JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap bencana alam dan bencana nonalam.
Jokowi mengatakan Indonesia negara rawan bencana. Ia tak ingin pemerintah gagap menghadapi bencana yang melanda berbagai daerah di Tanah Air.
“Jangan ada bencana, baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/3).
Jokowi menyebut Indonesia berada di urutan ke-35 daftar negara paling rawan bencana. Setidaknya dalam sehari, terjadi sembilan bencana alam di sejumlah daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun tak ingin pemerintah hanya reaktif menangani bencana. Menurutnya, harus ada strategi dan perencanaan yang baik agar bencana bisa segera ditangani.
“Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki rencana induk penanggulangan bencana yang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2020. Ia meminta BNPB melaksanakan hal tersebut dalam mengantisipasi bencana.
“Perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja,” katanya.
BNPB mencatat Indonesia mengalami 3.253 bencana sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021. Selain bencana alam, Indonesia juga tengah menghadapi bencana nonalam berupa pandemi Covid-19.
Selama satu tahun virus corona merebak di Indonesia, total teradapat 1.347.026 orang positif Covid-19. Sebanyak 36.518 orang meninggal dunia, sedangkan 1.160.863 orang lainnya dinyatakan sembuh.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona, namun belum membuahkan hasil maksimal. Kebijakan yang inkonsisten sejak awal pandemi dianggap salah satu masalah kasus tak kunjung melandai. (cnnindonesia/ags/d2)
Discussion about this post