MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, mengaku siap memfasilitasi pertemuan antara juru parkir dan PT Logika Garis Elektronik (PT LGE) atas penolakan penerapan E-Parking dan bagi hasil yang dicanangkan pihak ketiga.
“Kemarin kami dapat info dari Ibu Plt Sekwan bahwa ada jukir demo soal E-Parking dan meminta RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi IV. Kami siap memfasilitasinya, segara kami jadwalkan,” ungkapnya, Jumat (15/10).
Dedy menyebut, secara pribadi dirinya dan rekan-rekan di Komisi IV lainnya belum mengetahui pasti sistem pembayaran upah jukir yang sebenar-benarnya dari sistem bagi hasil antara Pemko Medan dan pihak ketiga itu.
“Itu makanya kami akan panggil nanti Dishub Medan, jukir, dan bila perlu pihak ketiganya juga. Biar jelas semuanya, gak ada lagi yang ditutupi,” ujarnya.
Terkait informasi yang beredar tentang keberatannya jukir yang diberi honor 10 persen dari retribusi parkir yang dikutip, Dedy mengaku belum mempelajarinya. Akan tetapi, Dedy justru mengaku bingung saat Jukir disebut menerima gaji dari PT LGE sebesar Rp500 ribu per bulan.
“Setahu saya ni ya, para jukir kan wajib didaftarkan sebagai karyawan PT LGE bila mau tetap jadi jukir di 8 kawasan itu. Nah, kenapa hanya digaji Rp500ribu per bulan sama PT LGE? Kenapa tidak UMR (upah minimum regional)? Kan mereka bekerja dengan sebuah perusahaan resmi, profesional dong menggajinya, masak Rp500ribu sebulan?. Soal upah 10 persen setiap harinya dari hasil retribusi itu ya itu kita gak tahu lah, itu nanti kita dalami saat RDP, saya fokus ke gaji pokoknya saja dulu,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta kepada para Jukir untuk tidak langsung meminta Pemko Medan agar membatalkan sistem E-Parking di 8 kawasan tersebut. Pasalnya, rencana penerapan E-Parking oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution adalah langkah baik dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.
“Rencana Wali Kota Medan ini baik, jangan ujung-ujung kita minta dibatalkan, gak bisa begitu. Silahkan tetap berjalan, dan untuk masalah yang dihadapi para jukir kita selesaikan dan kita cari solusinya sembari berjalan. PT LGE ini pun harus terbuka, ini bukan soal keuntungan semata, tapi ini juga masalah sosial, tentang kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini para jukir,” pungkasnya.(wol/mrz/data3)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post