Kapolres Sebut Pemberitaan Soal Dugaan Suap di KIP Simpang-siur, Ketua PWI Agara Buka Suara

KUTACANE, Waspada.co.id – Kapolres Aceh Tenggara (Agara), AKBP R. Doni Sumarsono, dinilai ‘nyeleneh’. Lantaran telah menyebut pemberitaan media simpang-siur. Orang nomor satu di jajaran Polres tersebut, seakan tidak mengerti dengan batas-batas kode etik keprofesian wartawan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara, Sumardi, Jumat (27/1), sebagai bentuk untuk menyikapinya.

Dikatakannya, sikap yang ditunjukkan oleh Kapolres tersebut, adalah sikap arogansi, tak pantas untuk mencemari karya-karya jurnalis. Semestinya karya jurnalis sangat dilindungi dan dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menggali informasi yang tengah terjadi di kalangan masyarakat banyak.

Bahkan, menurut Sumardi, berita atau informasi yang disampaikan melalui media massa, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas pokok Kepolisian yang meliputi pre-emtif, preventif dan represif. Sehingga akan gampang untuk menjalankannya.

“Berita media massa adalah sumber informasi, apa yang diberitakan, tentu telah melengkapi unsur dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Sumardi.

Untuk diketahui, pernyataan Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R. Doni Sumarsono, yang menyebutkan pemberitaan yang diterbitkan oleh media adalah simpang-siur dan nggak jelas, terkait dengan Isu suap pada kelulusan calon PPK dan PPS di Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat.

Pernyataan itu diungkapkan, pada saat menanggapi orasi Aliansi Peduli Pungli Sepakat Segenap (APPSP), yang menggelar aksi protes terhadap kebijakan Komisioner KIP, di depan gedung DPRK setempat, Kamis (26/1).

Menurut aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan aktivis itu, kebijakan Komisioner KIP pada seleksi perekrutan PPK dan PPS, penuh diwarnai isu gratifikasi dan tengah viral di media sosial hingga menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat, setelah diberitakan oleh kalangan media.

Walaupun tengah viral dan menjadi trending topik, namun pihak Kepolisian di wilayah hukum tersebut, belum bisa mengungkap dugaan gratifikasi itu, seakan bungkam dan tidak peduli dengan keresahan warga, sebut Juperi R, selaku penanggung jawab aksi. (wol/sur/d1)

Editor AGUS UTAMA