MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (8/4).
Pemerintah kabupaten/kota diminta fokus peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia disebut telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Musrenbang pun mengedepankan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19 akan dilanjutkan di 2022. Karena itu, tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan infrastruktur,” ujar Gubsu.
Langkah pemulihan dimaksud dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Pun begitu, Gubsu tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut mendukung cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina serta infrastruktur wilayah perbatasan antarprovinsi.
Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang masih tergolong kecil dibandingkan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10% atau lebih besar 3%. Selain itu, penyederhanaan instansi seperti Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri Hamdani menyebutkan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan oleh Sumut, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat.
Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Sei Mangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru, dan lainnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran aspirasi rakyat. (wol/aa/data3)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post