MEDAN, Waspada.co.id – Pengamat Kebijakan Publik, Sakhyan Asmara, menilai kebijakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution tentang penggunaan busana daerah sangat keliru.
Menurutnya, kebijakan publik yang dilahirkan harus mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya. Sebab sebuah kebijakan itu sebelum diimplementasikan harus memperhitungkan dampaknya.
“Ternyata kebijakan Wali Kota itu, belum diimplementasikan sudah mendapat respon negatif. Ada reaksi dari masyarakat setempat yang lahir dan tumbuh, serta berkembang di Kota Medan,” ujar Sakhyan saat diwawancarai Waspada Online, Selasa (14/9).
Sakhyan menjelaskan, bahwa keputusan Wali Kota terkait penggunaan pakaian adat itu tidak melihat secara jeli bahkan tidak mempertimbangkan kajian-kajian ilmiah dari pakar sejarah.
“Tentang yang disebut masyarakat tempatan di Kota Medan itu siapa? Karena dalam keputusan itu disebutkan masyarakat tempatan itu Melayu, Batak Toba, Karo, Nias, Dairi, Pakhpak, dan Mandailing,” ujarnya.
Hal ini, kata Sakhyan, yang kemudian mendapat reaksi dari masyarakat Melayu. Sebab berdasarkan sejarah masyarakat Melayu-lah yang menjadi tuan rumah di Kota Medan.
“Lokal jeniusnya di sini ada Istana Maimun, Mesjid Raya, ada kesultanan, dan ada adat istiadat di sini. Itu tidak bisa dinafikan,” sebutnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Wali Kota sebelumnya telah melakukan dan membuat kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan berornamen Melayu. Seperti lebah bergantung kuning, dan juga di tempat strategis ditampilkan tepak Melayu.
“Di zaman Abdilah jadi Wali Kota disebutkan, “Setapak Sirih Sejuta Pesona. Jadi semua itu menjadi bukti, bahwa yang menjadi tuan rumah di Kota Medan ini adalah masyarakat Melayu,” sebutnya.
Lebih lanjut, Sakhyan yang juga tokoh masyarakat Melayu Kota Medan menyarankan, agar Wali Kota Medan meninjau kembali keputusan tersebut dan juga memperhitungkan dampaknya.
“Ternyata dampak yang ditimbulkan itu tidak mulus, justru cenderung memiliki potensi konflik antara etnis Melayu dan non Melayu. Itu sangat bahaya, ini sangat bahaya, bijaksanalah Pak Wali,” ungkapnya.
“Tinjau kembalilah kebijakan itu. Jangan cepat kali membuat keputusan sebelum mendapat informasi yang lengkap,” pungkasnya.(wol/man/d2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post