JAKARTA, Waspada.co.id – Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta seluruh jajaran pengurus menghentikan saling menuntut secara hukum untuk menyelesaikan persoalan anggota dengan pengurus atau sesama anggota.
DK juga meminta seluruh jajaran kepolisian untuk menolak memproses pengaduan mengenai persoalan internal organisasi. Pihak kepolisian disarankan meneruskan pengaduan itu ke organ organisasi, seperti Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan PWI Pusat atau ke Dewan Pers.
“Tidak elok dan tidak semestinya persoalan internal organisasi dibawa ke ranah hukum”, tegas Ketua DK Ilham Bintang pada acara silaturahim dan halal bihalal pengurus di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/6).
Pertemuan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan jajaran pengurus. Dalam kesempatan itu, diumumkan juga pengangkatan Fachry Muhammad sebagai Ketua Dewan Penasihat menggantikan Margiono yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Ilham khusus menyoroti maraknya konflik internal organisasi yang berujung saling mengadu di kepolisian. Menurutnya, cara-cara semacam itu jelas ahistoris. Sejak berdiri 1946 lalu, tidak ada dalam kultur organisasi PWI. Sebaliknya, PWI justru mengupayakan sengketa berita dengan pihak ketiga menempuh mekanisme yang diatur oleh UU Pers, yaitu diselesaikan Dewan Pers.
“Kalau ada yang secara pribadi mengadu ke polisi karena merasa terganggu harga dirinya, DK- PWI tidak akan mencegah. Namun, DK-PWI tegas melarang mengatasnamakan organisasi. Apalagi menyeret organisasi PWI terlibat dalam sengketa hukum. Pelanggaran terhadap hal itu akan mendapatkan sanksi sesuai aturan organisasi,” tegas Ilham.
Dalam pernyataan terpisah, DK-PWI menyatakan keprihatinan atas peristiwa penyegelan gedung PWI Sulsel di Makassar oleh Satpol PP dua pekan silam. DK sudah meminta pengurus harian untuk menyelesaikan masalah kantor PWI dan tetap mengupayakan untuk dipertahankan status dan fungsinya seperti semula.
Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari menyatakan kegembiraannya forum silaturahim pengurus bisa digelar setelah lebih dua tahun nyaris berhenti. Organisasi memang tetap berjalan, namun komunikasi menjadi kurang efektif tanpa tatap muka.
“Zoom meeting menjadi jalan keluar, tetapi tetap beda rasanya,” katanya.
Atal juga merasa lega diangkatnya Ketua Dewan Penasihat yang baru, sehingga organ PWI kembali utuh dan dapat berfungsi optimal. Banyak agenda besar yang harus diselesaikan, antara lain Konkernas yang dilaksanakan berbarengan Porwanas di Jawa Timur dan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara.
Selain pengangkatan Ketua Dewan Penasihat Fachry Muhammad, Syamsuddin Ch Haesy juga diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat yang baru. (wol/aa/rls/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post