BINJAI, Waspada.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKS, Hendro Susanto, tegas menolak usulan Pemerintah menaikan biaya perjalanan haji mencapai Rp69 juta dari sebelumnya sekitar Rp39,8 juta per jamaah.
“Kita menduga Pemerintah gak punya empati kepada rakyat yang ingin menunaikan ibadah haji di tahun 2023 nanti. Kami tegas menolak usulan itu,” cetus wakil rakyat, dari Komisi E DPRD Sumut,” Sabtu (21/1).
Kendati demikian, politisi muda itu menyarankan agar ongkos perjalanan haji tak diubah, sama seperti tahun sebelumnya (2022).
“Usul dari Fraksi PKS agar biaya haji sama seperti di tahun 2022 kemarin, walapun nominal tersebut dinilai masih memberatkan calon jamaah haji. Pemerintah peka dong, harus hadir untuk rakyatnya,” tukas Anggota Dewan dari Dapil Sumut 12, Binjai – Langkat.
Dijelaskannya, jika mengacu ke tahun 2022/1443 Hijriah lalu, ongkos perjalanan ibadah haji yang dibayarkan langsung rata-rata per jamaahnya mencapai Rp39.886.009, meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.
“Dengan itu saja sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100%, kasihan calon jama’ah haji, kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyat,” pinta Legislator muda, yang dikenal lantang menyuarakan aspirasi masyarakat, Sabtu (21/1).
Suara dan sikap Fraksi PKS sama dengan apa yang di rasakan oleh rakyat, khususnya calon jamaah haji. “Kami menerima aduan dari masyarakat Sumut, baik via whatsApp maupun SMS, mereka meminta Fraksi PKS menolak wacana kenaikan ongkos haji.”
“Fraksi PKS DPRD Sumut mendorong Pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi dengan Arab Saudi, negosiasi yang optimal dari pemerintah indonesia bisa menekan kenaikan biaya haji. Pasalnya dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah,” tukas Hendro, memberi solusi.
“Lobi-lobi dong Pak Menteri Agama ke Pemerintahan Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh Legislatif, ini malah mau ditambah oleh pihak Pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan. Masih cukup waktu berkomunikasi secara elegan ke Arab Saudi,” ujarnya lagi.
Dirinya berharap, lanjut Hendro, itu hanya wacana sepihak oleh Kemenag, dia juga meminta Komisi VIII DPR RI menolak dengan tegas.
“Suara ini kami teruskan ke pimpinan Fraksi PKS di DPR RI, dari aspirasi calon jamaah haji asal provinsi Sumut,” pungkas dia. (wol/rid/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post