JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji mengapresiasi rencana Pertamina membatasi penggunaan bahan bakar pertalite dan solar dengan regulasi mendaftar di website dan aplikasi MyPertamina.
“Pendaftaran ini sebenarnya bagus untuk mengatasi kebocoran BBM bersubsidi. Selama ini BBM bersubsidi ditengarai dipakai oleh mereka yang kaya yang sebenarnya tidak berhak,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (28/6).
Namun niat baik tersebut juga harus didukung dengan cara yang tepat. Ia menyebut tidak semua masyarakat penerima subsidi melek dengan teknologi sehingga ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pertamina.
“Hanya saja, program ini harus dipermudah dan disertai dengan bimbingan untuk bisa mendaftarkan diri. Problem utamanya orang yang berhak menerima subsidi biasanya tidak lancar berteknologi,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu mendukung kebijakan tersebut karena bisa menghemat keuangan negara. “Saya pikir tidak mengapa mengalokasikan anggaran di awal untuk sosialisasi dan bimbingan,” katanya.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan melakukan uji coba penyaluran pertalite dan solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di sistem MyPertamina.
“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangannya, Senin (27/6).
Pengguna yang sudah mendaftarkan kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui e-mail yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli pertalite dan solar.
Uji coba awal dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. (inilah/pel/d2)
Discussion about this post