JAKARTA, Waspada.co.id -Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini sungguh tidak tepat. Karena berbagai komoditas yang sudah melambung tinggi, kini juga akan ikut berdampak lebih tinggi lagi harganya dan masyarakat akan semakin terjepit”, ujar Anggota DPD RI akrab disapa Haji Uma, Rabu (7/9).
Haji Uma mengingatkan, masifnya gelombang penolakan melalui aksi demonstrasi di berbagai daerah menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa masyarakat menolak keras dan dalam hal ini pemerintah mesti berhati-hati.
Menurutnya, jika kenaikan harga BBM bersubsidi atas dasar pertimbangan BBM subsidi selama ini banyak dimanfaatkan kalangan mampu atau penjelasan Menteri Keuangan terkait kuota APBN.
“Semestinya yang harus dilakukan pemerintah adalah mengawasi serta menertibkan distribusinya agar tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga BBM. Pemerintah harus pertimbangkan kembali kebijakan itu dan segera batalkan, kasihan rakyat jadi makin terjepit. Lebih baik fokus pada upaya menertibkan distribusi agar tepat sasaran, jika itu jadi dasar kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi”, kata Haji Uma.
Disisi lain, ia menyesalkan sikap pemerintah yang memaksa pihak SPBU swasta, yakni Vivo untuk ikut menaikkan harga BBM Ron 89 agar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Mestinya pemerintah senang rakyatnya masih terbantu SPBU swasta, bukannya malah memaksa mereka untuk ikut mencik rakyat yang sedang sekarat ekonominya.
“Ini aneh dan sangat kita sesalkan, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun saat ada SPBU swasta yang masih menjual BBM murah malah dipaksa ikut menaikkan harganya.
Mestinya pemerintah senang karena rakyat masih bisa dapat BBM lebih murah, tapi malah memaksa mereka untuk ikut mencekik rakyat”, tutup Haji Uma. (wol/fik/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post