JAKARTA, Waspada.co.id – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh dipastikan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Sayangnya, tanda-tanda pembangunan sarana prasarana pendukung pesta olahraga terbesar di Indonesia itu belum terlihat.
Jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang akan digelar di Sumut pada Februari mendatang, persiapan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 dibahas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) ‘Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah’ yang diadakan di Hotel Aston Kartika Jakarta, Jumat (16/12).
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari mengatakan HPN 2023 harus bisa menggali persiapan tuan rumah Sumut dan Aceh menggelar PON 2024. Faktanya, Sumut tidak memiliki kesiapan menggelar PON.
“Dalam acara ini, persoalan daerah harus kita angkat. Terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON , padahal waktu tinggal dua tahun,” sebut Atal.
“Kita menyatakan Sumut belum bergerak, karena itu kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti mendorong Sumut berbenah diri jelang PON. Kita ingin tahu kesiapan Sumut dan tercermin kesiapan fasilitasnya sampai saat ini belum ada pembangunan fasilitas. Kalaupun diundur, kita berharap ini harus sukses dan jalan, jangan sampai hanya kampanye tanpa persiapan,” papar Atal lagi.
Wakil I Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno, mengatakan bahwa PON ini tidak semata-mata hanya untuk olahraganya, tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional. Disebutkan, tuan rumah PON harus memegang prinsip sukses penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi.
“Ingin kerja sama dengan luar negeri sebagai investor. Kita komentari provinsi tidak bisa langsung menerima investasi dari luar negeri, karena harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan RI,” kata Suwarno.
Menyinggung pembangunan stadion di PON Aceh dan Sumut, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Essy Asiah mengatakan pihaknya tetap komit. Meski begitu, diakui pembangunan stadion standar internasional membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat mahal.
“Harusnya siap segala-galanya, termasuk membangun sebuah stadion, karena kita membangun stadion harus sesuai dengan standar internasional,” jelas Essy.
“Biasanya kita perlu pemeliharaan bangunan, kami tidak ingin ada anggapan PUPR hanya membangun, tetapi pemeliharaannya tidak dipikirkan, padahal selesai pembangunan kita sudah serahkan ke Pemda. Pasca-PON harus dipikirkan juga perawatannya,” katanya mengakhiri.(wol/aa/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post