JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendukung komitmen Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dia menilai penanganan kasus kemiskinan ekstrem bisa sukses apabila melakukan validasi data terlebih dahulu.
“Kalau optimis memang kita harus optimis, tetapi yang penting seperti yang berulang-ulang saya katakan, yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi, validasi data kemiskinan DTKS,” kata Maman kepada wartawan, Senin (23/1).
“Kalau optimis memang kita harus optimis, tetapi yang penting seperti yang berulang-ulang saya katakan, yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi, validasi data kemiskinan DTKS,” kata Maman kepada wartawan, Senin (23/1).
Menurut Maman, dengan validasi data tersebut, kepala daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Nah setelah data itu bisa diperoleh maka kita harus bikin skema pengentasan kemiskinan yang efektif tidak hanya dengan program-program tetapi harus program terpadu. Sehingga misalkan target dalam satu tahun ada 10 juta orang miskin bisa kita entaskan, itu bisa tercapai,” ucapnya.
Selain itu, kata Maman, lewat validasi data, pemerintah bisa memetakan lokasi-lokasi yang tergolong miskin ekstrem. Dia juga menyarankan ada program terpadu untuk mewujudkan target pengentasan miskin esktrem.
“Iya, jadi semua kita prioritasnya adalah kemiskinan ekstrem setelah itu stunting. Nah kita harus jelas dulu yang miskin itu di mana saja, siapa saja, kalau data DTKS itu sudah jelas. Nah tinggal programnya, bukan hanya program parsial tetapi harus program yang terpadu,” ujarnya.
“Misalnya Rutilahu sekarang sudah berubah jadi rumah sehat terpadu, itu kan di dalamnya di samping rumahnya dibangun di unit usahanya pun dibangun,” tambahnya.
Untuk itu, politisi PKB ini menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah saat ini harus melakukan validasi data strategi program yang jelas agar bisa memetakan mana saja yang sudah mendapat program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan agar tidak lagi mendapat bantuan serupa.
“Iya kalau saya masukannya tadi validasi data strategi program yang jelas dan menyeluruh terpadu. Evaluasi yang betul-betul terus-menerus di mana yang sudah dapat program, mana yang sudah mengentas dari kemiskinan tidak perlu dapat program lagi. Jadi jangan carut-marut data itu yang penting,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut, pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
“Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi.
Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata dia saat Rakornas Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/1).
Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting lantaran Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035.
“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ini-nya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” tuturnya. (wol/merdeka/eko/d2)
Discussion about this post