MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara, Muhammad Irzal, menyampaikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2023 di Sumut meningkat menjadi Rp493,7 miliar.
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut Musa Rajekshah berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyerap dana BOKB secara optimal guna mempercepat penurunan stunting sebagai fokus utama.
“Bersama BKKBN Sumut kita targetkan prevalensi stunting sebesar 18% tahun ini,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, saat rapat persiapan Rakerda dan rencana kegiatan Ambassador Goes to Lake Toba di Medan, Senin (30/1).
Tahun 2022, lanjut Ijeck, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021.
“Tahun 2022 kemarin kita targetkan prevalensi stunting turun 22%. Alhamdulillah, terealisasinya di bawah itu. Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan Pemprov dan kabupaten/kota. Kami yakin angka 18% bisa tercapai tahun 2023 bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Penyerapan BOKB yang dinilai belum maksimal di tahun lalu, lanjut Wagubsu, akan dibahas pada pertemuan di Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang.
“Kita bukan mau mengejar angka, melainkan daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi itu dikejar agar kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.
Muhammad Irzal juga menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55% dan 14,92% di tahun 2024. Irzal berharap realisasi dana BOKB bisa maksimal, karena tahun lalu belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100%.
“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi, di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57% dan Sibolga sebesar 86,92%. Tahun ini, dana BOKB meningkat jadi Rp493.759.896.000 atau naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
Ia pun berharap, tahun ini serapan dana alokasi khusus BOKB tersebut bisa meningkat. BKKBN, lanjutnya, telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan. Tim ini beranggotakan sekira 30.369 orang bidan, PKK, dan kader KB. Para TPK dibekali pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, dilengkapi penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat pendampingan kepada keluarga sasaran. (wol/aa/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post