MEDAN, Waspada.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolak tersebut disampaikan anggota DPRD Fraksi PKS melalui interupsi saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/9).
Poster yang bertuliskan ‘PKS Menolak Harga Kenaikn BBM’ itu langsung ditunjukkan kepada Ketua DPRD, Baskami Ginting dan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi yang hadir dalam Sidang Paripurna itu.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Hendro Susanto, mengatakan PKS menilai kebijakan menaikkan BBM ini sangat tidak benar, karena tidak mendengar masukan yang tersebar di masyarakat, dan pemerintah tidak memahami hati dan jeritan rakyat.
“Sungguh terlalu, Kami kecewa dengan keputusan tersebut, Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan fraksi PKS dan tetap bergeming dengan keputusan menaikkan BBM dan solar bersubsidi,” kata Hendro.
Politisi PKS ini menegaskan, bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kalangan masyarakat luas, petani, nelayan, buruh/pekerja, pelaku UMKM, ibu rumah tangga dan masyarakat yang kurang mampu.
Menurut Hendro, dengan naiknya harga BBM ini, telah menciderai semangat ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’ yang tengah digaung-gaungkan oleh pemerintah.
“Kita ini baru keluar dari Covid-19, dan kebijakan presiden yakni pemulihan ekonomi nasional (PEN), lalu dapat kebijakan yang menaikkan BBM, kan miris,” ujarnya.
Selain itu, Hendro juga berkeyakinan, kenaikan harga BBM juga berdampak pada harga-harga lainnya khususnya harga pangan, harga sembako. PKS dalam hal ini akan terus mengkonsolidasikan langkah politik demi memperjuangkan harga BBM bisa turun.
“Jadi kami mengetuk hati pak jokowi, agar peduli dan berpihak pada masyarakat dengan membatalkan harga BBM dan solar bersubsidi,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post