MEDAN, Waspada.co.id – Pemprov Sumut tetap komit mengurangi angka kasus kekerasan pada anak. Karena itu, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah sepakat dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk membangun perlindungan berbasis anak dan desa.
Hal ini disampaikan Musa Rajekshah saat menerima kunjungan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait di Rumah Jabatan Wagub Sumut, Jalan Teuku Daud, Medan, Selasa (24/5).
“Upaya-upaya untuk menekan kasus kekerasan kepada anak sudah dilakukan Pemprov Sumut. Namun masih saja Sumut berada di delapan besar dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Untuk itu, lanjut Ijeck, pihaknya mengajak teman-teman dari lembaga perlindungan anak, dinas terkait maupun kepala daerah di kabupaten/kota termasuk para orang tua membantu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut.
“Kita (pemerintah) tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini harus ada kesadaran dari masyarakat, khususnya keluarga. Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah yang besar ke depan,” katanya.
Bukan hanya itu, berdasarkan pengalaman Wagub saat mengelola perusahaan sawit milik keluarganya bahwa dengan membentuk play group di desa juga membantu anak-anak agar terhindar dari upaya-upaya di luar kendali orang tuanya. Bahkan jika perlu dana desa juga bisa digunakan untuk membantu pembangunan perlindungan berbasis desa tersebut.
Lebih lanjut, Wagubsu mengatakan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar dan mental anak harus disiapkan dengan baik. Ijeck berharap kepada seluruh orang tua untuk memberi perhatian khusus kepada anak.
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, menyambut baik komitmen Wagub Sumut untuk peduli menurunkan angka kasus kekerasan kepada anak. Program-program yang berbasis pedesaan dan kekeluargaan sangat membantu penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.
“Saya kira tidak berlebihan jika di setiap desa itu ada kader-kader perlindungan anak. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana membangun perlindungan anak berbasis desa atau kampung. Kemudian juga gerakan perlindungan anak berbasis komunitas,” ucapnya.
“Ini komitmen kami dengan Pak Wagub, mudah-mudah berjalan dengan baik. Karena dari pengalaman empirik kami dengan membangun perlindungan anak berbasis desa dan keluarga bisa mengurangi.Jangan hanya menyerahkan penegakan hukum kepada polisi,” tutupnya. (wol/aa/d1)
Editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post