MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mendorong penguatan sinergitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Edy, kuatnya sinergitas APIP dan APH akan menekan secara signifikan kebocoran-kebocoran dana, termasuk meningkatkan penggunaan APBD yang tepat sasaran, sehingga pemulihan perekonomian Sumut bisa berjalan dengan baik.
“APIP dan APH harus punya sinergitas kuat, mencegah dan memberantas korupsi, jadi APBD kita selain efektif dan efisien juga tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat secara maksimal,” kata Edy, usai pembukaan Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (25/1).
Edy juga mengingatkan, APIP dan APH untuk bekerja sesuai dengan sistem, tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta meminta kepada APH untuk menekankan ini ke seluruh jajarannya hingga ke perangkat terkecil.
“Semua punya job desk masing-masing, ada sistemnya, ada peraturan, tetapi kadang-kadang ada yang nakal, jadi ini perlu ditekankan terus sampai ke perangkat paling bawah, baik Kejaksaan dan juga Kepolisian,” ungkapnya.
Jaksa Agung RI Burhanuddin yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak melakukan hal di luar tugas masing-masing, sehingga tidak terjadi gesekan antara APIP dan APH dalam menjalankan tugas.
“MoU ini untuk menyinergikan, bukan mengurangi fungsi, saya selalu menegaskan kepada jajaran saya jangan mengerjakan sesuatu di luar tugas Anda, itu juga berlaku untuk semua sehingga tidak terjadi gesekan,” tegas Burhanuddin usai pembukaan rakor dan penandatanganan Mou APIP dan APH.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan APBD menjadi instrumen penting untuk peredaran uang di suatu daerah. Besarnya peredaran uang di suatu daerah menurutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau peredaran uangnya bagus, daya beli masyarakat juga bagus, sektor swasta membaik, dan peredaran uang itu sebagian besar di daerah kita bersumber dari APBD, kalau penggunaan APBD-nya bermasalah, bagaimana bisa sektor swasta tumbuh?,” kata Tito Karnavian. (wol/man/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post