JAKARTA, Waspada.co.id – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan pemerintah sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan rencana unjuk rasa mahasiswa pada Senin (11/4).
Mahfud meminta aparat keamanan tidak melakukan kekerasan, apalagi membawa peluru tajam saat mengamankan aksi.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Jakarta, Sabtu (9/4).
Mahfud menilai adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Ia juga menekankan unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi agar bisa didengar pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum,” ujarnya.
Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan di depan Istana Negara pada Senin (11/4). Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, memastikan mahasiswa tak gentar sekalipun sempat mendapatkan ancaman aksinya akan dibubarkan oleh kepolisian.
“Ini (ancaman pembubaran) salah satu upaya untuk mengintimidasi para mahasiswa. Tapi kami tidak terpengaruh. Unjuk rasa 11 April akan tetap berjalan,” kata Luthfi.
Luthfi menegaskan pihaknya sudah memenuhi syarat untuk menggelar aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, BEM SI sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya pada Jumat (8/4) siang. (wol/aa/kcm/d1)
Editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post