MEDAN, Waspada.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan anggaran paling rendah dibanding OPD lainnnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, mengatakan serapan anggaran Dinas PUPR hanya mencapai angka 56,22 persen, karena jumlah proyek tahun jamak (multiyears) Rp2,7 triliun.
“Yang paling rendah ya Dinas Bina Marga. Tapi itu sebenarnya ada proyek tahun jamak yang orang biasa sebut Rp 2,7 triliun, tahun ini sebenarnya dibayar Rp500 miliar,” kata Arief, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat (13/1).
Ia menyebutkan, karena target hingga akhir tahun 2022 belum tercapai, pembayaran masih ditunda hingga tahun 2023. Untuk segi pengerjaan fisik, proyek Rp2,7 triliun sudah hampir rampung untuk tahun 2022.
“Ini lagi saya kumpulkan, kemarin sekitar 98 persen, tetapi inikan masih diberikan perpanjangan, sehingga pembayarannya ditunda ke tahun 2023 ini. Kalau itu dicairkan sebenarnya dia langsung 90 persen sekian, satu kegiatan itu saja,” ungkapnya.
Dekatahui, terdapat 10 OPD dengan serapan anggaran terendah, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 56,22 persen, Dinas Perhubungan 64,74 persen, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 79,05 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 76,22 persen.
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 72,62 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 70,89 persen. Rumah sakit Jiwa Daerah Prof Idrem 84,29 persen, Dinas perindustrian dan Perdagangan 83,28 persen, Inspektorat Daerah Provinsi 82,79 persen, Rumah Sakit Umum Haji Daerah 79,33 persen. (wol/man/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post