MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengingatkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menyelaraskan program kegiatan dengan rencana Pemprovsu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendukung kinerja pemerintah.
Demikian disampaikan Gubsu pada Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan OPD Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (24/1). Turut hadir Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis bersama jajaran pengurus serta seluruh pimpinan OPD lingkungan Pemprovsu.
“Program PKK harus disesuaikan dengan program provinsi. Jadi mereka tidak jalan sendiri, tetapi bersama dengan Pemerintah Provinsi,” sebut Edy.
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, lanjut Gubernur, TP PKK merupakan pendukung utama agar kinerja Pemprov bisa berjalan lancar, terutama mencapai tujuan pembangunan yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Provinsi setiap tahunnya.
“Jadi memang harus ada dalam anggaran dan program. Contohnya, soal penyuluhan narkoba. PKK bertugas memberikan itu kepada kaum ibu. Perannya tentu berbeda dengan instansi lain, seperti polisi dan Pemprov sendiri. Semua ada peran masing-masing,” sebutnya.
“Keberadaan PKK diharapkan menjadi pendukung utama setiap kebijakan dan program Pemprovsu. Sehingga mulai dari perencanaan program, penganggaran hingga pelaksanaannya bisa terkoordinasi dengan baik,” ucap Gubsu.
Nawal Lubis menyebutkan beberapa program andalan organisasi tersebut, di antaranya Rentang Kendali melalui pembinaan kepada PKK kabupaten/kota, Program Sumut Satu Data yang menitikberatkan data Pemda, pembinaan virtual melalui ‘Mari Kita Obrol Bareng’ (Markobar) PKK, pelatihan serta rapat konsolidasi dan koordinasi termasuk beberapa lomba terkait.
“Keseluruhan program unggulan tersebut sangat membutuhkan berbagai fasilitas dan anggaran dari OPD terkait masing-masing Pokja (kelompok kerja) yang telah terakumulasi datanya sesuai aspek dan bidang terkait secara lengkap,” jelasnya.
Disebutkan, Pokja I Bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Gotong-Royong, Pokja II Bidang Pendidikan dan Kehidupan Berkoperasi serta Pokja III Bidang Kesehatan, Lingkungan, dan Perencanaan Sehat. Ketiganya diharapkan bisa bersinergi dengan program Pemprovsu, khususnya di tahun anggaran 2022. (wol/aa/data3)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post