Waspada.co.id – Isu normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kedapatan bertemu dengan duta besar Israel untuk Bahrain, Itay Tagner, pada pekan lalu.
Pertemuan Prabowo dan Tagner itu berlangsung secara informal di sela-sela forum tahunan Manama Dialogue di Bahrain pada Sabtu (20/11) lalu.
Interaksi secara terbuka itu dianggap jarang terjadi lantaran RI dan Israel tak memiliki hubungan diplomatik. Terlebih, obrolan tersebut dilakukan di tengah isu normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pertemuan Prabowo dan Tagner itu pun memicu wacana kemungkinan Indonesia membuka diri dan pada akhirnya menjalin relasi formal dengan Israel, yang selama ini terjegal karena solidaritas terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka.
Selama ini, pemerintah Indonesia berkeras tak memiliki rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Alasannya masih sama, yakni dukungan terhadap Palestina.
Meski begitu, sejumlah pihak menyebut selama ini Indonesia dan Israel tetap berhubungan meski bukan secara formal dan terbatas, terutama dalam sektor perdagangan.
Setiap hubungan informal kedua negara pun disebut dilakukan diam-diam lantaran isu Israel sangat sensitif bagi Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.
Seorang pengusaha Israel sekaligus Wakil Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, mengatakan hubungan dagang kedua negara bahkan sudah terjalin sejak era Presiden Soeharto yakni sekitar 1970-an.
Saat itu, hubungan dagang Indonesia dan Israel banyak terfokus pada sektor pertambangan. Sejak itu, Shahaf menuturkan relasi dagang RI-Israel terus berkembang hingga 1990-an.
“Dan ketika Gus Dur [Presiden Aburrahman Wahid] menjabat, Indonesia bahkan melakukan terobosan dengan secara terbuka meminta hubungan RI-Israel diresmikan. Indonesia bahkan melegalkan hubungan dagang dengan Israel,” kata Shahaf dikutip dari CNN Indonesia pada Selasa (23/11).
Shahaf mengatakan saat itu, Indonesia mencabut larangan menjalin hubungan dagang dengan Israel melalui Surat Keputusan bernomor 26/MPP/Kep/11/2000 tertanggal 1 Februari 2000. (cnn Indonesia/data3)
Discussion about this post