MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menyesalkan dengan tidak hadirnya para pengambil keputusan (decision maker) seperti bupati, wali jota dan BPN untuk mengikuti rapat penanganan banjir di Sumut.
Rapat yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (23/11), belum menghasilkan keputusan kuat yang diharapkan ada hasil konkret untuk penanganan banjir di Sumut.
“Ini dijadwal ulang lagilah ya. Nanti undang lagi bupati, wali kota, BPN. Sekalian nanti diundanglah Forkopimda,” arahan yang disampaikan Edy kepada Plt Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Bambang Pardede.
Gubsu menegaskan, pihaknya akan membentuk tim terpadu pengendalian banjir di Sumut yang akan dikomandoi Pangdam I/BB bersama Kapolda Sumut dan didukung penuh Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, sertai balai atau satuan vertikal kementerian-kementerian terkait.
“Dulu pernah ini kita bentuk, tapi karena tamu tak diundang (Covid-19), ya nggak jalan. Dan ini memang butuh penanganan dari semua pihak, kolaborasi,” ujarnya.
Edy menyebutkan, tim terpadu pengendalian banjir tersebut tugasnya sama seperti pengendalian sungai Citarum di Pasundan, Jawa Barat, dengan dikomandoi Pangdam Mayjen TNI Doni Munardo.
“Enam bulan dikerjai Doni Munardo, dia letting saya, terus datang Pak Jokowi, seperti ini airnya bersih,” jelas Edy sambil menunjukkan cuplikan gambar Presiden Jokowi meninjau sungai itu pasca-penanganan.
Edy mengatakan, tim terpadu pengendalian banjir di Sumut akan segera terbentuk. Nantinya, akan diatur skema pembiayaan untuk kerja-kerja tim, baik dari Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, maupun dari Pangdam dan Polda.
“Segera, tapi yang diundang harus datang, punya pengambilan kebijakan, kalau diundang yang datang hanya yang mewakili tak selesai ini. Karena ada tim, kita bisa hibahkan, begitulah semua,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post