebagaimana roadmap TPAKD tahun 2023, peningkatan produk dan layanan keuangan syariah, untuk itu agar daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah.
Selain itu, program literasi/inklusi dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah. Arief juga berharap agar setiap kabupaten/kota membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan di tahun 2023.
“Kita tidak ada lagi waktu bersantai, terlebih apa yang telah disampaikan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Forkopimda se-Indonesia di Sentul untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga pengendalian inflasi, khususnya Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut, karena kondisi negara ini atau dunia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Arief juga mengucapkan terima kasih kepada OJK dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program kerja TPAKD di Sumut.
“Terima kasih OJK yang terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan berkolaborasi dengan TPAKD untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor ekonomi prioritas,” ungkapnya.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Untung Santoso, mengatakan workshop ini dilaksanakan untuk pembahasan usulan program kerja di 2023, yang nantinya akan disahkan oleh masing-masing kepala daerah untuk diimplementasikan oleh masing-masing anggota.
Dijelaskannya, di tahun 2023 ini ada lima program kerja TPAKD, yakni Ekosistem Desa Inklusi/Wisata, Perempuan Maju, Unggul dan Terhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent dan Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa. (wol/man/d1)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post