Nusa Dua, Waspada.co.id – Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, akan membahas invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang berlangsung sejak 24 Februari lalu di kawasan Eropa Timur tersebut akan masuk emergency item IPU.
“Tidak mungkin kami membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya memengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar Presiden IPU Duarte Pacheco didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Sabtu (19/3).
Anggota parlemen Portugal ini menambahkan bahwa Rusia dan Ukraina harus secepatnya melaksanakan gencatan senjata lalu menggelar dialog. Disebutkan, IPU akan mengambil bagian dalam semua proses untuk mengembalikan kedamaian di Ukraina.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana, menuturkan Indonesia dan IPU ingin menciptakan perdamaian dan kedamaian di Ukraina. IPU ingin warga Ukraina yang sekarang dalam kondisi tidak mudah bisa kembali mendapatkan haknya.
“Saat ini banyak warga yang mengungsi dan kehilangan rumahnya, sehingga harus ada gerakan bersama dari negara-negara untuk mendukung perdamaian di Eropa Timur,” katanya.
Ihwal sikap Indonesia yang awalnya dianggap kurang tegas dalam mengecam invasi Rusia ke Ukraina, Putu berujar bahwa UUD 1945 menyebutkan Indonesia akan selalu mengawal perdamaian dunia secara bebas-aktif dan tidak memihak salah satu blok.
Masyarakat sempat mempertanyakan sikap Indonesia yang tidak ikut menjadi co-sponsor rancangan resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun akhirnya, Indonesia ikut menandatangani resolusi Majelis Umum PBB yang menyesali agresi Rusia ke Ukraina pada awal Maret lalu.
Putu menjelaskan emergency item adalah salah satu agenda pembahasan di setiap IPU. Dicontohkan, terdapat dua usulan topik emergency item tentang isu kemanusiaan di Palestina dan isu pemerataan vaksin Covid-19 pada sidang IPU ke-143 di Madrid tahun lalu.
Selain isu perang Rusia-Ukraina, Sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan HAM serta perdamaian dunia.
Ketua DPR mengungkapkan IPU ke-144 akan dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi. (wol/aa/tempo/d1)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post