MEDAN, Waspada.co.id – Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Rakor Pemda dan UAPPA-W.
Kegiatan ini dilakukan secara luring di aula Rizal Nurdin Jl Sudirman No 41 Medan. Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, FGD Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 mengusung tema “Akuntabilitas Laporan Keuangan Tingkatkan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”.
Kegiatan ini diikuti Gubernur Sumatera Utara dan seluruh bupati/wali kota se Sumut, Kepala BPKD/BPKAD/Kepala Bidang Akuntansi BPKD/BPKAD se-Sumut, Panglima Kodam I Bukit Barisan dan para penanggungjawab UAPPA-W. Acara ini menghadirkan narasumber dari, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Heru Pudyo Nugroho, dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen mewujudkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN/APBD.
“Tahun 2020, dari 34 Pemerintah Daerah di Sumatera Utara, baru 24 Pemda yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2021 terjadi peningkatan, dimana 26 Pemda berhasil meraih opini WTP. Untuk skala nasional LKKL yang melibatkan UAPPA-W masing-masing KL juga meningkat jumlahnya. Ke depannya diharapkan WTP atas LKPD/LKKL lebih meningkat lagi,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
Pada acara ini juga disampaikan penghargaan kepada 9 penanggungjawab UAPPA-W dengan rincian: 3 UAPPA-W Kategori besar, 3 UAPPA-W Kategori sedang, 3 UAPPA-W Kategori Kecil.
Dijelaskan, Opini WTP merupakan capaian terbaik yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini WTP juga merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices.
“Capaian opini terbaik itu tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai, kecukupan pengungkapan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan” lanjutnya.
Selain itu, Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa acara ini dapat membuka wawasan sekaligus memberikan pemahaman dan lesson learned yang komprehensif mengenai akuntabilitas keuangan dan kinerja, sehingga dapat terwujud kesatuan langkah dan sinergi dari seluruh elemen bangsa dalam semangat penguatan akuntabilitas dan secara berkesinambungan membangkitkan perekonomian nasional.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, kualitas LKPD seluruh entitas Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dapat tetap terjaga, terus memperoleh dan mempertahankan opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat Sumut sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia,” tutupnya. (wol/ari/d1)
Discussion about this post