MEDAN, Waspada.co.id – Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk tahun 2023 menurun. DBH yang diterima tahun 2023 turun Rp414,3 miliar, menjadi Rp1,748,14 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,162,44 triliun tahun 2022.
Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan perihal menurunnya besaran DBH untuk Sumut 2023. Menurutnya, DBH itu mempertimbangkan keadilan antara daerah penghasil dengan daerah-daerah lain.
“Jadi, terkait dengan dana bagi hasil memang berdasarkan perhitungan hasil tambang, sumber daya alam, termasuk perpajakan yang dihasilkan dalam suatu periode. Inilah yang menjadi dasar penghitungan,” kata Heru di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (2/12).
Ironi, bahwa Sumut dengan luas perkebunan sawit telah memberi kontribusi terbesar ke pemerintah pusat, namun justru menerima penurunan DBH tahun 2022.
“Jadi fungsi APBN di tengah keterbatasan finansial, ketepatan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini. Kita perhitungan juga bahwa APBN ini ada fungsi alokasi dan stabilisasi juga. Nanti akan konfirmasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Mengenai insentif fiskal pada tahun 2022 sebesar Rp247,88 miliar, namun turun menjadi Rp135,95 miliar di tahun 2023, tapi tergantung kinerja.
“Tergantung kinerja, kinerja tahun berjalan. Tadi yang bapak gubernur sampaikan, penanganan inflasi berhasil, kemarin dapat Rp10 miliar. Kemudian juga ini kemarin berhasil dari sisi kinerja APBD,” ungkapnya.
“Kemudian juga dukungan Pemda (PKBN), itu juga dapat insentif lagi sekitar Rp11,4 miliar. Jadi, bukan di awal itu hanya berdasarkan pembagian dari kinerja tahun lalu, nanti kinerja tahun berjalan, juga akan ada penambahan,” sambungnya.
Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, mengatakan APBN Rp63,60 triliun akan digunakan oleh pihak penerima (Satker), Pemprov dan Pemkab/Pemko), untuk menindaklanjuti apa-apa yang sudah direncanakan (dibranding).
Mantan Pangkostrad ini menjelaskan, alokasi APBN untuk Sumut itu mempedomani enam fokus utama kebijakan, sebagaimana ditekankan Presiden RI Joko Widodo. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas.
“Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi. Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post