JAKARTA, Waspada.co.id – Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi menilai, beli BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina, justru bisa menyulitkan masyarakat daerah. Lagi-lagi, subsidinya tak sampai.
“Ada potensi rakyat di daerah tidak memperoleh subsidi, lantaran tidak bisa gunakan MyPertamina. Karena tidak ada akses internet. Potensi ini yang perlu dipikirkan solusinya,” papar Fahmy kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (28/6).
Selanjutnya, Fahmy merasa kurang yakin bahwa pembatasan konsumsi Pertalite dan solar menggunakan MyPertamina, bakal berhasil. Karena itu tadi, tidak semua konsumen khususnya di daerah terepncil, menggunakan gadget untuk mengakses MyPertamina. “Kedua, ya itu tadi, tidak semua SPBU ada internet-nya, untuk akses aplikasi MyPertamina,” ungkapnya.
Namun demikian, dia mendukung strategi pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar, memanfaatkan digitalisasi itu. Tujuannya baik, konsumen yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi memang harus dicegah. “Konsumen yang tidak berhak membeli Pertalite dipaksa untuk migrasi ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” ungkapnya.
Apabila konsep ini berhasil, kata dia, beban untuk menalangi subsidi dan kompensasi mengecil. Demikian pula beban pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi ke Pertamina, semakin susut.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution mengatakan, syarat MyPertamina untuk beli Pertalite atau solar, mulai dijalankan mulai 1 Juli 2022.
Alfian menerangkan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, merupakan salah satu amanah yang diembang Pertamina Patra Niaga. Diatur dalam Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.
“Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” jelas Alfian. (inilah/pel/d2)
Discussion about this post