JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mempertanyakan legal standing pelapornya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Diketahui, koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan melaporkan Masinton ke MKD karena komentarnya terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standingnya melaporkan,” kata Masinton wartawan, Selasa (19/4).
Masinton menyarankan pelapornya bukan hanya melaporkan dirinya ke MKD. Tetapi juga bawa big data yang diklaim Luhut ada 110 juta orang mendukung penundaan pemilu. Akan lebih bisa diapresiasi jika pelapor membawa bukti otentik tersebut.
“Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik,” kata Masinton.
Menurutnya masyarakat akan lebih senang jika klaim big data tersebut dibuka. Luhut bisa menjadi pejabat yang jujur dan transparan.
“Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan,” terangnya.
Masinton menilai sudah tidak relevan pejabat cara otoritarian dan antikritik. Kebohongan tidak dapat ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordial, SARA dan tekanan dengan pelaporan.
“Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegasnya.
Diberitakan, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelapornya adalah Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan.
Pemicu laporan adalah pernyataan Masinton kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataan Masinton dinilai bikin gaduh.
“Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan pak Jokowi,” kata Risman saat menyampaikan laporan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4). (wol/merdeka/ril/d2)
Discussion about this post