JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno melaporkan Muannas Alaidid terkait kasus dugaan pencemaran nama ke Polda Metro Jaya, hari ini Senin (25/4). Eddy mengatakan bahwa dugaan pencemaran nama dilakukan Muannas Alaidid berawal dari unggahannya di media sosial.
“Jadi kedatangan kami kesini untuk memberikan laporan atas perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terlapor adalah saudara Muannas Alaidid dan kawan-kawan,” kata Eddy didampingi pengurus DPP PAN saat melaporkan Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya, Senin (25/4).
Eddy berdalih postingannya merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang perlu disalurkan. Adapun hubungannya dengan penegakan hukum berkeadilan.
Namun, postingan itu malah mendapat komentar miring dari Muannas Alaidid. Bukan hanya ditujukan kepadanya secara pribadinya tapi juga ke keluarga terdekat. “Penghinaan itu baik diri saya pribadi maupun keluarga saya. Ini yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk kita melakukan pelaporan,” ujar dia.
Eddy menerangkan, media sosial merupakan sebuah wadah menyampaikan pandangan. Semestinya, pendapat harus disikapi secara baik, arif dan bijaksana. “Jangan justru dijadikan ajang oleh orang-orang tertentu untuk justru membuat lebih dalam lagi perpecahan di antara kita,” terang dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menerangkan pelaporan ini merupakan bukti bahwa Partai PAN orang yang taat hukum. “Jadi kami tidak mau gaduh di luar, tidak ribut di luar dan juga tidak mau menjelek-jelekkan orang melalui media apapun tetapi kita melalui jalur formal yaitu memberikan laporan secara resmi ke Polda Metro Jaya,” ujar dia.
Saleh membela Eddy Soeparno. Menurut dia, postingan itu merupakan imbauan moral agar semua masyarakat taat pada hukum. “Dan itu adalah salah satu tugas pokok dari pada DPR. Jadi bagaimana mensosialisasikan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat,” ujar dia.
Saleh menerangkan, Muannas Alaidid dinilai tidak berhak mewakili Ade Armando untuk membuat laporan berkaitan dengan dugaan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.
Sebab, Muannas Alaidid mendapatkan kuasa hukum dari Ade Armando pada 11 April 2022. Itu pun untuk perkara pengeroyokan yang dialami Ade Armando ketika terjadi demonstrasi di depan Gedung DPR.
“Ini nggak masuk akal dan logika hukum di mana-mana nggak bisa. Biasanya kejadian dulu baru dikuasakan. Kedua surat kuasa itu harus khusus, spesifik kalau misal surat kuasa yang diberikan untuk kasus pengeroyokan nggak bisa sekaligus dipakai untuk kasus pencemaran nama baik,” ujar dia.
“Maka ini Ada dugaan di kami bahwa telah terjadi apa namanya pemberian informasi yang salah kepada publik juga dan ada kebohongan publik yang disampaikan Muannas Alaidid,” imbuh dia.
Laporan Eddy diterima dengan nomor polisi: LP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal : 25 April 2022. Dalam hal ini, Muannas Alaidid dipersangkakan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) UU RI NO. 19 TAHUN 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP. (wol/liputan6/ril/d2)
Discussion about this post