MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sumut terus mengawasi sektor-sektor pelayanan publik. Alasannya, sektor pelayanan publik sangat rawan terjadinya pungli.
“Perlu dilakukan pengawasan sejak dini, baik instansi pemerintah maupun lembaga layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Edy saat menerima kunjungan Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (19/1).
RelatedPosts
Langkah ini, menurut Gubsu, penting dalam upaya mencegah terjadinya pungli yang masih saja terjadi. Selain itu, perlunya dilakukan penindakan dan pembinaan, sehingga diharapkan mampu memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi para pelaku untuk berpikir ulang melakukan perbuatannya.
“Mari bersama untuk terus melakukan pencegahan, budayakan malu untuk pungli,” ujar Edy.
Sebagai dewan pembina, Edy juga sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah UPP Saber Pungli Sumut.
“Pemprov Sumut siap mendukung pemberantasan pungli dengan mengutamakan pencegahan, karena kalau Anda penjarakan semua tidak cukup penjara, tetapi perlu pencegahan sejak dini,” katanya.
Ketua UPP Saber Pungli Sumut, Kombes Pol Armia Fahmi, menyampaikan untuk mencegah maraknya pungli, pihaknya akan sosialisasi kepada OPD, kepala desa, Puskesmas, Koperasi Pelaku UMKM, anggota DPRD, dan organisasi kepemudaan.
”UPP Saber Pungli juga akan sosialisasi kepada mahasiswa melalui Tim Saber Pungli Goes To Campus, Saber Pungli Goes To School serta supervisi ke UPP Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Selain itu, UPP Saber Pungli Sumut juga mencanangkan delapan kabupaten bebas pungli. Delapan kabupaten tersebut adalah Labuhanbatu Selatan (Labusel), Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, Batubara, Serdang Bedagai (Sergai), Karo, dan Dairi. (wol/aa/data3)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post