SINABANG, Waspada.co.id – Berstatus daerah kepulauan, Kabupaten Simeulue tak bisa dipisahkan dari kebutuhan angkutan laut. Tak heran, jalur transportasi penyeberangan laut menjadi andalan bagi masyarakat setempat.
Maklum, selain mengangkut penumpang, kapal feri juga digunakan untuk mobilisasi logistik dari daratan Aceh ke Pulau Simeulue. Itu sebabnya, jika kapal urung berlayar karena mengalami kerusakan atau disebabkan faktor cuaca, langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat Simeulue.
Lantaran kebutuhan angkutan laut mempunyai peranan penting, kondisi kapal yang layak tentu tak kalah berarti. Pasalnya, rute perjalanan mengarungi samudera terbilang lumayan jauh dengan resiko pelayaran yang terbentang.
Lihat saja, kejadian dua pekan lalu, kapal feri KMP Teluk Singkil bertolak dari pelabuhan Labuhan Haji Aceh Selatan tujuan Simeulue dikabarkan mengalami kemiringan sekitar enam mil sebelum sandar di Pelabuhan Simeulue.
Akibat oleng atau kemiringan tadi, sebagian barang muatan terpaksa dibuang ke laut. Sedangkan penumpang panik dan sontak menggunakan baju renang.

Begitupun sejumlah kapal yang ada di Simeulue dikerahkan mengawal perjalanan KMP Teluk Singkil hingga merapat ke dermaga. Seperti, kapal milik TNI Angkatan Laut dan KMP Aceh Hebat 1.
Nah, berangkat dari persoalan tersebut serta pertimbangan keselamatan pelayaran, Pemerintah Kabupaten Simeulue lantas meminta otoritas terkait mengganti kapal Teluk Singkil. Surat permintaan itu dilayangkan ke kantor resmi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Jakarta.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Mulyawan Rohas kepada media ini, Minggu, (31/8). Katanya, kondisi Kapal KMP Teluk Singkil diragukan.
“Dari kasat mata kita bisa lihat KMP Teluk Singkil sepertinya tidak layak lagi untuk dioperasikan ke Simeulue. Jadi, kita minta kapal ini diganti. Surat permintaan sudah kita sampaikan ke pihak ASDP tanggal 16 Agustus 2021 dengan tembusan Gubernur Aceh,” ujar Mulyawan Rohas.
Hanya saja ia tak mengurai detail dugaan ketidaklayakan KMP Teluk Singkil. Alasannya, bukan domain Dishub Simeulue. “Terkait pemeriksaan, penilaian kelayakan kapal bukan wewenang kita, tapi kewenangan tim gabungan Marine Inspector Aceh, namun Polres Simeulue juga sedang melakukan penyelidikan,” pungkas Mulyawan Rohas.
Sebelumnya Kapolres Simeulue AKBP Panji Santoso yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga membenarkan soal penyelidikan. Kepada media ini, ia mengatakan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk Dinas Perhubungan Pusat.
“Iya benar. Kita juga sedang berkoordinasi dengan Dishubnas,” kata Kapolres singkat melalui sambungan telepon seluler.
Disisi lain, keprihatinan terhadap kondisi kapal KMP Teluk Singkil jua muncul dari masyarakat Simeulue. Di antaranya datang dari Peter Gunadi. Melalui media sosial facebook di kolom komentar akun bernama Pemerintah Kabupaten Simeulue, ia mengungkap keprihatinan. Intinya, ia berharap KMP Teluk Singkil diganti.
Bukan tanpa alasan. Sebut Peter, selain rute penyebrangan yang jauh, ukuran kapal KPM Teluk Singkil jua dinilai kecil untuk mengarungi lautan.
“Alhamdulilah, Kapal sudah sampai di Pelabuhan Kolok. KMP Teluk Singkil terlalu kecil untuk melayani rute Sinabang- Labuhan Haji, maunya KMP Labuhan Haji yang dulu untuk melayani kembali rute Sinabang- Labuhan Haji ataupun ada kapal lebih besar melayani rute tersebut. Semoga ASDP meresponnya,” tulis Peter Gunadi pasca insiden olengnya KMP Teluk Singkil.
Karena itu, melalui media pers Waspada Online, ia mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah Kabupaten mendesak digantinya KMP Teluk Singkil. “Selaku masyarakat, kita mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Simeulue. Semoga mendapat respon dari pihak ASDP,” kata Peter Gunadi. (wol/ind/data3)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post