JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengaku sudah siap jika aturan larangan ekspor bijih bauksit yang dimulai Juni 2023 akan digugat ke World Trade Organization (WTO).
“Gugat menggugat kan ya biasa ya, di Indonesia gugat menggugat banyak nggak? Inilah kehidupan,” kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya di Kementerian ESDM, Jumat (23/12).
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tengah memperjuangkan haknya dalam mendorong hilirisasi komoditas minerba di dalam negeri, termasuk bauksit. Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan hilirisasi tersebut, pemerintah sedang membangun 12 smelter bauksit hingga Juni 2023.
Yang sudah selesai (smelter) 4, tapi yang 4 ini operasinya under capacity, jadi engga penuh. Tapi 90 persen bijih diekspor, kita harapkan semuanya sudah harus bisa mempercepat, pertama 4 smelter harus memenuhi kapasitas terpasang,” ujarnya.
Arifin Tasrif mengungkapkan, saat ini baru empat smelter yang beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton per tahun. Selain itu, izin ekspor untuk 12 smelter tersebut telah diberikan karena memenuhi persyaratan pembangunan fisik smelternya.
“Selama ini yang dari surveyor-surveyor itu progresnya memenuhi syarat. Target selesai (pembangunan smelter) sesuai batas waktu, Juni 2023,” katanya.
Dia pun berharap jika 8 dari 12 smelter bisa selesai pada Juni 2023. Diharapkan bijih bauksit yang diproduksi bisa terserap semuanya di dalam negeri. Dia optimis, jumlah produksinya akan meningkat dari 25 juta ton bijih bauksit menjadi 40 juta ton.
“Mudah-mudahan bisa terealisasi Juni 2023, dari sisanya 8 itu akan diselesaikan. Dari 25 juta ton bauksit akan bertambah menjadi 40 juta ton. Itu sesuai dengan aturan perjanjian 2023 harus selesai, pembangunan smelter ini juga dilakukan verifikasi oleh surveyor, melalui data-data surveyor itu ekspor untuk bijih olahan,” pungkasnya. (wol/merdeka/man/d2)
Discussion about this post