BINJAI, Waspada.co.id – Pemerintah Kota Binjai mulai membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2024 lewat Forum Konsultasi Publik yang berlangsung di Aula Balai Kota, Selasa (17/1).
Forum juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Binjai Ir. Muhammad Syarif Sitepu, narasumber perwakilan dari Bappelitbang Provsu Ronny Iswandy SE M.Si dan Kepala Biro Organisasi Sumut, Endang S.Sos.
Sementara narasumber daerah ada Kepala Bappeda Kota Binjai Majid Ginting S.Sos M.Si, sejumlah Ketua Komisi DPRD Kota Binjai, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, mengatakan Rapat Konsultasi Publik digelar sebagai salah satu tahapan dari rangkaian penyusunan RKPD Kota Binjai tahun 2024 yang bertujuan memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan.
“Konsultasi publik dimaksudkan untuk menyamakan persepsi semua stakeholder terhadap pedoman pembangunan daerah agar tercipta keserasian yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kota Binjai,” bebernya.
Program prioritas tahun 2024 yang disusun diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem layanan yang terintegrasi.
Lalu peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, yakni membangun aparatur sipil negara (ASN) yang punya kompetensi dan berintegrasi, dan peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja.
Rencana tema pembangunan yang diambil pada periode RPJMD tahun ketiga yaitu tentang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang Akuntabel Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Tema ini digunakan juga untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD pada maret 2024, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota pada Maret mendatang.
“Saya berharap forum konsultasi publik hari ini dimanfaatkan untuk memberi sumbangsih saran dan masukan positif guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota Binjai tahun 2024,” jelasnya Heri.
Pimpinan OPD dan stakeholder harus berpikir terbuka dan inovatif. Sebab, lanjut Heri, RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor.
“Hal itu agar penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2024 lebih terarah dan terukur serta mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang ada,” pungkasnya. (wol/rid/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post