MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi siap mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya mendorong para OPD lingkungan Pemprov Sumut mengutamakan produk dalam negeri dan tidak impor.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumut usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2022 secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (14/6). Jika mengoptimalkan pemakaian PDN, Edy meyakini akan memberi nilai tambah bagi negara, sektor ekonomi bangkit, lapangan pekerjaan meningkat hingga memicu investasi.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan belanja pemerintah pusat maupun daerah harus mengutamakan pembelian PDN. Hal ini dikarenakan akan memberikan nilai tambah bagi negara dan memperluas lapangan kerja.
“Kalau ada pabrik kecil yang biasa melayani kapasitas 100 karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pusat 100 ribu, mau tidak mau akan memperluas ekspansi pabrik dan industrinya. Pasti ada penambahan tenaga kerja dan investasi, tidak usah cari investor,” katanya.
Karenanya, Jokowi meminta belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting. Pertama, jangan hanya belanja tetapi harus memberikan nilai tambah pada negara. Kedua, mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan ketiga adalah efisiensi.
“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2,714 triliun dan APBD Rp1,197 triliun, tapi belinya produk impor bukan dalam negeri. Ini uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan maupun PPh Karyawan, ekspor, PNBP yang dikumpulkan dengan cara tidak mudah,” jelasnya.
Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisiplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri. (wol/aa/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post