MEDAN, Waspada.co.id – Organisasi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar forum diskusi grup (FGD) serta mengkaji beberapa kebijakan pemerintah di Kafe Intermezzo, Jalan Setiabudi, Selasa (6/9).
Dalam forum diskusi grup itu hadir sejumlah elemen organisasi yang tergabung Cipayung Plus seperti PMKRI, HMKI Sumatera Utara, GMNI Sumatera Utara, HMI Sumatera Utara dan KAMMI.
“Hari ini kita melakukan kajian-kajian intelektual terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tanpa harus turun ke jalan,” kata Ketua GMNI Sumut, Daniel Sigalingging.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM adalah momen yang sangat tidak tepat. Terlebih, masyarakat Indonesia baru saja mencoba pulih dan berusaha bangkit dari pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda.
“Pemerintah bukannya mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, justru negara melalui kebijakannya jelas tidak mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Daniel mengungkapkan, kenaikan BBM itu dikarenakan naiknya harga minyak dunia dan juga adanya mafia migas serta tidak tepatnya sasaran BBM subsidi. Namun pemerintah justru membuka kesalahan mereka yang tidak mampu mengendalikan mafia migas. Dan tidak mampu memberikan subsidi BBM tepat sasaran.
“Kebijakan yang diambil pemerintah bukan bagaimana agar BBM ini tepat sasaran tetapi menaikkan harga BBM yang jelas-jelas menaikkan penderitaan rakyat. Setelah kita lakukan kajian bahwa hari ini pemerintah bukan mengambil kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Daniel juga menyentil kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai kurang tepat sasaran.
“Pemerintah mengatakan bahwa yang mendapat BLT adalah yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Apakah pemerintah berpendapat yang bergaji 3,5 juta ke atas tidak berdampak dari kenaikan BBM,” cetusnya.
Maka dari itu, Daniel menambahkan atas dasar kenaikan harga BBM Cipayung Plus membuat kajian ilmiah serta berencana melakukan aksi ke Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan BBM.
“Hasil FGD ini nantinya akan kita berikan kepada DPRD, DPR RI sampai Presiden tentang kenaikan BBM dan diharapkan pemerintah turun langsung melihat dampak dari kenaikan BBM,” pungkasnya.(wol/lvz/d2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post