MEDAN, Waspada.co.id – Tuntutan percepatan Provinsi Tapanuli (Protap) agar terpisah dari Provinsi Sumut mengemuka. Rakyat pun telah membentuk Panitia Provinsi Tapanuli (PPT), dalam waktu dekat segera mendeklarasikan diri.
Ketua Umum Panitia Provinsi Tapanuli, JS Simatupang, pun memberikan alasan pembentukan Protap agar segera terealisasi. “Persoalan mendesak atau tidak tergantung kita memilah mana yang terbaik. Tetapi dari sektor perekonomian pemerintahan di Tapanuli itu semakin dekat kepada masyarakat. Niscaya kehidupan berekonomi semakin bergiat,” ungkapnya, Minggu (9/10).
“Anda bisa bayangkan Gubernur Sumut dengan memiliki 33 kabupaten/kota. Bagaimana bisa mengunjunginya. Jangankan mengunjungi, mengundang rapat bupatinya juga agak sulit. Mungkin setengahnya saja dia tidak kenal. Bagaimana kolaborasi pemerintah kepada rakyat bisa bersinergi. Ini harus perlu dievaluasi,” tambahnya.
JS Simatupang mengungkapkan, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu dekat dengan rakyat sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Ia mengaku , para panitia telah berbicara lisan secara langsung dengan para petinggi di negeri ini sehingga Provinsi Tapanuli dapat terwujud sesuai yang diharapkan masyarakat.
“Kita berharap bupati, gubernur harus menjadi bagian terdekat kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dari sektor ekonomi yang terbilang sangat tertinggal dari Bangso Batak,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Iskandar Simatupang Panitia Provinsi Tapanuli dari Kota Medan menegaskan, agar moratorium Provinsi Tapanuli utara agar dicabut agar pelaksanaan percepatan daerah dapat terlaksana.
“Nah, yang bisa mencabut moratorium Protap itu hanya Presiden Joko Widodo. Ini murni keinginan dari masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang melanggar hukum,” terang Ketua Pomparan Marga Raja Sianturi Purba Raja Kota Medan tersebut. (wol/lvz/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post